Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjalan meninggalkan ruangan usai Konferensi Pers G20 the 2nd Health Ministers Meeting (HMM) di Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (28/10/2022). FOTO/Fikri Yusuf/POOL/aww/pri.

Pertemuan puncak para menteri kesehatan (2nd HMM) G20 pada 27-28 Oktober di Bali menghasilkan enam tindakan utama untuk merealisasikan arsitektur kesehatan global yang dirangkum dalam dokumen teknis.

"Kami senang dan percaya diri menerapkan tindakan yang dituangkan dalam dokumen reknis mendukung ide dan inisiatif dalam memperkuat rancangan arsitektur kesehatan global," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers 2nd HMM di Bali, Jumat.

Enam tindakan utama tersebut, pertama, pembentukan gugus tugas gabungan keuangan dan kesehatan dengan mengajak negara G20 mencapai Dana Perantara Keuangan untuk Pandemi (Financial Intermediary Fund/FIF).

Kedua, adalah regulasi yang jelas tentang tata cara akses penggunaan dan ketersediaan dana FIF untuk menghadapi pandemi di masa depan.

"Setelah evaluasi dari akses pada alat bantu pengendalian COVID-19, negara G20 harus mengembangkan untuk pandemi berikutnya. Harus punya pengaturan yang jelas tentang cara menggunakan pendanaan dan membuat dana itu tersedia pada pandemi berikutnya," katanya.

Ketiga, adalah pengembangan pada sektor pengawasan genomik yang bisa membuka jalan untuk mengawasi dan mencegah potensi pandemi.

"Kami percaya informasi perkembangan dari berbagai negara ini seperti menjadi peringatan dini, misalnya saat ada patogen, bakteri atau parasit yang muncul di ujung dunia pun, kita bisa berbagi informasi dan saling memberi peringatan," katanya.

Keempat, berhubungan dengan sistem sertifikat perjalanan digital yang mencantumkan data vaksin dan informasi kesehatan pelaku perjalanan internasional untuk saling berkolaborasi melakukan pengawasan importasi penyakit menular.

"Sertifikat digital ini akan bantu kita di pandemi ke depannya, sehingga kita tidak perlu 100 persen menghambat pergerakan dan perpindahan barang. Layanan penting jadi tidak terhambat (lockdown)," katanya.

Budi mengatakan, G20 setuju pada upaya amandemen regulasi kesehatan global dengan memasukkan sertifikat digital vaksin dalam peraturan baru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kelima, adalah kesepakatan melakukan analisa dan pemetaan dari riset, penelitian, dan jaringan laboratorium untuk pemerataan akses layanan kesehatan.

"Hal itu akan dilakukan di Presidensi India G20 berikutnya. Ada Indonesia, Afrika Selatan, Turki, Brazil dan lainnya. Ketujuh negara ini setuju melakukan jaringan dan penelitian produksi vaksin," katanya.

Keenam, kata Budi, G20 bidang kesehatan melihat adanya tindakan yang jelas untuk meningkatkan pendanaan penanggulangan tuberkulosis dan inisiatif kesehatan terpadu dan ajakan tindakan penyempurnaan dalam kapasitas untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi kekebalan antibiotik (AMR)," katanya.

Menkes menjelaskan, enam tindakan kunci untuk merealisasikan arsitektur kesehatan global tersebut dirangkum dalam dokumen teknis untuk disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali pada 15 hingga 16 November 2022.

Pelaksanaan 2nd HMM diikuti total 190 delegasi G20 dan negara maju lainnya seperti Singapura, Uni Emirate Arab, Swiss, Belanda, serta perwakilan beberapa negara mewakili regional, seperti ASEAN, Pacific Island Forum, African Union, Caribbean Community.

Diundang juga organisasi internasional seperti WHO, World Bank, GAVI, CEPI, Global Fund dan OECD.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Tangkapan layar - Juru Bicara G20 Indonesia Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers dalam jaringan Road To 2nd HMM yang diikuti dari Zoom di Jakarta, Jumat (21/10/2022). (ANTARA/Andi Firdaus)

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara G20 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan negara anggota G20 menganalisis kesenjangan dan melakukan pemetaan kondisi saat ini terkait jejaring pusat penelitian dan manufaktur untuk vaksin, terapi/pengobatan, dan diagnostik.

"Kesenjangan dalam kapasitas setiap negara G20 dalam menghadapi pandemi dapat memperlambat kesiapsiagaan dan respons terhadap COVID-19," kata Nadia dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Nadia menuturkan tim Kelompok Kerja Kesehatan 3 (HWG3) sedang menyiapkan kuesioner analisis kesenjangan untuk kebutuhan manufaktur dan prioritas penyakit yang akan diisi oleh negara anggota G20.

Indonesia dan enam negara lain, yakni Argentina, Brazil, India, Arab Saudi, Turki, dan Afrika Selatan sudah menunjukkan ketertarikan untuk berkolaborasi membentuk ekosistem manufaktur dan riset vaksin, terapi atau pengobatan, dan diagnostik.

Upaya kolaboratif tersebut melibatkan semua negara anggota G20 dan organisasi internasional, yang berfokus membangun jejaring pusat penelitian dan kapasitas produksi di negara-negara anggota G20 dan memberikan akses dan kesetaraan untuk negara berpenghasilan menengah

Banyak platform teknologi pembuatan vaksin telah dikembangkan, termasuk mRNA, viral vector, adjuvanted protein sub unit, dan inactivated vaksin, khususnya dengan efektivitasnya yang tinggi. Namun, sebagian besar vaksin mRNA telah dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan farmasi di negara maju.

"Untuk bersiap menghadapi pandemi berikutnya dan ancaman kesehatan global, setiap negara harus memiliki akses dan kapasitas untuk mengembangkan vaksin, terapi, dan diagnostik terlepas dari status ekonomi dan geografisnya," tutur Nadia.

Dalam meningkatkan akses global dan kapasitas produksi, berbagi pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi di antara negara-negara G20 menjadi penting. Salah satu contoh keberhasilan adalah produksi Molnupiravir–antivirus COVID-19 oral di negara berpenghasilan menengah ke bawah yang diaktifkan oleh The Medicines Patent Pool (MPP) Facility.

"Model seperti itu penting untuk memungkinkan transfer teknologi untuk kesiapsiagaan pandemi," ujarnya.

Pembangunan pusat manufaktur vaksin, terapi, dan diagnostik merupakan upaya perluasan akses bagi negara berpenghasilan menengah ke bawah, dan penguatan jaringan ilmuwan global di bidang kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Itu menunjukkan bahwa semua negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap vaksin. Untuk mencapai hal ini, penting untuk memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan, mendiversifikasi rantai pasokan dan meningkatkan kolaborasi antar negara dan antara pusat penelitian publik dan swasta," ujarnya.

Nadia mengatakan selain fokus pada vaksin, terapi, dan diagnostik, hal penting berikutnya adalah memastikan akses dan kapasitas yang adil dalam mengembangkan diagnostik dan terapi untuk memungkinkan akses yang lebih baik dalam menghadapi pandemi di masa depan.

"Tanpa diagnostik dan terapeutik, akan sulit untuk mencegah penularan lebih lanjut, mengobati secara dini, dan mencegah kematian,” ujarnya.

Sementara itu, Indonesia dan enam negara anggota G20 terutama yang berada di kawasan selatan telah menyepakati pembentukan jejaring pusat penelitian dan manufaktur untuk vaksin, terapi/pengobatan, dan diagnostik.

"Negara-negara G20 juga menyoroti pentingnya menghindari duplikasi dan fragmentasi yang tidak diperlukan dalam upaya kami untuk memperkuat jaringan penelitian dan pengembangan manufaktur vaksin, terapi, dan diagnostik secara global dan regional," ujar Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemkes Lucia Rizka Andalusia.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Chair Health Working Group (HWG) 1 G20 Maxi Rein Rondonuwu saat menghadiri konferensi pers 2nd HMM G20 di Bali, Kamis (27/10/2022). (ANTARA/Andi Firdaus).

Chair Health Working Group (HWG) 1 G20, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan seluruh negara G20 telah menyepakati konsep harmonisasi protokol kesehatan global untuk diterapkan mulai awal 2023.

"Sampai tadi malam, delegasi G20 tidak ada hambatan apapun tentang harmonisasi kesehatan global. Sudah diterima semua negara, diharapkan di bulan pertama 2023 sudah jalan," kata Maxi Rein Rondonuwu dalam konferensi pers Pertemuan Kedua Menteri Kesehatan (2nd HMM) G20 di Bali, Kamis.

Maxi yang juga menjabat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan itu mengatakan harmonisasi protokol kesehatan global yang digagas sejak HWG 1 di Yogyakarta pada 28 hingga 30 Maret 2022, menggunakan platform sertifikat digital vaksin melalui mekanisme verifikasi QR code WHO.

Maxi mengatakan mekanisme itu akan memasuki uji coba tahap terakhir pada November 2022 di 101 negara, termasuk G20 dan Uni Eropa. Selanjutnya, gagasan itu dituangkan dalam dokumen kesepakatan G20 untuk disahkan saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022.

Menurut Maxi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memasukkan sertifikat digital vaksin ke dalam regulasi kesehatan global yang saat ini sedang dalam proses amandemen.

"Ada yang namanya International Health Regulation (IHR) 2005 di WHO sedang diamandemen, kemarin masuk agenda, hari ini lagi dibahas dan bisa masuk, sehingga apa yang kita lakukan ini dasarnya ada untuk point of entry di semua negara berdasarkan aturan yang diadopsi IHR WHO," katanya.

Maxi mengatakan sertifikat vaksin digital berlaku universal meliputi sertifikat tes dan vaksin COVID-19 sebagai persyaratan dokumen perjalanan lintas batas.

Pada 2021, para pemimpin G20 berkomitmen memulai kembali perjalanan internasional dengan cara yang aman dan tertib. Tapi, muncul kendala saat penerapan pedoman sertifikat digital COVID-19 antarnegara berbeda, kata Maxi.

Indonesia misalnya, menggunakan aplikasi PeduliLindungi buatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasi saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.

Negara tetangga seperti Singapura menggunakan aplikasi TraceTogether, China memfasilitasi aplikasi Close Contact Detector. Begitu pula negara lainnya.

Mekanisme verifikasi yang berbeda antarnegara membuat sertifikat digital COVID-19 tidak diakui secara universal, karena diperlukan perjanjian resmi antarnegara.

"Awalnya ada berapa negara yang belum disosialisasi betul, terutama beberapa negara dari Uni Eropa. Tapi, begitu kami beberapa kali pertemuan, dibantu oleh Team Working Group dan dibantu WHO, perlahan negara-negara lain sudah menerima sistem ini," katanya.

Maxi menambahkan sertifikat digital vaksin tidak hanya terkait dengan COVID-19, tapi akan terus dikembangkan untuk memuat sertifikat vaksin lainnya seperti Meningitis.

"Kalau mekanisme ini sudah diakui, akan memudahkan untuk perjalanan internasional. Kita tidak tahu kalau ada pandemi berikutnya," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Penari tampil pada Peluncuran Digital Talent Program 2022 di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (17/5/2022). Disela acara Digital Economy Working Group (DEWG) G20, Kominfo meluncurkan dua program pelatihan talenta yakni Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan digital masyarakat. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/Pool/pri. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Di antara peluang yang bisa diambil Indonesia dari menjadi ketua Kelompok 20 (G20) adalah kesempatan memperlihatkan ekosistem digitalnya kepada sesama anggota G20 sehingga mereka semakin tertarik kepada Indonesia.

Indonesia dan anggota-anggota lain G20 memiliki modal yang membuat satu sama lain bisa tertarik mengembangkan ekosistem digitalnya.

Ini karena G20 bukan hanya mengambil porsi 80 persen produk domestik bruto dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen penduduk global, namun juga terdepan dalam memajukan lingkungan digital yang bisa membuat transformasi digital Indonesia semakin luas, memberdayakan siapa pun, dan berkelanjutan.

Kluster-kluster besar teknologi seperti Silicon Valley, Shenzen-Hong Kong Greater Bay Area, Cambridge Cluster, Rhine-Main-Neckar, Silicon Cape, dan Bengalore, ada di G20.

Pun dengan pemain-pemain besar teknologi yang kebanyakan ada di negara-negara anggota G20, termasuk lima besar; Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, dan Meta. Demikian juga dengan raksasa-raksasa teknologi Asia seperti Tencent dan Alibaba Group.

