#dirjen kekayaan

Kumpulan berita dirjen kekayaan, ditemukan 147 berita.

Obligor BLBI Ramai-Ramai Datangi PUPN

Obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI,) terutama dalam skema akta pengakuan utang (APU), mendatangi Panitia ...

Belum Ada Pencairan PMN 2007 untuk BUMN

Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, Herry Purnomo, mengungkapkan hingga pertengahan November 2007 belum ada ...

Depkeu: Penilaian BMN per I November Rp14,464 Triliun

Depkeu mencatat realisasi penilaian barang milik negara (BMN), termasuk tanah, bangunan dan kendaraan, di lima ...

Dephan Agar Pertimbangkan Usulan Utilisasi Aset Texmaco

Departemen Keuangan meminta agar Departemen Pertahanan mempertimbangkan ulang usulan utilisasi aset PT Texmaco ...

Nilai Aset Depkeu Mencapai Rp7-9 Triliun

Dirjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu), Hadiyanto, mengatakan berdasarkan evaluasi terbaru, nilai aset ...

Menkeu: BUMN Tak Perlu Gaji Pejabat Depkeu yang Jadi Komisaris

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya telah meminta Sekjen Depkeu untuk berkoordinasi dengan Meneg BUMN dalam ...

Depkeu Akui Penyelesaian Aset Asing Lamban

Departemen Keuangan mengakui adanya kelambatan dalam proses penyelesaian masuknya aset-aset asing/China dalam daftar ...

Depkeu Harapkan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Percepat Penyelesaian BLBI

Departemen Keuangan (Depkeu) mengharapkan perjanjian ekstradiksi antara RI dengan Singapura dapat mempercepat ...

Muluskan Penjualan Aset Ex-BPPN, Menkeu Bertemu Ka BPN, Jumat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bertemu dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, untuk ...

Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS Tunggu DPR

Penetapan jumlah piutang negara (PJPN) 7 obligor penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) menunggu keputusan ...

Penyelesaian BLBI Tetap dengan Mekanisme Tunai

Meski meneruskan proses Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) obligor BLBI melalui Panitia Urusan Piutang ...

Presiden Tetapkan Komite Privatisasi BUMN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan adanya Komite Privatisasi BUMN melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun ...