#hukum tata negara

Kumpulan berita hukum tata negara, ditemukan 1.843 berita.

Ketua MPR yakin PPHN kembalikan roh dan jati diri pembangunan nasional

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan mengembalikan roh dan jati diri ...

Ketua MPR tegaskan PPHN dibutuhkan untuk wujudkan Visi Indonesia 2045

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan urgensi keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk mewujudkan Visi ...

Pakar Hukum Tata Negara yakini Anwar Usman terpilih tanpa intervensi

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Khairul Fahmi menyakini terpilihnya Anwar ...

Pakar: Ada harapan besar padaKetua dan Wakil Ketua MK terpilih

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Khairul Fahmi mengatakan ada harapan besar dari masyarakat ...

Kemarin, Kapolri nilai publik sayang Polri hingga usut pakaian bekas

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Minggu, tiba di Pangkalan Udara (Lanud) El Tari ...

Mahfud MD dapat banyak dukungan di Musra Bengkulu

Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan banyak dukungan dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Ke-26 Indonesia di ...

Pakar sebut keadilan restoratif hanya untuk tindak pidana ringan

Pakar hukum tata negara Hibnu Nugroho menyampaikan penerapan keadilan restoratif di Tanah Air hanya dapat dilakukan ...

Anti Hoax

Hoaks! Sri Mulyani dituntut mundur oleh massa yang datangi Kemenkeu

Sebuah video yang dibagikan di Facebook mengklaim tentang pergerakan massa ke Kementerian Keuangan pada 5 Maret ...

Yusril: Kemungkinan pengadilan tinggi tak kabulkan putusan PN Jakpus

​​​​​Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkemungkinan tidak ...

Hasto: PDIP dan PBB pilih jalan ideologi meski terjal

PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai politik lebih memilih jalan ideologi yang kokoh pada ...

Hendarman Supandji perkuat keilmuan Universitas Semarang

Mantan Jaksa Agung Dr (HC) Hendarman Supandji memperkuat kajian keilmuan Universitas Semarang (USM), khususnya di ...

Pakar sebut keputusan penundaan pemilu tak sesuai objek gugatan

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Dr Johanes Tuba Helan ...

Pengamat: Hakim PN Jakpus terlalu berani putuskan tunda pemilu

Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio menyatakan hakim Pengadilan Negeri (PN) ...

Pakar hukum: Putusan PN Jakpus tunda pemilu aneh dan mengejutkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari, S.H., M.H., menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan ...

Akademisi: Penundaan pemilu hanya bisa saat kondisi luar biasa

Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fathul Mu’in mengatakan bahwa penundaan pemilu ...