Mereka menjadi pemimpin bisnis teknologi global yang sangat dominan dengan kapitalisasi meraksasa hingga mencapai tiga triliun dolar AS untuk satu perusahaan saja.

G20 juga terdepan dalam menghadirkan sistem keuangan digital yang penting dalam menciptakan ekosistem digital yang kuat nan sinambung, terutama teknologi keuangan (fintech) dan perbankan digital.

Untuk fintech, mengutip laporan Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship, 18 dari 20 fintech dengan valuasi terbesar di dunia sampai Januari 2022 ada di negara-negara G20, termasuk GoTo Gojek Tokopedia di Indonesia yang menempati peringkat 14 dengan valuasi 35 miliar dolar AS. Tiga teratas diduduki oleh Visa, Mastercard dan Ant Financial dengan valuasi antara 451 miliar dolar AS sampai 312 miliar dolar AS.

Pun dengan bank digital. Menurut TABInsights dan The Asian Banker, sepuluh bank digital terbesar di dunia terletak di negara G20, termasuk tiga besar; WeBank di China, Ally Bank di AS, dan ING (Global) di Uni Eropa (Belanda).

Semua data itu melukiskan ada pasar digital yang amat besar di G20. Kenyataannya, pengguna internet terbanyak di dunia ada di G20.

Mengutip data We Are Social, sampai awal 2022 ada 4,9 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Sebanyak 65 persen atau 3,2 miliar di antaranya ada di negara-negara G20.

Indonesia sendiri, dengan 240 juta pengguna internet, adalah negara G20 keempat yang memiliki pengguna internet terbesar setelah China (satu miliar pengguna), India (658 juta), dan Amerika Serikat (307,2 juta).

Dengan lingkungan digital semasif itu, G20 menjanjikan gerbang lebar yang bisa membantu Indonesia dalam mempercepat langkah dan memperluas jangkauan transformasi digitalnya.

Ini karena G20 adalah menjanjikan mitra investasi, inovasi, dan penetrasi pasar yang besar.

Fakta lain yang menarik adalah para pengguna internet di negara-negara G20 adalah juga pengguna internet yang sangat aktif memaksimalkan manfaat-manfaat internet, khususnya untuk transaksi bisnis yang menjadi kecenderungan era ini, B2C (business to consumer), yang merupakan model penjualan langsung ke pelanggan.

Dengan rata-rata "waktu per hari menggunakan internet" di sekitar rata-rata dunia 6 jam 58 menit yang bahkan sepuluh anggotanya berada di atas rata-rata dunia. Pengguna internet di negara-negara G20 adalah juga komunitas digital yang aktif beraktivitas B2C yang kebanyakan di atas rata-rata dunia 58,4 persen, termasuk Indonesia yang mencapai porsi 60,6 persen dari total aktivitas internet.

e-Commerce Indonesia

Lain dari itu, fakta raksasa-raksasa IT dan pusat digital terbesar di dunia berada di AS, China, India, Inggris dan Jerman atau lainnya, membuat presidensi G20 sebagai kesempatan besar dalam membantu mengembangkan lingkungan digital yang lebih luas di tanah air.

Sebagian dari pelaku-pelaku digital global itu sendiri, di antaranya Google, telah lama aktif di Indonesia, mulai dari menyuntikkan modal untuk pembangunan infrastruktur digital yang digagas pemerintah, sampai menggandeng startup-startup Indonesia menjadi unicorn atau bahkan entitas bisnis digital multinasional.

Salah satu contohnya adalah perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan banyak lagi, termasuk bank-bank digital dan fintech yang terus bermunculan di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan ini turut berperan dalam memperluas, mempermudah dan mempercepat akses masyarakat Indonesia kepada bukan saja barang dan jasa, tetapi juga modal dan pembiayaan serta inovasi, yang pada gilirannya turut membuat roda ekonomi nasional terus menggelinding sekalipun dihantam pandemi COVID-19 seperti terjadi belakangan tahun ini.

Mereka, dan juga rangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, membuat siapa pun di negeri ini memiliki kesempatan luas dan mudah dalam mengakses barang, jasa dan modal dalam cara yang efisien sekali.

Bersama teknologi-teknologi lain termasuk media sosial yang kebanyakan berpusat di negara-negara G20, perusahaan-perusahaan digital Indonesia andil dalam mendorong sektor informal aktif memacu output ekonomi nasional.

Mereka turut menghadirkan lingkungan bisnis B2C yang semakin besar dan luas, sehingga menjangkau kelompok-kelompok terabaikan, seperti kaum perempuan yang saat ini justru bisa disebut sebagai aktor penting dalam e-commerce Indonesia.

GoTo misalnya, menawarkan tiga layanan berupa, on demand service dalam Gojek, e-commerce lewat Tokopedia, dan fintech lewat GoTo Financial. Gojek dan Tokopedia dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

Gojek kini melayani 167 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sedangkan Tokopedia telah memuat 865 juta produk, melibatkan 12 juta penjual yang 86,5 persen adalah penjual baru, memberdayakan sektor UMKM sampai naik 2,5 kali, termasuk yang dikerjakan kaum perempuan.

Gojek dan Tokopedia hanyalah contoh untuk semakin besarnya ekonomi digital Indonesia yang juga salah satu wajah dari tengah berlangsungnya transformasi digital di Indonesia.

Ada banyak pelaku digital seperti GoTo yang turut menciptakan transformasi digital yang memberdayakan, inklusif untuk semua kalangan, dan berkelanjutan.

Mereka bisa disebut aktor-aktor penting dalam memajukan dua basis ekonomi digital yang bertumpu pada penglibatan masyarakat secara luas.

Keduanya adalah "sharing economy" yang menghubungkan langsung penjual dengan pembeli dalam memperoleh, menyediakan, atau berbagi akses kepada barang dan jasa lewat fasilitasi platform online, dan "gig economy" yang menjadi pasar tenaga kerja paruh waktu yang bisa sangat besar perannya dalam membantu negara menekan angka pengangguran.

Semuanya melekat pada e-commerce yang pertumbuhannya di Indonesia membuat dunia terkesima di mana pada 2021 tumbuh 32 persen sehingga berkontribusi besar kepada pertumbuhan e-commerce global sebesar 15 persen pada tahun itu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri mencatat nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp108,54 triliun pada semester I 2022 atau melonjak 23 persen secara year on year.

G20 jadi jaminan

Menurut data ecommercedb, dengan pertumbuhan per tahun 10 persen antara 2021 sampai 2025, e-commerce Indonesia diperkirakan bakal tumbuh melampaui rata-rata dunia 6 persen.

Wajar jika kemudian lembaga-lembaga dunia seperti International Trade Administration dalam Departemen Perdagangan Amerika Serikat memperkirakan nilai pasar bruto (GMV) e-commerce Indonesia tiga tahun mendatang pada 2025 akan mencapai 83 miliar dolar AS atau 53 miliar dolar AS lebih besar dari GMV 2022.

Asumsi ini sendiri didasarkan kepada perubahan perilaku konsumen Indonesia yang saat ini umumnya tech-savvy dan merasa lebih nyaman bertransaksi online.

Namun keadaan ini belum merata terjadi di semua daerah Indonesia, salah satunya karena kecepatan internet yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Kecepatan sambungan internet di Indonesia sendiri adalah dua terbawah di antara negara-negara G20.

Data terakhir sampai Januari 2022 yang dirilis Hootsuite dan We Are Social menunjukkan, kecepatan internet Indonesia hanya lebih baik dari India yang masing-masing 15,82 dan 14,39 mbps (megabit per detik) atau di bawah rata-rata dunia 29,06 mbps.

Sebaliknya, 13 dari 19 negara G20 (minus Uni Eropa), berada di atas rata-rata dunia berkisar antara 104,98 mbps di Korea Selatan dan 30,54 di Afrika Selatan.

Brazil, Meksiko, Argentina, Rusia, Indonesia dan India berada di bawah rata-rata dunia, tapi tiga negara benua Amerika itu mempunyai kecepatan internet di atas 21 mbps.

Seandainya Indonesia memiliki kecepatan internet seperti Korea Selatan atau China (96,84 mbps) atau Arab Saudi (91.06 mbps), aktivitas multispektrum masyarakat Indonesia, bakal semakin cepat sehingga mencapai konektivitas maksimum yang bisa mendorong tidak saja efisiensi dan produktivitas, namun juga kreativitas dan inovasi, yang akhirnya memicu pemerataan ekonomi.

Efek lainnya, pemain-pemain digital global akan kian melihat Indonesia sebagai tempat nyaman untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Sebaliknya, pemain-pemain bisnis lokal menjadi semakin percaya diri dan berani menembus pasar regional dan global.

Ini memang skenario yang mungkin terlalu optimistis, tetapi bukan tanpa dasar jika melihat kondisi saat ini saja Indonesia menjadi pemain besar dalam e-commerce dan dalam kategori negara dengan transformasi digital sangat cepat dan masif.

Presidensi Indonesia bisa membantu menguakkan dan mengabarkan fakta menarik dari ekosistem digital Indonesia ini kepada negara-negara G20 yang lain.

Apalagi presidensi G20 senantiasa melibatkan tiga pihak, antara ketua sebelumnya, ketua saat ini, dan kedua mendatang, dalam format troika. Ini memastikan keberlanjutan fokus forum ini sehingga ada solusi riil untuk masalah-masalah yang menjadi prioritas G20.

Dalam konteks transformasi digital, ini adalah jaminan untuk hadirnya komitmen intra-G20 baik dalam bentuk pemerintah ke pemerintah, swasta ke swasta, maupun campuran keduanya.

Situasi ini tentunya bisa membuat ekosistem digital Indonesia mendapatkan jaminan lebih berkembang lagi karena potensi adanya dukungan komitmen, modal, dan inovasi berkelanjutan dari G20.

Pada akhirnya ini bisa membuat transformasi digital di Indonesia berlangsung lebih luas sehingga bisa mencapai semua kalangan, tak peduli di kota atau di desa, di daerah ramai penduduk atau daerah terisolir, kaya atau miskin, dari Sabang sampai Merauke.

COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Selasa (4/10). (ANTARA/kominfo.go.id)

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan anggota G20, termasuk Indonesia berkomitmen untuk membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tingkat hulu di seluruh wilayah.

"Pemerintah Indonesia dan anggota G20 akan terus membangun, atau setidaknya menyiapkan kebijakan penggelaran infrastruktur TIK hulu di seluruh wilayah negaranya masing-masing, termasuk Indonesia," kata Johnny dalam sebuah acara startup di Jakarta, Jumat.

Menurut Johnny, pemerintah terus membangun infrastruktur telekomunikasi meski pun pandemi masih berlangsung. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan Indonesia adalah penggelaran jaringan tulang punggung serat optik, pembangunan menara base transceiver station (BTS) dan penyediaan kapasitas satelit.

Indonesia berencana meluncurkan ke orbit dua satelit multifungsi (high-throughput satellite) tahun depan.

"Kita terus bangun BTS di seluruh wilayah supaya di saat yang sama penggunaan internet di Indonesia bertumbuh," kata Johnny.

Selain pembangunan infrastruktur TIK, kata Johnny, anggota G20 sepakat untuk mendorong peningkatan kemampuan talenta digital, khususnya mengenai literasi dan keterampilan digital.

Anggota G20 juga sepakat untuk menyiapkan tata kelola data untuk mengatur arus data lintas negara, berpegang pada prinsip keabsahan (lawfulless), keadilan (fairness) dan transparansi (transparency).

Poin-poin tersebut merupakan tiga agenda besar yang disepakati para menteri digital anggota G20 pada Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) yang berlangsung di Bali pada September.

Agenda yang disepakati para menteri digital berasal dari tiga isu prioritas yang ditawarkan Kementerian Kominfo selaku pengampu forum Digital Economy Working Group (DEWG) G20.

Tiga isu prioritas tersebut ialah konektivitas dan pemulihan pascapandemi; keterampilan dan literasi digital; dan arus data lintas negara.

DEWG merupakan salah satu forum Sherpa Track pada Presidensi G20 Indonesia.

Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah forum internasional G20. Acara puncak, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20), akan berlangsung di Bali pada 15 sampai 16 November 2022.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan pemaparan pada sesi pembukaan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) Presidensi G20 Indonesia di Bali, Kamis (22/9/2022). ANTARA/HO-Biro Humas Kemenperin/am.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya transformasi digital sektor industri guna mempercepat pemulihan ekonomi.

