#dimakzulkan

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dari hasil surveinya sebanyak 76,3 persen publik mendukung Presiden ...

Pakar hukum tata negara Juanda mengatakan tidak ada dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden jika ...

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalinm menganggap komentar ...

Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanto menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) tidak diperlukan, kata ...

Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan ...

Video

ANTARA - Sejumlah tokoh senior nasional dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat sore, mendukung Presiden Joko Widodo ...

Artikel

Bambang Soesatyo terpilih secara musyawarah mufakat sebagai Ketua MPR RI 2019-2024 setelah seluruh fraksi dan kelompok ...

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis diperkirakan masih melanjutkan pelemahan ...

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore ditutup melemah dipicu sentimen ...

Dua dari tiga tokoh Partai Republik yang menantang Donald Trump untuk menjadi calon partai mereka mendukung upaya ...

Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya sebagai acuan tanpa implikasi konsekuensi hanya akan membuang ...

Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak direlevan ...

Simpatisan Front Pembela Islam (FPI) berinisial AY (32) membuat dan menyebarkan konten hoaks karena tidak puas terhadap ...

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengancam para penentangnya dengan hukuman penjara jika mereka berusaha ...