#hak prerogatif

Kumpulan berita hak prerogatif, ditemukan 1.264 berita.

Surya Paloh anggap pertemuan Jokowi-Prabowo penuh nilai positif

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan sebuah pertemuan yang penuh nilai ...

Antasari Azhar sarankan gugatan terhadap UU KPK melalui MK

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyarankan gugatan yang dilakukan mahasiswa dan ...

Menteri kabinet Jokowi periode kedua diusulkan penuhi tiga kriteria

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing mengusulkan calon menteri pada pemerintahan ...

Fadel sarankan rencana Perppu KPK diendapkan dahulu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyarankan agar rencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...

Pengamat: RUU KPK perkuat pemberantasan korupsi

Pengamat hukum Slamet Pribadi menilai Revisi UU KPK yang baru disahkan bertujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi ...

Hanura NTT dukung Oesman Sapta Odang kembali jadi ketua umum

Partai Hanura Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan memberikan dukungan kepada Oesman Sapta Odang untuk kembali memimpin ...

Syarief Hasan: AHY siap ditunjuk jadi menteri

Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang merupakan ...

ARH: Tidak masalah menunjuk menteri dari oposisi

Wakil Direktur Milenial Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 Arief Rosyid Hasan (ARH) ...

Soetrisno Bachir biasa saja namanya diisukan jadi menteri Jokowi

Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir, mengaku tak merasa aneh meski namanya diisukan ...

Posisi menteri, NasDem: Yang kalah dalam demokrasi harus ksatria

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan dalam demokrasi yang sehat pihak yang kalah harus bisa menerima ...

Bambang Soesatyo soal menteri kabinet baru Jokowi

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengingatkan, agar menteri-menteri dalam kabinet baru Joko Widodo komunikatif dan ...

Suharso: Menteri dari PPP, hak prerogatif presiden

Ma'ruf Amin lima tahun ke depan merupakan hak prerogatif presiden. "Kami tidak menyodorkan nama atau posisi ...

Guru Besar: Jangan jerumuskan Presiden dengan terbitkan Perppu KPK

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Prof Dr Romli Atmasasmita mengingatkan agar tidak ...

Kader NU di kabinet, Said Aqil: Saya belum tahu bocorannya

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengaku belum mengetahui siapa saja kader NU yang ...

Pakar: Tidak ada kegentingan memaksa, Perppu KPK bisa inkonstitusional

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji berpendapat penerbitan Peraturan ...