Menperin mengemukakan Forum G20 lahir sebagai respons terhadap krisis ekonomi global pada 1997–1998, yang mendesak pemerintah untuk menemukan solusi bersama agar dunia dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Namun kini ketika dunia dilanda krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Pembatasan sosial, lanjutnya, telah mengakibatkan penurunan atas permintaan barang dan jasa, mendisrupsi rantai pasok global, dan mengakibatkan resesi secara keseluruhan.

"Tidak seperti krisis-krisis dunia sebelumnya, kali ini kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan konektivitas digital, yang kemudian mengakselerasi digitalisasi di berbagai aktivitas ekonomi," kata Menperin pada ajang Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Bali, Kamis, sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Karakteristik dari digitalisasi yang contactless, menurut dia, kini menjadi semakin relevan, khususnya pada saat pandemi. Karakteristik yang dibawa oleh era revolusi Industri 4.0, lanjutnya, memungkinkan sektor industri untuk terus beroperasi dari jarak jauh meskipun saat penguncian ( lockdown).

"Hal ini membuat industri yang maju secara digital akan lebih mampu menghadapi dampak pandemi dan menyesuaikan dengan normalitas baru," kata Menperin.

Apalagi, lanjutnya, salah satu isu prioritas pada presidensi G20 Indonesia adalah "Sustainable and Inclusive Industrialisation Via Industry 4.0" yang menunjukkan peran Industri 4.0 dalam mendorong terjadinya transformasi digital dan terwujudnya implementasi industri hijau untuk mencapai industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan tantangan itu perlu kebijakan yang lebih strategis untuk merekonstruksi kapasitas produksi yang dapat beradaptasi dengan perubahan struktural tersebut, termasuk memastikan terciptanya lingkungan kebijakan yang kondusif bagi industri manufaktur, salah satunya melalui dukungan kebijakan perdagangan dan investasi yang terbuka dan tanpa hambatan.

"Sehingga ke depan, kita dapat percaya diri menghadapi peristiwa tak terduga di masa mendatang, dan tentunya tanpa melupakan mereka yang paling rentan terkena dampak krisis, dan memastikan tidak ada satu pun negara yang tertinggal, " ujar Menperin.

Menperin juga menyerukan solidaritas yang merupakan kunci untuk membuka kemungkinan-kemungkinan masa depan yang lebih baik dan lebih adil sesuai semangat kolaborasi G20 untuk "Recover Together, Recover Stronger."

"Jadi, semua berkesempatan untuk berkumpul dan saling berbagi pandangan. Tidak hanya membahas isu-isu terkait dengan perdagangan dan investasi, tetapi juga bersama-sama membahas isu industri," ujar Menperin Agus Gumiwang.

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Ilustrasi - Petugas memeriksa saluran kabel kincir angin di Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid, Pantai Baru, Srandakan, Bantul, Yogyakarta, Selasa (21/1). Walau musim penghujan sumber energi terbarukan yang terdiri dari 33 turbin angin serta 218 panel surya dengan menghasilkan energi total 87 Kilowatt tersebut tetap bekerja secara optimal karena saling menopang satu sama lain sehingga tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi pertanian, perikanan, pengairan, serta penerangan bagi warga di sekitar kawasan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ed/pd/pri.

Indonesia diberi kepercayaan memimpin forum tingkat internasional G20, beranggotakan 19 negara anggota ditambah Uni Eropa yang memiliki share 80 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Perhelatan akbar G20 yang dipimpin Indonesia atau dikenal sebagai Presidensi G20 Indonesia ini, rangkaian kegiatannya sudah digelar sejak 1 Desember 2021 dan akan mencapai puncaknya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 di Bali pada 15-16 November 2022.

Dengan mengemban Keketuaan G20 maka ada tanggung jawab besar Indonesia untuk meneruskan agenda-agenda yang belum selesai pada Presidensi periode-periode sebelumnya.

Gelaran Presidensi G20 Indonesia yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 hingga perang Rusia dan Ukraina, menambah deretan tugas dan tanggung jawabnya termasuk mengeluarkan dunia dari krisis.

Dengan tema Recover Together, Recover Stronger maka forum G20 pada 2022 diarahkan pada ambisi dan aksi global untuk pulih bersama dan berinvestasi bagi masa depan yang lebih kuat.

Presidensi G20 tahun 2022 yang digelar di Indonesia akan menjadi wadah untuk mengangkat isu yang mampu mendorong pemulihan secara lebih tangguh dan berkelanjutan.

Sebagai pemegang Presidensi G20 pada 2022, Indonesia berfokus pada tiga isu strategis yang meliputi penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, termasuk transisi menuju energi berkelanjutan.

Indonesia berusaha membentuk fondasi dunia menjadi lebih kuat agar mampu lebih siap dalam menghadapi potensi-potensi krisis di masa depan termasuk perubahan iklim atau climate change yang memperparah keadaan Bumi.

Transisi energi

Transisi energi merupakan salah satu fokus Presidensi G20 Indonesia dengan mendorong perencanaan prioritas untuk mempercepat penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Transisi energi menjadi salah satu pilot project atau proyek percontohan yang dibawa Indonesia saat memimpin Presidensi G20 termasuk upaya konkret memensiunkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk beralih ke energi terbarukan (EBT).

Hal tersebut selaras dengan komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu menurunkan emisi karbon mencapai 29 persen pada 2030 melalui optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan.

Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen ini akan dilakukan melalui berbagai sektor seperti kehutanan, energi dan transportasi, industrial process and product use (IPPU), limbah, dan pertanian.

Oleh sebab itu, Indonesia berusaha menjembatani negara maju dan berkembang pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi serta memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan.

Pada pilar transisi energi sendiri, Indonesia mengangkat tiga isu prioritas yaitu akses, teknologi, dan pendanaan yang diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi.

Ketiga pilar transisi energi tersebut dibahas dan dimatangkan dalam Presidensi G20 Indonesia melalui forum transisi energi G20 atau The Energy Transitions Working Group (ETWG).

Pertemuan ETWG yang telah berlangsung sebanyak tiga kali menjadi gelaran diskusi mengenai akses, teknologi, serta pendanaan untuk percepatan transisi energi dan pencapaian tujuan global baik Sustainable Development Goal 7 (SDG7) maupun target pengendalian perubahan iklim.

Persidangan transisi energi ini berhasil merumuskan prinsip dasar dalam mempercepat transisi energi yang disebut Bali COMPACT Forum ETWG yang akan menjadi pondasi kokoh bagi negara G20 dalam percepatan transisi energi yang dilakukan.

Transisi energi berkeadilan

Presidensi G20 Indonesia dalam mengupayakan transisi energi sangat mengedepankan prinsip keadilan yaitu memastikan tidak ada satu negara yang akan tertinggal.

Lead Co-Chairs T20 Indonesia Bambang Brodjonegoro mengatakan G20 harus memberi perhatian dan membahas transisi energi di negara berkembang karena terdapat proses yang mahal, berat, dan banyak pengorbanan.

“Jadi otomatis harus ada upaya memberikan perhatian lebih kepada negara sedang berkembang agar bisa melakukan transisi energi dengan baik,” kata Bambang.

Oleh sebab itu, pembiayaan hijau atau green financing dalam hal ini sangat diperlukan agar pembangkit listrik di negara berkembang bisa diubah menjadi pembangkit listrik berbahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan harga yang murah.

Skema yang dapat digunakan untuk membiayai proses transisi energi di negara berkembang termasuk di Indonesia adalah blended finance.

Blended finance sendiri adalah mencampur pembiayaan komersial, konvensional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan filantropis sehingga cost of fund produksi EBT dapat ditekan dan harga EBT dapat lebih murah.

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan, skema blended finance bisa mengurangi risiko bagi investor, meningkatkan likuiditas serta membangun aset yang berkualitas dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan.

Biaya yang sangat besar mendorong Indonesia untuk mengajak negara-negara maju memikirkan transisi energi di negara berkembang mengingat jika tidak saling membantu maka target tak bisa dicapai.

Sebagai contoh di Indonesia, estimasi kebutuhan pendanaan penurunan target NDC 2030 dibagi berdasarkan tiga kajian yakni Second BUR 2018 sebesar Rp3.461,31 triliun, Roadmap NDC Mitigasi 2020 Rp3.779,63 triliun dan Third BUR 2021 Rp4.002,44 triliun.

Perbedaan estimasi kebutuhan pendanaan itu disebabkan oleh adanya tambahan kegiatan mitigasi, kalibrasi metode estimasi dan perbedaan horizon waktu.

Secara rinci, estimasi berdasarkan Second BUR 2018 sebesar Rp3.461,31 triliun terdiri atas sektor kehutanan dan lahan Rp77,82 triliun, energi dan transportasi Rp3.307,2 triliun, IPPU Rp40,77 triliun, limbah Rp30,34 triliun serta pertanian Rp5,18 triliun.

Perkiraan kebutuhan berdasarkan Roadmap NDC Mitigasi 2020 Rp3.779,63 triliun meliputi kehutanan dan lahan Rp93,28 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun, IPPU Rp0,92 triliun, limbah Rp181,4 triliun serta pertanian Rp4,04 triliun.

Sedangkan proyeksi kebutuhan berdasarkan Third BUBR 2021 Rp4.002,44 triliun terdiri atas kehutanan dan lahan Rp309,01 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun, IPPU Rp0,93 triliun, limbah Rp185,27 triliun serta pertanian Rp7,23 triliun.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyatakan Presidensi G20 adalah momentum menagih komitmen negara maju untuk membantu negara berkembang dalam merealisasikan transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT).

Pada saat Paris Agreement disepakati bahwa negara maju akan membantu negara berkembang, termasuk Indonesia, yang terdiri atas bantuan teknologi, pendanaan, dan capacity building.

Aksi nyata Presidensi G20 Indonesia

Tidak hanya melalui perumusan kebijakan, Presidensi G20 Indonesia juga berusaha memberi contoh nyata secara langsung kepada seluruh delegasi selama gelaran G20.

Beberapa aksi nyata ini dilakukan dengan menyediakan motor listrik, shelter, dan mitra pengemudi driver oleh Electrum dalam upaya mendukung penyelenggaraan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Presidensi G20 Indonesia melalui perusahaan itu menyediakan 50 sepeda motor listrik, 11 shelter pick up, dan 150 mitra pengemudi atau driver.

Selain itu, delegasi studi ekskursi ETWG G20 turut diajak mengunjungi desa berbasis EBT di Desa Keliki, Ubud, Gianyar, Bali agar melihat langsung tempat pengelolaan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle (TPS3R) serta eco-village dan agrikultur berbasis EBT.

Di Desa Keliki ini terpasang delapan titik panel surya (solar PV) dengan total kapasitas terpasang sebesar 28 kWp.

Delegasi juga melihat pompa air bertenaga surya berkapasitas 2,5 kWp yang mengalirkan air ke sawah-sawah petani setempat sehingga ramah lingkungan dan menjadi solusi permasalahan kekurangan air irigasi.

Kemudian, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun mendukung penggunaan listrik berbasis EBT di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Badung, Bali, yang bakal menjadi lokasi KTT G20 pada 15–16 November 2022.

Bahkan Presidensi G20 Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan resmi KTT G20 yaitu sebanyak 1.452 unit kendaraan bermotor mulai dari mobil, sepeda motor hingga bus.

Kementerian Sekretariat Negara pun akan menyediakan sebanyak 830 unit kendaraan listrik yang juga dibantu oleh Kementerian Perhubungan, Polri, Paspampres, Kadin, serta perusahaan aplikasi untuk pelaksanaan KTT G20.

Berbagai upaya ini merupakan contoh aksi nyata Presidensi G20 Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat lokal maupun delegasi G20 untuk mengedepankan pencegahan perubahan iklim lewat EBT.

Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Presidency Chair Suistainable Finance Working Group (SFWG) Kementerian Keuangan Dian Lestari dalam G20 BI Stronger Fest bertajuk Indonesia Menuju Keuangan Berkelanjutan secara hybrid di Jakarta, Senin. (ANTARA/ Muhammad Heriyanto)

Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menilai Indonesia dapat menjadi pemimpin dunia dalam energi bersih dengan reformasi lebih lanjut guna memobilisasi investasi bidang energi terbarukan dan efisiensi energi.

Lembaga yang bermarkas di Paris itu menyampaikan, Indonesia memiliki potensi keuangan dan investasi melimpah yang belum dimanfaatkan dalam energi terbarukan dan efisiensi energi, bidang-bidang yang merupakan kunci untuk mempercepat transisi energi hijau dan mendukung pemulihan berkelanjutan dari krisis COVID-19.

