Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai terdapat motif politis dalam pemberhentian hakim konstitusi ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap pengurusan perkara di ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan tidak ada keharusan yang mendesak untuk menghidupkan Pokok-Pokok ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai para pemilih pemula dan muda berpotensi menghadirkan iklim politik yang ...
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta penyelenggara ...
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih terus dilakukan ...
Korupsi bukan hanya kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebutkan Pasal 415 yang mengatur tentang perzinaan dalam Rancangan Kitab ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan DPR RI bahwa konstitusi ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dikatakan ...
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keberadaan filantropi esensial bagi demokrasi dan berdampak positif ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta pemerintah agar membuat data valid jumlah masyarakat miskin yang akan ...
Ajang balap mobil listrik Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Formula E Jakarta ...
ANTARA - Pakar ekonomi Universitas Indonesia Ninasaptini Triaswati secara daring pada Sabtu (14/5) menyatakan gelaran ...