#hukum tata negara

Kumpulan berita hukum tata negara, ditemukan 1.843 berita.

Ketua MK Anwar Usman: tak ada lobi dalam putusan usia capres-cawapres

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa tidak ada lobi-melobi dalam memeriksa dan memutus Perkara ...

Jimly Asshiddiqie sebut ada dua sidang MKMK pada Selasa

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya menggelar dua sidang di ...

Anti Hoax

Hoaks! KPU tolak pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober

Jakarta (ANTARA/JACX) – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto, secara ...

Hukum kemarin, Dirut Pertamina di KPK hingga rumah Firli digeledah

Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (26/10), mulai dari Direktur Utama PT ...

Foto

CALS laporkan dugaan hakim konstitusi langgar kode etik

Perwakilan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Violla Reininda (tengah) memberikan keterangan pers ...

16 guru besar laporkan Anwar Usman diduga langgar kode etik

Sebanyak 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara melaporkan Ketua Mahkamah ...

Pengamat sebut Mahfud mampu tambah kekuatan Ganjar di Tapal Kuda

Pengamat sekaligus pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai ...

Yusril Ihza Mahendra akan bantu Prabowo-Gibran soal hukum

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berkomitmen akan membantu bakal pasangan capres dan ...

Artikel

Mahfud MD, dari Menkopolhukam sipil pertama jadi bakal cawapres

Lahir di Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, pada 13 Mei 1957, Mohammad Mahfud atau yang akrab dikenal Mahfud Md ...

Emrus sebut tujuh alasan Prabowo harus gandeng Yusril Ihza Mahendra

Pendiri GoGo Bangun Negeri dan sekaligus ahli kriminologi, Emrus Sihombing, menyebutkan ada tujuh alasan yang ...

Hukum kemarin, pengamanan Pemilu hingga perkara korupsi

Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih ...

Pakar: Penggunaan istilah petugas partai-rakyat harus sesuai konteks

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Khairul Fahmi mengatakan penggunaan istilah ...

Pakar hukum: MK telah menempatkan diri sebagai legislatif

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr. Jhohanes Tuba Helan mengatakan ...

Yusril sebut akan terhormat jika Gibran menolak maju Pilpres 2024

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai akan menjadi terhormat jika putra sulung Presiden Joko ...

Pakar sebut ada kejanggalan dalam putusan MK

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., L.L.M., menyebut ada ...