PPHN

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena ...

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa belum ada urgensi untuk dilakukannya amendemen ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Provinsi Kalimantan Timur ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Anang Zubaidy menilai wacana penambahan kewenangan ...

DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Gerindra memberikan sikap terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945, khususnya ...

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan bahwa meski tanpa GBHN, ...

Telaah

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ...

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta agar MPR RI fokus dalam ...

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan arah pembangunan nasional yang ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti ketergantungan impor pangan dan kesehatan sebagai bagian dari sektor yang harus ...

Selama Jumat (20/8), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai kajian Pokok-Pokok Haluan ...

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini tengah dilakukan ...

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu ...

Partai Demokrat menyatakan wacana mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di ...