#abuse of power

Kumpulan berita abuse of power, ditemukan 199 berita.

DPRD Nganjuk minta Kemen PAN-RB angkat 1.178 guru honorer jadi PNS

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Radiyta Harya Yuangga meminta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ...

Kemen PAN RB apresiasi SP4N-LAPOR Corner milik Ombudsman Bali

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) mengapresiasi layanan SP4N-LAPOR ...

Akademisi ingatkan pemimpin daerah bijaksana tanggapi kritik

​Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Phil Sukri ...

Dedi Mulyadi pekerjakan guru yang dipecat akibat komentar "maneh"

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi memberikan pekerjaan Muhammad Sabil Fadhillah, guru honorer asal Cirebon yang dipecat ...

Video

Pendapat Ombudsman RI terkait pemecatan guru honorer di Cirebon

ANTARA - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai terdapat potensi penyalahgunaan wewenang untuk ...

Ombudsman: Ada "abuse of power" pemecatan guru kritik Ridwan Kamil

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan terdapat potensi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan ...

Kepala BNPT: Pemerintah secara de facto tetapkan KKB Papua teroris

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar mengatakan ...

Pakar: Perppu Ciptaker solusi cegah kekosongan hukum hadapi resesi

Pakar hukum tata negara di UNS Agus Riewanto menyatakan bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...

Pusdek UIN Mataram menyarankan proporsional terbuka dipertahankan

Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) ...

Pakar jelaskan masalah UU PPSK yang tetapkan OJK penyidik tunggal

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah menjelaskan masalah penting dalam Pasal 49 Undang-Undang ...

Akademisi Unida: Sistem proporsional tertutup potensi kuatkan oligarki

Akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar menilai bahwa sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu ...

Penyidikan tunggal pidana jasa keuangan oleh OJK dinilai rawan korupsi

Penggiat antikorupsi yang juga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menilai kewenangan ...

Pengamat: Urgen Perpol 7 Tahun 2022 perlu direvisi

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan Peraturan ...

Anggota DPR soroti dugaan pelanggaran etik personel kepolisian

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyoroti kasus dugaan pelanggaran kode etik personel ...

Analis Politik sebut daerah otonomi baru ubah stigma tentang Papua

Analis politik Dr Boni Hargens mengatakan penciptaan daerah otonomi baru dan seluruh komponen pembangunan di Papua ...