#ahli hukum tata negara

Kumpulan berita ahli hukum tata negara, ditemukan 245 berita.

KPU apresiasi pengesahan Perppu oleh DPR

Komisi Pemilihan Umum mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah ...

Irman nilai DPR bisa langgar sumpah jabatan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat dinyatakan melanggar ...

Saldi Isra dikabarkan jadi menteri Kabinet Jokowi

Ahli hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Saldi Isra, masuk dalam jajaran calon menteri dalam pemerintahan ...

Empat kriteria dasar menteri dalam kabinet Jokowi

Ahli hukum tata negara Refli Harun, mengatakan bahwa setidaknya ada empat kriteria dasar yang harus dimiliki oleh ...

MK diminta percepat sidang pengujian UU Pilkada

Forum Pengacara Konstitusi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses persidangan permohonan pengujian UU ...

Yusril Mahendra: UU Minerba tak langgar konstitusi

Ahli hukum tata negara, Profesor Dr Yusril Ihza Mahendra, menilai ketentuan larangan ekspor bahan baku tambang (raw ...

Saksi ahli berbeda pendapat soal pembukaan kotak suara

Saksi ahli yang dihadirkan penggugat dan tergugat dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan ...

DKPP: putusan paling lambat 22 Agustus

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik ...

Gugatan Prabowo-Hatta ke MK untuk redam kecurigaan

Pasangan Prabowo-Hatta telah melayangkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyatakan bahwa penetapan ...

Yusril Mahendra bantah jadi pengacara Nazaruddin

Yusril Ihza Mahendra membantah dirinya menjadi pengacara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. ...

Mantan pejabat KPK terpilih jadi Dirjen Pemasyarakatan

Mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Handoyo Sudrajat terpilih menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) ...

Nasdem nilai Akil Mochtar runtuhkan penegakan hukum

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap Pilkada ...

Pansel Kemenkumham tentukan tiga syarat dirjen lapas

Panitia seleksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menentukan tiga syarat pada calon Dirjen ...

Dirjen Pemasyarakatan baru akan segera dipilih

Kementerian Hukum dan HAM membentuk panitia seleksi (Pansel) beranggotakan sembilan orang untuk memilih Dirjen ...

KPU diingatkan patuhi UU untuk PAW

Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan ...