#hukum tata negara

Kumpulan berita hukum tata negara, ditemukan 1.843 berita.

Wamenkumham serap aspirasi mahasiswa terkait RUU KUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan telah menyerap dan ...

Pakar: Hendrar Prihadi harus letakkan jabatan Wali Kota Semarang

Hendrar Prihadi yang telah dilantik sebagai Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ...

KI DKI dorong ranperda soal Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong penyusunan payung hukum rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai ...

Hamdan Zoelva harap publik jaga kekuasaan kehakiman yang merdeka

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva berharap agar publik dan seluruh elemen masyarakat turut menjaga kekuasaan ...

Pakar sebut ada salah persepsi terkait pemberhentian Aswanto oleh DPR

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva mengatakan bahwa terdapat salah persepsi yang fatal terkait pemberhentian Hakim ...

Sekjen MPR dikukuhkan jadi profesor kehormatan Unissula Semarang

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ma'ruf Cahyono dikukuhkan ...

Indonesia libatkan guru besar Ilmu Hukum di Kongres MK Sedunia di Bali

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia turut melibatkan sejumlah guru besar Ilmu Hukum dari perguruan tinggi di ...

PARA Syndicate sebut Pj Gubernur DKI Jakarta harus netral

PARA Syndicate menyebut penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan mengisi kekosongan hingga Pemilu 2024 ...

Mahfud MD ajak meningkatkan penghayatan nilai-nilai Pancasila

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, mengajak semua pihak untuk meningkatkan penghayatan ...

OTT hakim agung pintu masuk reformasi paradigma selamatkan peradilan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance (Parang) Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad F Hadin, ...

Pakar: OTT suap urus perkara sinyal baik rombak sistem pengawasan MA

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap pengurusan perkara di ...

Pengamat ingatkan pentingnya percepatan pembangunan IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Prof Dr Moestopo Beragama Usmar Ismail mengingatkan pentingnya percepatan ...

Ketua MPR sepakat PPHN perlu payung hukum kuat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sepakat dengan opini pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, yang ...

Yusril bertemu Andika Perkasa bahas persoalan hukum di TNI

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membahas ...

Pakar hukum: Tidak ada keharusan menghidupkan PPHN

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan tidak ada keharusan yang mendesak untuk menghidupkan Pokok-Pokok ...