Reformasi untuk menciptakan peraturan yang jelas dan konsisten demi energi terbarukan. Misalnya, menggunakan tender kompetitif untuk mendorong persaingan dan pengurangan biaya, sehingga  membantu mengatasi kekurangan investasi ini. Pengenalan standar kinerja energi pertama Indonesia baru-baru ini harus mendorong penyerapan lebih lanjut dari solusi efisiensi.

“Menciptakan lingkungan peraturan yang sehat, transparan, dan dapat diprediksi adalah kunci untuk menarik ratusan miliar dolar investasi swasta yang dibutuhkan untuk mendorong transisi energi bersih dan pemulihan hijau Indonesia secara lebih luas,” kata Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Bantuan dari masyarakat internasional dapat memainkan peran kunci dalam membantu Indonesia mempercepat transisi energi bersih. Mitra internasional dapat membantu mengembangkan jaringan proyek efisiensi energi dan energi terbarukan yang kuat.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bantuan teknis guna pelatihan dan pengembangan kapasitas yang ditujukan untuk audit energi tingkat investasi bersertifikat. Memanfaatkan mekanisme keuangan campuran seperti Sustainable Deveopment Goals (SDGs) Indonesia One Fund juga dapat membantu memobilisasi modal swasta untuk proyek energi bersih di Tanah Air.

Perjanjian Paris mengharuskan Indonesia menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca tahun 2020 dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), dan diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).

Dokumen itu menetapkan komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri), dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Indonesia juga menargetkan capaian emisi nol bersih paling lama tahun 2060, serta target bersyarat untuk menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap paling lama tahun 2040.

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) semakin membuka peluang Indonesia untuk menjadi destinasi utama bagi investasi hijau dunia. Kemudian dilanjutkan dengan Presidensi G20 di Tanah Air yang semakin mendorong komitmen Indonesia dalam menggencarkan pendanaan hijau lantaran telah menjadi agenda penting perhelatan besar tersebut.

Dukungan untuk investasi energi terbarukan, termasuk beberapa insentif pajak, memang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Dengan demikian, adanya proyek-proyek energi terbarukan pemerintah Indonesia serta perkembangan di sektor-sektor seperti industri hilir menjadikan pendanaan hijau sebagai solusi tepat dalam mendukung kemajuan Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Untuk merealisasikan target NDC, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih dari 280 miliar dolar AS atau setara dengan Rp4.200 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS). Maka dari itu, di sisi fiskal, berbagai upaya melakukan inovasi sumber pembiayaan hijau terus dilakukan, salah satunya dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk hijau (green sukuk).

Saat ini, Indonesia telah berhasil menjadi pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan sukuk hijau senilai 1,25 miliar dolar AS pada Maret 2018. Penerbitan ini juga didaulat sebagai sukuk hijau negara pertama di dunia dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu 32 persen pasar negara Muslim, 25 persen pasar Asia, 15 persen Uni Eropa, 18 persen Amerika Serikat, dan 10 persen Indonesia.

Hasil penerbitan sukuk hijau global tersebut akan didistribusikan ke proyek ramah lingkungan di Tanah Air sesuai Kerangka Hijau, yakni energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi, pariwisata hijau, ketahanan terhadap perubahan iklim, bangunan hijau, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan limbah dan energi limbah.

Baru-baru ini, penerbitan sukuk hijau oleh Pemerintah Indonesia pada Mei 2022 senilai 3,25 miliar dolar AS disinyalir sebagai sukuk hijau global terbesar yang pernah diterbitkan.

Tak hanya melalui sukuk, pemerintah turut mengalokasikan kas negara untuk mencapai target NDC. Belanja pemerintah untuk perubahan iklim sejauh ini tercatat sebesar Rp373,5 triliun atau 26,68 miliar dolar AS pada periode 2016-2019.

Kendati begitu, jumlah tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan mitigasi iklim sebesar 34 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk mencapai target NDC, sehingga pemerintah perlu mendorong sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya dengan pengembangan bentuk pembiayaan kerja sama.

Peran masyarakat Indonesia dalam mendukung program-program pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan lingkungan turut diperlukan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam membiayai program pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan berinvestasi pada sukuk negara yang diterbitkan pemerintah.

Perhatian dunia

Pendanaan hijau menjadi salah satu fokus utama Presidensi G20 Indonesia lantaran perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia. Hampir seluruh negara di dunia berlomba-lomba menunjukkan keseriusan dalam mengurangi emisi, polusi, hingga mengembangkan pembiayaan hijau.

Jerman, salah satunya, yang berkomitmen menjadi negara pelopor penerapan aturan ketat penggunaan kendaraan bermotor. Pada tahun 2030, negara ini bertekad agar semua mobil yang dijual di Jerman harus bebas emisi.

Indonesia pun mulai menyusul langkah yang sama secara bertahap dengan penggunaan transportasi listrik yang mulai menjamur di ibu kota negara hingga instruksi Presiden Joko Widodo untuk mewajibkan mobil listrik sebagai kendaraan dinas yang dipakai para pejabat.

Sementara dalam pembiayaan hijau, Tiongkok terus menggiatkan komitmennya untuk menjadi pelopor. Presiden Xi Jinping memerintahkan kepada seluruh bank di Tiongkok untuk turut serta mengembangkan pembiayaan hijau demi mewujudkan cita-cita Tiongkok sebagai sebuah negara terdepan dalam urusan peradaban ekologi dunia.

Pedoman bangunan sistem pembiayaan hijau telah diluncurkan pemerintah Negeri Panda, sebuah kebijakan yang berusaha untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.

Laporan terbaru dari Climate Bonds dan HSBC mengungkapkan pasar pembiayaan hijau di enam ekonomi terbesar ASEAN (ASEAN-6) terus tumbuh pesat pada tahun 2021 dengan rekor penerbitan pembiayaan hijau, sosial, dan berkelanjutan (Green, Social, and Sustainability/GSS) secara total mencapai 24 miliar dolar AS dibandingkan 13,6 miliar dolar AS pada 2020, naik 76,5 persen secara tahunan dan pembiayaan terkait berkelanjutan berjumlah 27,5 miliar dolar AS dibandingkan 8,6 miliar dolar AS pada 2020 atau meningkat 220 persen secara tahunan.

Di antara negara-negara ASEAN-6, bersama dengan Singapura, Indonesia telah melihat campuran ukuran kesepakatan yang paling beragam, mulai dari di bawah 100 juta dolar AS hingga di atas 1 miliar dolar AS.

Pada September 2021, Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Bond di Asia Tenggara, mengumpulkan 584 juta dolar AS untuk mendanai proyek sosial dan lingkungan untuk mendukung SDGs.

Pada akhir tahun 2021, Pasar GSS+ Indonesia didominasi oleh tema hijau, namun dengan pangsa instrumen yang terkait dengan keberlanjutan dan keberlanjutan yang terus meningkat.

Pembiayaan hijau memimpin pasar Indonesia dengan volume 65 persen, diikuti oleh saham yang sama dari obligasi berkelanjutan dan instrumen terkait keberlanjutan masing-masing sebesar 15 persen. Sementara obligasi sosial tercatat membentuk lima persen pangsa pasar.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Delegasi studi ekskursi Energy Transition Working Group (ETWG) G20 melihat panel surya di desa berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di Desa Keliki, Ubud, Gianyar, Bali. ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM/am.

Delegasi studi ekskursi Energy Transition Working Group (ETWG) G20 mengunjungi desa berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di Desa Keliki, Ubud, Gianyar, Bali.

Para delegasi melihat langsung tempat pengelolaan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle (TPS3R), eco-village, dan agrikultur berbasis EBT di salah satu Desa Energi Berdikari binaan PT Pertamina (Persero) tersebut.

Dalam keterangan Kementerian ESDM yang dikutip di Jakarta, Kamis, di Desa Keliki, terpasang delapan titik panel surya (solar PV) dengan total kapasitas terpasang sebesar 28 kWp.

Panel surya yang setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 36.750 kg CO2 per tahun tersebut dipasang secara bersama oleh Tim GoGerilya Kementerian ESDM, Society of Renewable Energy (SRE), dan mahasiswa Universitas Udayana Bali.

Delegasi juga melihat pompa air bertenaga surya berkapasitas 2,5 kWp yang mengalirkan air ke sawah-sawah petani setempat. Selain ramah lingkungan, pompa surya juga menjadi solusi permasalahan kekurangan air irigasi.

I Ketut Sulastra, petani Desa Keliki, mengungkapkan pompa air tenaga surya memberi manfaat bagi petani dalam bercocok tanam, terutama di hilir dalam menghadapi musim kering.

"Permasalahan di Desa Keliki ini, saat musim kering, airnya kecil dari hulu, tidak sampai ke bawah, sehingga membuat bercocok tanam mengalami kendala, bisa 2-3 minggu. Sekarang sudah lancar," ujarnya saat memberi penjelasan kepada para delegasi.

Selain irigasi, air dari pompa tersebut juga dimanfaatkan untuk minum warga.

Sementara itu, Kepala Desa (Perbekel) Keliki I Ketut Wita mengatakan semangat pemuda dalam membangun irigasi sawah di tujuh subak tersebut juga menular ke warganya.

"Semua pihak membantu, bersemangat, dan bergotong royong dalam membangun," ujarnya.

Kehadiran EBT, lanjutnya, juga mendukung upaya Desa Keliki membangkitkan kembali pariwisata yang sempat sepi akibat pandemi. Wita pun berharap kunjungan delegasi G20 akan semakin mengenalkan Indonesia kepada dunia.

Desa Keliki menjadi satu dari 11 desa, yang dibina Pertamina dan melibatkan secara langsung anak muda, untuk berkontribusi dalam transisi energi di Indonesia.

Kegiatan tersebut dilakukan anak muda berusia di bawah 25 tahun yang sudah tersertifikasi melalui program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya) Kementerian ESDM.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Pelaksanaan Pertemuan Ketiga Jalur Sherpa G20 di Yogyakarta, Selasa (27-9-2022). Dok. Humas Kemenko Ekonomi

Pertemuan Ketiga Sherpa G20 di Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan membahas rancangan Deklarasi Pemimpin (Leaders’ Declaration) G20 yang akan dibawa ke KTT G20 di Bali November mendatang.

Meski ada tantangan geopolitik saat ini, Pertemuan Ketiga Sherpa G20 itu terus mengupayakan agar isu-isu yang dibahas dalam Sherpa Track dapat disepakati dan menghasilkan usulan solusi dan rekomendasi yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dunia.

“Sebagian besar substansi sudah disepakati oleh para Sherpa G20 dan nanti pada level Sous Sherpa akan dilanjutkan pembahasan lebih teknis untuk menyepakati concrete deliverables yang diharapkan akan bermanfaat secara nyata untuk seluruh dunia,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian RI Edi Prio Pambudi selaku Co-Sherpa G20 Indonesia.

Pertemuan itu sendiri terbagi atas enam sesi pembahasan. Pertemuan itu dipimpin bersama oleh Edi Prio Pambudi dan Co-Sherpa G20 Indonesia lainnya Dian Triansyah Djani.

Deklarasi Pemimpin merupakan komitmen dari Pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pascapandemi COVID-19.

Rancangan deklarasi itu berisikan substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia yakni Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital, dan Transisi Energi.

Deklarasi juga membahas mengenai isu ketahanan pangan yang menjadi isu global saat ini.

Pertemuan juga meng-endorse concrete deliverables. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada forum G20, maka Presidensi G20 Indonesia mengenalkan pendekatan baru dalam menghasilkan concrete deliverables, yaitu proyek, program, atau inisiatif sebagai manfaat nyata dan bentuk konkret.

Proyek-proyek dimaksud sejalan dengan prinsip presidensi yaitu lead by examples bagi pembangunan yang berkelanjutan, riil, dan konkret dengan memanfaatkan kerja sama internasional yang melibatkan peran multi-stakeholders.

Melalui upaya percepatan realisasi deliverables proyek-proyek tersebut, Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi legacy Indonesia bagi G20.

Dalam pembahasan selama pertemuan ketiga Sherpa G20 di Yogyakarta yang diawali oleh resepsi penyambutan yang diselenggarakan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut, semua negara hadir dan sepakat untuk mencari solusi dan jalan keluar atas berbagai isu dan permasalahan global.

Suasana pertemuan yang diawali dengan minum bir jawa, minuman khas Yogyakarta, pada resepsi makan malam itu digambarkan sangat kondusif, dengan semangat saling mendukung untuk mencari solusi bersama, dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan dan kepentingan yang ada.

Kredibilitas G20

Menurut Edi Pambudi, terlihat komitmen yang kuat dari Sherpa G20 untuk mendorong tercapainya konsensus di tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan G20.

Sherpa sepakat untuk menegaskan dan melaksanakan komitmen yang telah disepakati pada forum G20. Dalam pertemuan ini, terlihat komitmen bersama negara G20 untuk tetap satu, dengan menawarkan solusi bagi permasalahan global yang terjadi dewasa ini.

Krisis energi, kelangkaan dan kenaikan harga pangan, inflasi, hingga keberlanjutan pemulihan pasca-COVID-19 merupakan isu yang tidak hanya dihadapi negara G20.

Isu tersebut juga berpengaruh bagi negara berkembang dan negara rentan. Sherpa menunjukkan komitmen nyata untuk menguatkan kredibilitas G20 bagi masyarakat global.

Pembahasan materi Deklarasi Pemimpin selama beberapa hari pada Pertemuan Ketiga Sherpa G20 yang berjalan lancar ini, tidak terlepas dari strategi pembahasan yang dimulai dari beberapa isu yang relatif mudah dan bisa diterima oleh semua negara, diikuti dengan berbagai pertemuan bilateral untuk melakukan lobi dan pendekatan dengan beberapa negara kunci untuk dapat tercapai kesepahaman dan kesepakatan.

Sebagai tindak lanjut, untuk pembahasan lebih lanjut di tingkat teknis dan membahas secara lebih detail substansi Deklarasi Pemimpin, akan dilanjutkan melalui pertemuan intersesi secara virtual, yang dijadwalkan akan dilakukan tiga kali selama Oktober 2022 ini, sebelum dilakukan finalisasi pada Pertemuan keempat Sherpa G20 di Bali pada bulan November 2022, menjelang pelaksanaan KTT G20.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang juga merupakan Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia 2022, menambahkan bahwa Presidensi G20 Indonesia tetap menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh negara anggota, sehingga Pertemuan Sherpa ini diharapkan akan dapat menyepakati draf Deklarasi Pemimpin yang akan disampaikan dan diadopsi pada KTT G20 pada November 2022 di Bali.

“Situasi pembahasan cukup dinamis, namun tetap mengedepankan semangat untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan dunia. Semangatnya kebersamaan dan menjaga kekompakan G20. Semua negara hadir untuk mencari solusi bersama dan membuat rekomendasi untuk mengatasi isu-isu global,” kata Sesmenko Susiwijono.

Pada 27-29 September 2022 telah diselenggarakan Pertemuan Ketiga Sherpa G20 di Yogyakarta. Pertemuan berjalan dengan mencerminkan semangat kebersamaan dalam mencapai agenda-agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022, agar bisa pulih secara bersama dengan lebih kuat.

Semua Delegasi Sherpa berkontribusi untuk mencapai konsensus bersama dalam Deklarasi Pemimpin. Semua juga mencarikan solusi dan jalan keluar untuk beberapa isu global yang terjadi sekarang, dan situasi ini yang harus terus dijaga.

Menurut Edi Pambudi, delegasi Sherpa telah membahas sebagian besar dari isi Deklarasi Pemimpin dan keseluruhan paragraf diupayakan agar dapat disusun dengan ringkas dan berorientasi pada tujuan yang akan dicapai.

“Sampai hari ini masih ada dinamika yang perlu dibahas, namun akan terus diupayakan dengan komunikasi yang berjalan cukup baik dan lancar,” ungkap Edi Pambudi.

Terkait dengan adanya tantangan geopolitik saat ini, Pertemuan ketiga Sherpa G20 terus mengupayakan agar isu-isu yang dibahas dalam Sherpa Track dapat disepakati dan menghasilkan usulan solusi dan rekomendasi yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dunia.

Sebagian besar substansi sudah disepakati oleh para Sherpa G20, nanti pada level Sous Sherpa akan dilanjutkan pembahasan lebih teknis untuk menyepakati concrete deliverables yang diharapkan akan bermanfaat secara nyata untuk seluruh dunia.

Untuk melanjutkan pembahasan di tingkat teknis dan yang lebih detail dari substansi Leaders’ Declaration ini, dijadwalkan akan dilakukan pertemuan intersesi secara virtual, yang akan dilakukan tiga kali selama Oktober 2022, sebelum nanti dilakukan finalisasi pada Pertemuan keempat Sherpa G20 di Bali.

Selama perhelatan Sherpa Ketiga di Yogyakarta juga telah dilakukan berbagai aktivitas untuk mengenalkan budaya Indonesia yang beragam, seperti kunjungan ke Keraton Yogyakarta dan Candi Prambanan.

Hal ini juga menjadi bagian dari strategi agar pertemuan ini dapat membangun suasana yang kondusif sehingga Presidensi G20 Indonesia 2022 ini dapat mencapai kesepakatan bersama. Sesuai budaya Indonesia, delegasi dibuat merasa nyaman dan menikmati keberagaman budaya Indonesia.

“Kami mengemas acara welcoming reception, gala dinner, dan site visit secara khusus, selain mempromosikan budaya nasional, juga menyampaikan filosofi bagaimana Indonesia mengelola keberagaman, toleransi, sehingga perbedaan bisa dicari jalan tengah dan solusinya,” kata Edi Pambudi.

Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Co-Sherpa G20 yang juga Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, dalam Media Briefing yang dilangsungkan di Labuan Bajo, NTT, Senin (11/7/2022). ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian.

Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi COVID-19, termasuk dalam transisi energi

Sherpa G20 meneruskan musyawarah pada sesi ketiga yang bertemakan transisi energi yang diharapkan dapat berjalan transparan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat rentan.

“Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi COVID-19, termasuk dalam transisi energi,” ujar Co-Sherpa G20, yang juga Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Dalam diskusi sesi ketiga kelompok kerja Sherpa G20, dilakukan pembahasan terkait nasib masyarakat yang tinggal di area terpencil dan rentan dalam menghadap kelangkaan energi, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Untuk memastikan akuntabilitas pemakaian energi serta terlaksananya pelestarian lingkungan dan iklim, negara anggota G20 harus meneruskan pengimplementasian pengaturan anti korupsi. Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, baik dalam sektor publik maupun privat,” ujarnya.

Sebagaimana pernah ditekankan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ekonomi satu negara yang pulih tidak ada artinya tanpa pemilihan negara-negara lain.

Sherpa G20 dalam kelompok kerja transisi energi turut mempertegas komitmen mereka untuk menyiapkan dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mereka juga sedang merancang aksi nyata yang antara lain adalah aksesibilitas energi yang universal terutama untuk negara-negara kepulauan, memaksimalkan teknologi yang smart and clean serta pembentukan ekosistem inovasi, dan memfasilitasi investasi di bidang energi, terutama yang akan membantu memitigasi dampak perubahan iklim.

Penguatan pemulihan negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil menjadi salah satu agenda prioritas bagi kelompok kerja pembangunan dengan pembahasan terkait kesempatan, tantangan, dan aksi, yang akan dimuat dalam “G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience”.

"Roadmap tersebut fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, jaminan sosial yang dapat beradaptasi pada krisis di masa depan dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan melalui konsep Green Economy dan Blue Economy melalui strategi perkembangan rendah karbon. Untuk mencapai target yang direncanakan, strategi mempromosikan skema pembiayaan yang mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan juga perlu dipertimbangkan," katanya.

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Tangkapan layar - Juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda saat memberikan keterangan pers secara virtual, Kamis (20/10/2020). ANTARA/Natisha Andarningtyas/aa.

Juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda mengatakan anggota G20 berkomitmen memecahkan tantangan ekonomi global pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Washington DC, Amerika Serikat, pada 12-13 Oktober.

"Kondisi ekonomi global yang kompleks ini menyebabkan semua negara tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan saja. Diperlukan keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan upaya menjaga stabilitas juga untuk mengurangi efek pandemi COVID-19," kata Maudy pada konferensi pers virtual, Kamis.

Pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 membahas enam agenda utama, yang pertama adalah soal ekonomi global. Anggota G20 sepakat bahwa tekanan terhadap harga pupuk, pangan dan energi masih terjadi.

Kondisi itu memperburuk tekanan inflasi yang ada dan berkontribusi pada meningkatnya resiko kerawanan pangan dan energi. Oleh karena itu, anggota G20 berkomitmen menyusun kebijakan yang terkalibrasi, terencana dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan yang berkelanjutan dan untuk mengurangi efek luka pandemi.

Komitmen itu juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.

Agenda kedua dalam pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 adalah arsitektur keuangan internasional. Anggota G20 sepakat untuk memperkuat komitmen dalam memastikan ketahanan keuangan global jangka panjang termasuk alokasi pendanaan untuk mendukung negara yang paling rentan supaya bisa pulih bersama dan pulih lebih kuat.

Ketiga, regulasi sektor keuangan. Dalam isu itu anggota G20 berkomitmen dalam pengaturan dan pengawasan keuangan, terutama untuk menghadapi perkembangan sistem keuangan yang berbasis teknologi dan digitalisasi, seperti stablecoins serta aktivitas dan pasar aset kripto.

Keempat, mengenai investasi infrastruktur, anggota G20 sepakat untuk merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang inklusif dan terjangkau serta berkelanjutan, termasuk meningkatkan partisipasi sektor swasta juga mobilisasi pendanaan di masing-masing daerah.

Agenda kelima adalah keuangan berkelanjutan. Anggota G20 menyepakati dan mendukung laporan keuangan berkelanjutan G20 2022 yang mencakup tiga area prioritas agenda keuangan berkelanjutan tahun 2022

Tiga agenda prioritas dalam laporan keuangan itu adalah pengembangan kerangka pendanaan transisi dan peningkatan kredibilitas komitmen net zero lembaga keuangan, peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan, dan diskusi kebijakan publik untuk mendukung transisi. Anggota juga mendukung kemajuan implementasi Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20.

Agenda terakhir yang dibahas pada pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 adalah perpajakan internasional. Anggota G20 kembali menegaskan komitmen mereka untuk menerapkan paket pajak internasional pilar satu dan dua dengan cepat dan mendukung kemajuan terkait penerapan standar transparansi pajak yang disepakati secara internasional, termasuk penandatanganan Asia Initiative Bali Declaration pada Juli 2022.

Anggota G20 juga mendukung hasil kerja sama global, di bawah Presidensi G20 Indonesia, soal digitalisasi keuangan yang inklusif,khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak muda. Aksi itu diyakini bisa mengurangi dampak risiko resesi melalui kolaborasi yang kuat antarnegara.

Hasil pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 akan dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada 15-16 November.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Arsip foto - Logo Presidensi G20 Indonesia 2022 terpajang di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (21/1/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/pri.

FIF diselenggarakan oleh Bank Dunia untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan untuk pencegahan dan respon pandemi di masa depan....

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa Presidensi G20 Indonesia tahun ini telah mengukir sejarah melalui pengumpulan Financial Intermediary Fund (FIF) sebesar 1,4 miliar dolar AS.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kemenkeu menyebutkan FIF diselenggarakan oleh Bank Dunia untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan untuk pencegahan dan respon pandemi di masa depan.

Anggota G20 mendorong tambahan komitmen FIF secara sukarela. G20 juga menyambut baik keanggotaan dan perwakilan inklusif Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPR) FIF dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor, di mana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memegang peran sentral.

Selama pandemi, lembaga keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan luar biasa untuk meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam mendukung perekonomian.

Pada saat dukungan kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi, penerapan dukungan kebijakan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Kemudian saat pemulihan pandemi sedang berlangsung, G20 menantikan laporan akhir strategi keluar alias exit strategies dan mitigasi efek luka memar atau scarring effect pada sektor keuangan, serta upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI).

Kemenkeu juga melaporkan bahwa G20  berkomitmen untuk terus memperkuat sektor keuangan global melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi.

Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi stablecoin global, serta aktivitas pasar aset kripto dan menerima panduan akhir oleh Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) Bank for International Settlements (BIS) dan The International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Kedua lembaga tersebut menegaskan prinsip untuk infrastruktur pasar keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan stablecoin yang sistematis.

Selain itu, G20 juga berkomitmen untuk terus mengeksplorasi implikasi keuangan makro dari mata uang digital bank sentral (CBDC), karena hal ini dapat dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional.

Di sisi lain untuk mendukung proses pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan berkelanjutan, negara negara G20 telah berdiskusi untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan infrastruktur yang terjangkau.

Para anggota mendukung secara sukarela dan tidak terikat G20/Global Infrastructure (GI) Hub Framework tentang cara terbaik dalam menjangkau partisipasi pihak swasta guna meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, yang akan mempertimbangkan situasi negara, serta akan menambahkan investasi dari sumber lain, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh Bank Pembangunan Multilateral (MDBs).

Selebihnya, negara-negara G20 juga mendukung infrastruktur G20 menyokong kebijakan perangkat G20-OECD dalam memobilisasi pendanaan dan keuangan, mendukung InfraTracker 2.0 dan Ringkasan Studi Kasus G20 dalam Infrastruktur Keuangan Digital, serta mendorong kualitas investasi infrastruktur dengan mendiskusikan pembangunan Quality Infrastructure Investment (QII) Indicators dan mendiskusikan penataan masa depan infrastruktur global,

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Tim Komunikasi Publik Presidensi G20 Indonesia 2022 Maudy Ayunda dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (29/09/2022). ANTARA/HO-Kominfo.

Sektor swasta menyumbang sumber daya, modal, dan inovasi untuk transformasi ekonomi nasional

Forum dialog antara komunitas bisnis global atau Business 20 (B20) dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 menghasilkan warisan program yang diyakini akan mendorong negara-negara Anggota G20 terus berkolaborasi secara berkelanjutan, tidak berhenti saat Presidensi Indonesia berakhir.

"Program-program yang dirancang untuk menjadi komitmen nyata dari sekedar inisiatif satu kali, yang akan bertahan setelah Presidensi B20 Indonesia," ujar Tim Komunikasi Publik Presidensi G20 Indonesia 2022 Maudy Ayunda dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Warisan program atau legacy programs, dikatakannya, akan memberikan hasil nyata terhadap dukungan negara-negara G20 terhadap isu penting dunia, yakni transisi hijau, pertumbuhan inklusif, layanan sehat yang adil dalam jangka panjang, serta memastikan hasil B20 dapat diimplementasikan secara jangka panjang.

Selain itu, hal tersebut juga akan memastikan pekerjaan B20 tahun ini tidak hanya sekedar rekomendasi sektor swasta kepada pemerintah, tetapi juga program-program nyata di masa datang.

Mengusung tema Advancing Innovative, Inclusive, and Collaborative Growth, pertemuan B20 akan mendorong terciptanya beberapa hal, yaitu inovasi dalam bisnis-bisnis tradisional serta mendukung inklusivitas dan posisi yang setara dalam komunitas bisnis, dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat umum.

Grup ini mendorong kolaborasi pemerintah dengan berbagai sektor mulai dari pengusaha, akademisi, organisasi non pemerintah, serta pihak terkait lainnya dalam berbagi keahlian secara teori dan praktek sebagai upaya membuat perubahan yang nyata.

Menurut Maudy, B20 akan memajukan agenda G20 melalui transformasi yang dipimpin sektor swasta dengan mendirikan enam gugus tugas atau task force dan satu badan aksi alias action council, di antaranya trade and investment, energy, sustainability and climate finance and infrastructure, future of work and education, integrity and compliance, digitalization, serta woman in business action council.

“Setiap gugus tugas dan badan aksi dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) dari Indonesia dan anggota negara B20 yang akan mewakili kepentingan dunia usaha dan perekonomian Indonesia,” ucap dia.

Lantaran Presidensi G20 Indonesia 2022 akan mengundang 1.200 delegasi pemimpin bisnis dari negara-negara G20, kata dia, maka setiap usulan dapat langsung dibahas tuntas agar menjadi jembatan antara sektor swasta dengan publik serta antara bisnis dengan pemerintah.

Bagi Indonesia, langkah B20 akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara G20, yang membuat pertumbuhan perekonomian dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam jangka pendek dan panjang.

Namun yang paling dinanti adalah forum tersebut akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan langkah-langkah reformasi struktural di tengah pandemi, seperti ketika diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority (INA).

“Ini tentu akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap iklim usaha di Indonesia, sehingga banyak mitra global yang dapat bekerja sama untuk saling menguntungkan dalam rangka membantu percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Maudy.

Maudy mengakui peran sektor swasta sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Tanah Air. Tercatat, sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 90 persen terhadap pembukaan lapangan pekerjaan, 80 persen terhadap pendapatan pemerintah, dan 60 persen terhadap investasi.

"Sektor swasta menyumbang sumber daya, modal, dan inovasi untuk transformasi ekonomi nasional," tuturnya.

Melihat dampak yang begitu besar, dirinya pun berharap masyarakat turut memberikan dukungan kepada Presidensi B20 Indonesia untuk terciptanya ekosistem bisnis yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif.

Adapun tiga misi utama dalam pertemuan B20 yaitu pertama, mengupayakan pemulihan dan pertumbuhan yang kolaboratif dimana Indonesia akan memfasilitasi kerja sama antarnegara untuk mencapai pemulihan yang kuat dan merata. Kedua, mendorong terciptanya ekonomi global yang inovatif dimana Indonesia mendukung adopsi teknologi dan inovasi industri, serta ketiga, mewujudkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Chair C20 Sugeng Bahagijo (kiri) membacakan dokumen komunike C20 pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi C20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (6/10/2022). ANTARA/HO-C20 Indonesia/am.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Civil 20 (C20) di Nusa Dua, Badung, Bali pada 5--6 Oktober 2022 berhasil mengeluarkan dokumen communique/komunike yang menunjukkan tercapainya kesepakatan antaranggota yang merupakan perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) dari 65 negara di lima benua.

Dokumen komunike itu salah satunya menyoroti beberapa pertemuan tingkat menteri G20 yang tidak dapat mengeluarkan komunike, karena sikap dan pandangan beberapa anggota masih ada yang terbelah terhadap isu-isu tertentu.

"Kami menyoroti sejumlah pertemuan tingkat menteri G20 gagal mencapai deklarasi para menteri. Ini menjadi kekhawatiran besar buat kami, karena itu menunjukkan G20 belum dapat mengenyampingkan perbedaan di antara mereka, dan mereka hanya fokus mengejar kepentingan mereka sendiri," kata Ketua/Chair C20 Sugeng Bahagijo saat membacakan dokumen komunike C20 di Bali, Kamis.

Setidaknya ada delapan tuntutan C20 yang terangkum dalam komunike itu, yang di antaranya berisi harapan terhadap para pemimpin negara G20 untuk menemukan solusi dari krisis global yang dialami masyarakat dunia saat ini.

Kemudian, tuntutan lainnya, C20 juga mengingatkan para pemimpin G20 bahwa saat ini masih banyak masyarakat di berbagai belahan dunia yang mengalami krisis multidimensi, yaitu krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, krisis kemanusiaan, krisis iklim, dan krisis keuangan.

"Kami sebagai kelompok organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara di dunia mendesak pemimpin G20 untuk bekerja sama mengedepankan perdamaian dunia dan kemanusiaan dengan memperkuat upaya pemulihan demi mengatasi situasi global saat ini," kata Sugeng membacakan poin kedua dari komunike C20.

Dalam komunike itu, C20 juga meminta negara anggota G20 untuk berkolaborasi dengan negara nonanggota G20 terutama dalam upaya pemulihan dari pandemi Covid-19 sehingga tidak ada satu kelompok dan satu negara pun yang tertinggal.

"KTT C20 2022 merupakan event tingkat dunia organisasi masyarakat sipil dari 65 negara yang tersebar di lima benua. Kami berkumpul di sini untuk menegaskan bahwa yang kita butuhkan adalah solidaritas global, yang kita butuhkan adalah solusi-solusi untuk masalah dunia. Kami berasal dari latar yang berbeda, tetapi kami meyakini bahwa kita harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama: kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan," kata Sugeng membacakan poin kelima dari komunike C20.

C20 dalam dokumen yang sama juga menyampaikan dukungannya terhadap agenda prioritas G20 di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia. Walaupun demikian, C20 menegaskan keadilan, inklusif, kesetaraan gender, perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, antikorupsi, harus menjadi isu-isu yang dipertimbangkan dalam pembahasan agenda prioritas G20.

"Kami yakin isu-isu ini perlu dibahas oleh G20. C20 mengakui pentingnya sejumlah isu prioritas G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi yang berkelanjutan, dan transformasi digital. Namun, kami percaya tanpa tunduk pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, inklusif, kolaborasi terutama dalam berbagi sumber daya keuangan, maka isu-isu prioritas itu kemungkinan tidak dapat mengatasi akar persoalan," kata ketua C20 membacakan poin ketujuh komunike.

Dalam poin terakhir komunike, C20 kembali mengingatkan pemimpin G20 bahwa mereka harus mampu meminggirkan perbedaan yang ada dan persaingan kuasa antarnegara anggota sehingga pertemuan puncak G20 pada 15--16 November 2022 di Bali dapat menghasilkan solusi yang berkeadilan untuk seluruh warga dunia.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Lead Co-Chair T20 Indonesia Bambang Brodjonegoro dalam T20 Special Event: Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF) di Jakarta, Selasa (11/10/2022). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.

Lead Co-Chair T20 Indonesia Bambang Brodjonegoro menyatakan investasi dan kemitraan antara pihak publik dan swasta salah satu kunci untuk menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh.

“Satu masalah khusus yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di mana investasi dan kemitraan publik-swasta adalah salah satu kunci,” katanya dalam T20 Special Event: Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF) di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus dikembangkan karena akan menjadi katalis untuk mewujudkan pemulihan yang hanya dapat dilaksanakan dengan pendekatan multilateralisme dan kerja sama internasional yang koheren dan inklusif.

Investasi yang lebih besar pun, katanya, dibutuhkan oleh negara-negara berkembang berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah karena permasalahan mengenai infrastruktur mereka lebih kompleks, antara lain terkait dengan ketersediaan air dan sanitasi, energi, listrik, serta transportasi.

Terlebih, katanya, pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda prioritas ini susah terwujud karena adanya keterbatasan kapasitas fiskal sehingga diperlukan pendanaan kreatif dan inovatif terutama bagi negara miskin dan berkembang.

Oleh sebab itu, Bambang mengatakan skema kemitraan publik-swasta atau public private partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini menjadi jawaban untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Ia menjelaskan skema PPP ini menawarkan keuntungan yang tidak hanya mengenai efisiensi bagi pemerintah tetapi juga memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman sektor swasta dalam proyek tersebut.

Meski demikian, menurut Bambang yang juga merupakan mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat.

Insentif tersebut diberikan, baik kepada sektor publik maupun swasta, untuk menarik mereka agar mau bekerja sama atau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Menurutnya, investasi berkelanjutan perlu terus tumbuh untuk mengurangi dan memitigasi kerusakan lingkungan maupun ekonomi yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Ia mengatakan prinsip Environtmental, Social, and coorporate Governance (ESG) harus diterapkan karena merupakan inti dari investasi berkelanjutan. ESG merepresentasikan berbagai kegiatan seperti dukungan terhadap ekonomi hijau, mendorong aktivitas rendah emisi karbon hingga pembangunan infrastruktur dengan nol emisi.

Ia menegaskan investasi atau keuangan berkelanjutan ini nantinya akan menghasilkan infrastruktur yang tangguh dan adaptif sehingga menciptakan dampak transformatif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Ketua Science20 (S20), salah satu kelompok keterlibatan di G20, sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro berbicara dalam S20 Pre-Summit Meeting hari kedua yang diikuti secara virtual di Jakarta, Kamis (28/7/2022). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak

Science20 (S20), salah satu kelompok keterlibatan di G20 menghasilkan komunike yang berisikan rekomendasi seputar isu-isu global dan kepentingan G20, salah satunya terkait memperkuat kesiapsiagaan G20 dan dunia dalam mengatasi pandemi dan perubahan iklim.

"Selanjutnya komunike ini akan disampaikan ke Presiden RI saat Konferensi Tingkat Tinggi S20 pada September 2022," kata Ketua S20 sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam S20 Pre-Summit Meeting hari kedua yang diikuti secara virtual di Jakarta, Kamis.

Komunike S20 memberikan rekomendasi bagi G20 untuk meningkatkan kapasitas adaptif sistem kesehatan terhadap perubahan iklim dan sistem kesehatan, dan menjamin bahwa masyarakat menjadi pusat dari segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan global.

Satryo menuturkan Komunike S20 juga mendorong G20 untuk memperkuat hubungan antara praktik kebijakan penelitian data untuk perubahan iklim, kesiapsiagaan pandemi, dan pemulihan ekonomi, serta membangun sistem kesehatan yang tangguh.

Komunike merupakan pernyataan bersama para anggota forum G20 yang berisikan komitmen dan pernyataan bersama yang ingin disampaikan kepada publik. Komunike terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20.

Sementara, pada acara yang sama, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono berharap rekomendasi Komunike S20 akan membuat beberapa kemajuan serta manfaat bagi seluruh masyarakat.

Ia berharap para ilmuwan dari negara-negara anggota G20 dapat terus bekerja sama untuk memperkuat hal-hal ilmiah guna mewujudkan pembuatan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

"Karena itu sangat penting untuk ke depan bagaimana menangani seluruh masalah mulai dari ekonomi, keuangan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim dan lain-lain, dan peran ilmu pengetahuan akan lebih penting," ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. ANTARA/HO-Humas Kemenaker/Erafzon Saptiyulda AS/am.

Mengenakan kain batik berwarna merah bercorak kontemporer dengan nuansa kuning keemasan dan hitam, bawahan panjang merah marun dan jilbab kuning gading, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak para Menteri Ketenagakerjaan G20 untuk bersama-sama memulihkan kondisi global dari dampak pandemi COVID-19.

Dia meyakini bahwa situasi yang terjadi saat ini dan tantangan di masa depan hanya dapat diselesaikan melalui kerja bersama.

Ida agaknya sangat menyadari bahwa tantangan dunia kerja, kini dan masa datang sangat berat. Pandemi memukul dunia kerja seiring dengan melemahnya perekonomian. Aktivitas industri, perdagangan dan jasa turun hingga ke titik nadir akibat pandemi.

Belum usai pandemi, ketika kasus positif COVID-19 melandai dan aktivitas ekonomi mulai bergerak, dunia mengalami krisis baru, peperangan baru dimulai antara Rusia dan Ukraina dan muncul ketegangan dari blok barat Amerika dan sekutunya yang berdampak pada pasokan gas dan bahan bakar.

Di sisi lain, ancaman perubahan iklim dikhawatirkan menimbulkan krisis baru pada pasokan pangan dunia. Pada setiap pelemahan ekonomi dunia yang berdampak pada perekonomian dalam negeri akan berdampak pada dunia kerja.

Kala menyampaikan pidato pada G20 Labour and Employment Ministers Networking Dinner with Social Partners di Badung, Bali, Selasa (13/9/2022), Ida mengutip kata bijak masyarakat Bali, "Raket sekadi sampat lidi" yang artinya Rekatlah seperti sapu lidi.

Kata bijak ini memiliki makna yang dalam tentang kekuatan persatuan. Dia sangat senang melihat perwujudan nilai itu di ajang tersebut.

Sapu lidi masih digunakan masyarakat Bali, juga masyarakat Indonesia umumnya untuk membersihkan halaman rumah. Lidi berasal dari tulang daun kelapa. Daunnya disisihkan, lalu tersisa tulangnya.

Lidi baru bermanfaat untuk menyapu jika disatukan, dieratkan, dan ditata agar mekar ke bawah dan sampah, dedaunan yang rontok, rumput kering tersapu. Di sisi lain, di atasnya yang dijadikan pegangan harus mengecil agar bisa digenggam atau diikat pada tongkat agar penyapu tidak membungkuk.

Mengikat lidi agar bersatu dan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah agaknya itu yang ditekankan Bu Menteri. Hanya dengan bersatu, permasalahan ketenagakerjaan bisa diselesaikan, baik itu pengangguran, perlindungan, keselamatan, hak normatif seperti jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan) hingga kesejahteraan, seperti besaran upah, aktualisasi diri, kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat yang dilindungi oleh peraturan perundangan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah berbincang dengan anggota delegasi. ANTARA/HO-Humas Kemenaker/Erafzon Saptiyulda AS/am.

Pulih bersama

Pemerintah Indonesia mengapresiasi kehadiran para Menteri Ketenagakerjaan G20 yang tidak hanya mencerminkan dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen seluruh anggota G20 untuk bersama-sama menyelesaikan tantangan global bidang ketenagakerjaan.

Melihat antusiasme di wajah semua peserta, Ida sangat optimis, kita dapat melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan global secara bersama-sama.

Indonesia juga mengapresiasi seluruh delegasi G20 Employment Working Group (EWG), di mana berbagai poin penting yang telah dibahas dan disepakati dalam forum EWG. Di antaranya pengembangan kapasitas manusia di dunia kerja pembelajaran sepanjang hayat, yang salah satunya model pendekatan dari bawah (bottom-up) melalui Community Based Vocational Training (CBVT).

Selain itu pertemuan juga mencapai kesepakatan terkait pentingnya memperbarui strategi keterampilan G20, penguatan pasar tenaga kerja inklusif untuk mengakomodasi penyandang disabilitas, iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja yang baik melalui UMKM dengan skala usaha yang terus meningkat, serta prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja adaptif bagi semua pekerja di dunia kerja yang terus berubah.

Menaker juga menyambut baik Joint statement Labor 20 (L20) dan Business 20 (B20) yang menunjukkan semangat mengejawantahkan tema Recover Together, Recover Stronger.

Diyakini hal itu akan memberikan dampak yang baik di tingkat nasional dan global untuk menghadapi tantangan tenaga kerja di tengah situasi yang tidak pasti.

Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mendukung G20, B20 berkomitmen untuk berkontribusi memperbaiki kondisi ketenagakerjaan global melalui konsensus bersama dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang inklusif, inovatif dan kolaboratif.

Untuk itu, B20 bersama L20 telah mengidentifikasi sejumlah isu yang mengemuka dan perlu diatasi bersama melalui tiga agenda utama, yaitu pekerjaan yang produktif, modern, dan layak; mendukung perusahaan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi upah yang layak; serta menciptakan kebijakan perusahaan yang nondiskriminatif dan mendukung kesetaraan gender dalam perusahaan, baik di Indonesia maupun global.

B20 dan L20 juga dinilai telah berkolaborasi erat untuk mengatasi tantangan global dan geopolitical melalui penyusunan rekomendasi tripartit dalam rangka mendorong reformasi kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik, khususnya untuk mengatasi kesenjangan peluang dan kondisi tenaga kerja antara negara maju dan berkembang.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah berfoto bersama di penutupan makan malam bersama. ANTARA/HO-Humas Kemenaker/Erafzon Saptiyulda AS/am.

Ditutup

Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan resmi mengakhiri pertemuan keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 6th G20 Employment Working Group/EWG Meeting).

Pertemuan ini menyepakati instrumen asesmen untuk mengukur kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas di suatu negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai menutup The 6th G20 EWG Meeting di Badung, Bali, Selasa (13/9/2022), mengatakan bahwa pertemuan sudah menyepakati instrumen asesmen yang akan digunakan sebagai alat mengukur sejauh mana kebijakan setiap negara berpihak kepada kelompok disabilitas.

Dia memberikan contoh instrumen itu, seperti jumlah pekerja disabilitas yang bekerja di sektor swasta dan publik.

Bagi Indonesia, langkah itu telah dimulai dengan adanya Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya terdapat kewajiban memperkerjakan disabilitas dua persen dari total pekerja untuk sektor publik dan satu persen untuk sektor swasta.

Hal itu akan dilihat perkembangannya pada pertemuan tahun 2024 dan evaluasi dilakukan setiap empat tahun pada masing-masing negara.

Penciptaan lapangan kerja yang inklusif merupakan salah satu isu yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia dalam pertemuan EWG yang akan dilanjutkan dalam Labor and Employment Ministers Meeting (LEMM) pada Rabu (14/9/2022) di tempat yang sama.

Pengamanan

Pengaman penyelenggaraan pertemuan EWG dan LEMM cukup ketat. Aparat keamanan bersiaga di tempat-tempat strategis, seperti di gerbang masuk hotel, dan sesekali patroli berkuda melintas di jalanan penghubung di kawasan hotel seluas 90 hektare di atas bukit dengan pemandangan indah Jimbaran Bay dan berjarak 10 kilometer dari Bandara International Ngurah Rai Bali.

Pertemuan EWG dihadiri oleh 20 pejabat senior negara anggota G20, empat pejabat senior dari empat negara permanen pengamat G20 dan dua pejabat senior dari dua organisasi internasional.

Sementara pertemuan LEMM akan dihadiri oleh 20 menteri tenaga kerja dari 20 negara anggota G20, empat menteri tenaga kerja dari empat negara permanen pengamat G20, lima menteri tenaga kerja dari lima negara ketua forum regional, tujuh pemimpin organisasi internasional dan lima ketua G20 engagement.

Kepolisian Bali menggelar Operasi Gapura Agung X-2022 selama empat hari, mulai 12-15 September 2022 dan didukung BKO dari Mabes Polri dan pihak terkait dengan kekuatan 1.118 personel.

Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Chair W20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Chair W20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi mengatakan para perempuan Indonesia berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja.

"Perempuan memainkan peran besar dalam menciptakan lapangan kerja atau menjadi wiraswasta," kata Uli dalam webinar bertajuk Digital Cooperative Transformation: The Realization of Food Independence dan Emprovement of Woman in MSMEs Through Cooperative yang diikuti di Jakarta, Senin.

Hal itu karena 62 persen usaha mikro dimiliki oleh perempuan yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, ada banyak tantangan yang dihadapi pengusaha perempuan, di antaranya kurangnya literasi keuangan, kurangnya akses terhadap kredit dan investasi, masih rendahnya penguasaan teknologi digital, dan hal lainnya.

Sebagai upaya untuk mendukung keberadaan UMKM perempuan, W20 Indonesia telah meluncurkan program Sispreneur dan Inkubasi W20 untuk UMKM perempuan dengan total dana Rp300 juta bagi pemenang.

"Bagaimana kita dapat berkontribusi langsung ke UMKM perempuan dengan memberi mereka pelatihan, pendanaan dan mengalokasikan minimal satu persen dari pajak minimum global yang baru, setidaknya 15 persen pada perusahaan untuk mendanai UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan," katanya.

Dalam webinar tersebut, Uli juga menerangkan bahwa pada pertemuan puncak W20, pihaknya telah menyerahkan komunike W20 kepada Sherpa G20. Komunike tersebut meliputi isu-isu UMKM yang dipimpin dan dimiliki perempuan, kebijakan dan ekosistem kewirausahaan perempuan untuk mempercepat pertumbuhan serta penggunaan teknologi digital yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Pihaknya mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendukung para pengusaha perempuan untuk mencapai praktik bisnis yang inklusif.

"Semoga ke depan kita akan melihat lebih banyak komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah, asosiasi, pemilik bisnis untuk mendukung bisnis yang dipimpin oleh perempuan," katanya.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Nantinya komunike yang berhasil disusun di sini bisa menjadi masukan untuk Summit G20 yang berlangsung pada November 2022

Forum Urban 20 (U20) merampungkan komunike atau rekomendasi menyangkut investasi di bidang kesehatan dan perumahan, transisi energi, serta pendidikan dan pelatihan untuk akses pekerjaan yang akan disampaikan dalam pertemuan G20 di Bali.

"Nantinya komunike yang berhasil disusun di sini bisa menjadi masukan untuk Summit G20 yang berlangsung pada November 2022," kata Gubernur DKI sekaligus Ketua Bersama Urban 20 Anies Baswedan di Jakarta, Selasa.

Anies merinci tiga rekomendasi bagi pemimpin dunia dalam forum G20 itu untuk menyikapi tantangan global setelah pandemi COVID-19.

Menurut dia, pentingnya investasi yang lebih besar untuk kesehatan dan perumahan yang mempercepat pemulihan ekonomi.

Dengan begitu, lanjut dia, diyakini akan melahirkan kebijakan yang lebih adil dan merata.

Kedua, terkait pentingnya untuk segera mengadopsi pendekatan berkelanjutan khususnya terkait transisi pemanfaatan energi dan mobilitas penduduk di kawasan urban.

Rekomendasi ketiga, kata dia, terkait pentingnya mengedepankan pendidikan dan pelatihan untuk dunia kerja masa depan karena saat ini dunia mengalami transformasi akibat dampak pandemi COVID-19.

Akibatnya, dunia kerja banyak membutuhkan keahlian baru dan pekerjaan baru.

Selain tiga rekomendasi tersebut, Anies menuturkan bahwa Urban 20 juga menyoroti soal dunia yang diambang krisis menyangkut tingginya harga minyak, harga energi, pangan yang dampaknya dirasakan banyak negara.

"Ini penting untuk mulai diantisipasi dan disampaikan ke level G20," imbuh Anies.

Melalui U20, kota-kota yang mewakili negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk mengatasi tantangan paling mendesak yang dihadapi dunia, termasuk pemulihan krisis akibat pandemi COVID-19.

Anies menambahkan pertemuan U20 di Jakarta menjadi ajang saling tukar pikiran, ide dan gagasan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dengan lebih baik.

Jakarta menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin pemerintah kota yang mewakili negara anggota Group of 20 (G20) atau Urban 20 Mayors Summit, 30-31 Agustus 2022.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Kegiatan Gaung Muda Indonesia sebagai event utama Pasca-KTT Y20 Indonesia 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (28/10/2022). ANTARA/HO-Y20

Kepemimpinan Indonesia di G20 harus memberi warna, khususnya dengan melibatkan para pemudanya.

Co-Chair Youth 20 (Y20) Indonesia 2022 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berharap kepemimpinan Indonesia harus pula menunjukkan eksistensi pemuda bangsa dalam kancah kepemimpinan Indonesia di G20.

Hal tersebut disampaikannya ketika membuka kegiatan kepemudaan "Gaung Muda Indonesia" yang merupakan event utama Pasca-KTT Y20 Indonesia 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2022.

“Kepemimpinan Indonesia di G20 harus memberi warna, khususnya dengan melibatkan para pemudanya,” kata Rahayu dalam pidatonya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebut bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota dalam G20. Tidak hanya itu, kata Rahayu, Indonesia juga menjadi negara berkembang yang menjadi tuan rumah KTT G20 untuk pertama kalinya.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming berharap pula forum tersebut dapat memberi ruang bagi pemuda untuk mengembangkan gagasan yang relevan, baik di forum global maupun dalam konteks lokal kedaerahan.

Sebagai panelis pada topik ketenagakerjaan pemuda dalam forum tersebut, Gibran menggarisbawahi perlunya pemerataan penyebaran anak muda untuk memperkuat ekonomi di daerah.

“Jangan semuanya ke Jakarta, perlu ada yang mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah. Harus ada ide dan inovasi yang memberdayakan pemuda untuk bisa membangun daerahnya juga,” kata Gibran pula.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi salah satu gagasan delegasi dalam forum yakni “Sekoci: Sekolah Cinta Iklim", yang dinilainya menjadi bagian penting untuk memulai kesadaran masyarakat terkait perubahan iklim.

“Akan saya ajak untuk berkolaborasi di Jawa Timur. Saya rasa akan sangat berdampak ya, terutama isu perubahan iklim dan keberlangsungan planet ini sangat penting,” ujar Emil.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan harapannya agar gagasan anak muda pada forum Gaung Muda Indonesia dapat terus dijaga keberlanjutannya, termasuk menyukseskan agenda G20.

“Waktu seumuran mereka, saya belum tentu bisa seperti mereka. Jadi saya rasa ajang ini baik untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam menyukseskan agenda G20,” kata Bima.

Kegiatan Y20 Indonesia di Solo yang diselenggarakan pada 28-30 Oktober diisi dengan presentasi ide dan gagasan dari para finalis pemuda terkait bagaimana mengaplikasikan hasil G20 dan Y20 Indonesia di komunitas, organisasi, dan daerahnya masing-masing.

Terdapat empat bidang prioritas yang diusung dalam Y20, yakni ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan inklusi.

Kegiatan Y20 Indonesia di Solo merupakan acara nasional bagi para pemuda yang bertujuan mendekatkan pemimpin-pemimpin inovatif dengan para pemuda yang memiliki gagasan-gagasan brilian.

Diharapkan, forum nasional itu akan melahirkan pemimpin muda berikutnya, serta membuka jaringan dan kolaborasi kaum muda dengan para pengambil keputusan di pemerintah dan swasta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Suasana penutupan pertemuan Parliamentary Forum and the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

Para ketua ataupun perwakilan ketua parlemen negara-negara anggota G20 (P20) beserta tamu yang menghadiri pertemuan P20 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 6-7 Oktober 2022 menghasilkan rangkuman pimpinan (chair's summary).

Sebagaimana dimuat dalam dokumen Chair's Summary on The Eighth G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) yang diterima di Jakarta, Sabtu, terdapat 25 poin kesepakatan dari para ketua parlemen P20, yang salah satunya menyoroti pandangan tentang kerja sama multilateral atau multilateralisme sebagai langkah paling efektif untuk mengatasi tantangan global yang dihadapi seluruh dunia.

"Kami yakin bahwa multilateralisme adalah rute paling efektif untuk mengatasi tantangan bersama, baik perubahan iklim, konflik, pandemi, kejahatan transnasional, terorisme, ketidakseimbangan ekonomi global, maupun ancaman terhadap lingkungan," tulis para ketua parlemen P20.

Selain perihal multilateralisme, sejumlah hal dari 25 poin yang dimuat dalam chair's summary ini di antaranya, kesepakatan ketua parlemen P20 memandang perang dan konflik bersenjata sebagai ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global.

Kemudian, P20 mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya mereka dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi dunia.

Di samping itu, P20 menilai diperlukan sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, yang dapat digunakan untuk membantu mempersempit kesenjangan ekonomi demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

P20 pun berpandangan bahwa ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif diperlukan untuk memastikan terwujudnya pemulihan ekonomi global.

Lalu, parlemen-parlemen anggota G20 ini juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran dalam skala lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua pihak.

P20 juga sepakat bahwa parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dalam rangka memastikan bahwa terwujudnya kesejahteraan sosial.

Berikutnya, dalam chair's summary itu para ketua parlemen P20 menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang telah menjadi tuan rumah The Eighth G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), para pembicara, dan Inter-Parliamentary Union (IPU) atas dukungan mereka dalam penyelenggaraan pertemuan tersebut.

Ke depannya, mereka berharap dapat pula bekerja sama dengan Parlemen India selama menjadi Presidensi G20 pada tahun 2023.

Sebelumnya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/10), Ketua DPR RI Puan Maharani usai menutup pertemuan P20 menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut hadir 19 ketua parlemen negara anggota G20 dan sekitar 59 ketua delegasi dari beberapa negara lainnya yang menjadi tamu undangan.

Puan menyampaikan mereka mendiskusikan empat topik pembahasan. Di antaranya, ekonomi hijau; ketahanan pangan dan energi; mengefektifkan peran parlemen dan demokrasi; serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun (tengah) dalam Konferensi Pers KTT SAI20 di Nusa Dua, Badung, Bali (30/08/2022). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyebutkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institution G20 (SAI20) telah mengesahkan 12 poin komunike dan aturan tata cara atau Rules of Procedure (ROP).

"Komunike tersebut akan disampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk diangkat dalam KTT G20 November 2022," kata Isma dalam Konferensi Pers KTT SAI20 di Nusa Dua, Badung, Bali.

Ia menjelaskan aturan tata cara SAI20 yang disepakati memberikan prinsip panduan untuk pengaturan operasional SAI20 di masa sekarang dan masa depan.

Sementara keduabelas poin komunike yang tercapai yakni poin pertama adalah sepakat bersama sesuai dengan aturan tata cara yang diadopsi SAI20 untuk mempromosikan kolaborasi, termasuk melalui berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara SAI di negara-negara G20 dan dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Hal tersebut dilakukan terutama untuk berkontribusi memperkuat pengawasan, mengembangkan wawasan, dan memberikan pandangan ke depan yang strategis untuk mendorong tata kelola yang akuntabel.

Selanjutnya, poin kedua adalah menyadari dan mengakui mandat yang berbeda dari masing-masing SAI dari negara anggota, serta kebutuhan untuk memastikan kesatuan dan integritas komunitas SAI di bawah platform dan inisiatif Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi (INTOSAI).

Kemudian, menyadari dan mengakui kebutuhan untuk mengembangkan platform dalam memperkuat peran SAI sebagai mitra strategis G20 pemerintah dalam menjawab tantangan global.

Poin ketiga yakni menekankan tiga isu prioritas kepresidenan G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital, sehubungan dengan pemerintah G20 akan terus melanjutkan untuk memastikan akses yang adil kepada vaksin COVID-19 serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Poin keempat adalah menyadari bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya meningkatkan risiko penipuan karena pesatnya implementasi program respons pemerintah, tetapi juga melebarkan ketimpangan di seluruh dunia karena target pembangunan tidak tercapai sehingga menghambat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara global.

Poin kelima, menekankan bahwa di luar dampak langsung dari pandemi, pemulihan global juga berisiko dari gangguan pasokan yang lebih persisten, meningkatnya tekanan inflasi, tekanan keuangan, munculnya krisis energi, potensi bencana terkait iklim, peningkatan ketidakstabilan global, dan pendorong pertumbuhan jangka panjang yang lebih lemah dari yang diantisipasi.

Kemudian poin keenam yakni mengakui SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai agenda 2030.

Selain itu, SAI dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk sektor publik yang dikelola dengan baik dan keberlanjutan bisnis, guna membantu ketahanan negara berkembang dan lebih baik merespons tantangan masa depan untuk mencapai perkembangan global yang lebih kuat, lebih hijau, dan lebih sehat.

Poin ketujuh adalah mencatat bahwa audit sektor publik memiliki peran penting dalam mempromosikan efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi administrasi publik sambil mendukung respons global terhadap krisis COVID-19 dan implementasi SDGs.

Poin kedelapan yakni berkomitmen untuk membantu pemerintah mengidentifikasi potensi risiko, dampak, dan tanggapan yang mungkin diimplementasikan untuk memberikan hasil kebijakan publik yang baik dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik, serta sebagai kontribusi terhadap tindak lanjut dan tinjauan implementasi SDGs.

Sementara poin kesembilan yakni menyerukan lima hal kepada pemerintah, yakni antara lain untuk mengatasi pentingnya koherensi kebijakan, perencanaan terkoordinasi, tata kelola yang baik, dan suara manajemen risiko dalam mengelola keadaan darurat, termasuk pentingnya pencegahan krisis, kesiapsiagaan, dan koordinasi di seluruh struktur tata kelola utama.

Poin kesepuluh adalah mencatat pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menanggapi isu-isu global terkait, sehingga SAI menyerukan kepada pemerintah G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Poin kesebelas adalah menekankan pentingnya peran SAI sebagai lembaga independen eksternal untuk mengejar berinisiatif dan berperan aktif dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi administrasi publik.

Terakhir, poin keduabelas yaitu berterima kasih terhadap BPK RI yang telah menginisiasi pembentukan SAI20 dan mengadakan KTT pertama, serta mendukung SAI India yang akan menjadi presidensi pada 2023 dan Brasil pada 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Arsip foto - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dalam acara konferensi pers forum Religion of Twenty (R20) atau G20 Religion Forum di Jakarta, Rabu (7/9/2022). ANTARA/HO-Humas PBNU/pri.

KTT G20, melalui forum Religion of 20 (R20), untuk pertama kalinya memasukkan secara resmi diskusi mengenai bagaimana agama besar dunia terlibat dalam menangani masalah global, kata Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi PBNU Ishaq Zubaedi Raqib.

"Untuk pertama kalinya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 memasukkan secara resmi diskusi bagaimana agama-agama besar dunia harus dilibatkan untuk menangani masalah-masalah global yang mendesak sebagai acara utama," kata Ishaq Zubaedi Raqib saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ishaq menjelaskan pertemuan R20 memobilisasi para pemimpin dan pemuka agama di dunia untuk memastikan bahwa agama berfungsi sebagai solusi sejati dan dinamis, bukan sebagai sumber masalah pada abad ke-21.

Tujuan utama penyelenggaraan R20 adalah untuk mencegah isu identitas yang digunakan sebagai senjata, membatasi penyebaran kebencian kelompok, serta melindungi masyarakat dari kekerasan dan penderitaan akibat konflik, jelasnya.

Selain itu, tambahnya, R20 juga bertujuan mendorong diskusi yang jujur dan realistis dalam komunitas beragama hingga memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam struktur kekuatan geopolitik dan ekonomi.

"Dengan mengakui adanya tantangan di Indonesia sendiri, NU dan Center for Shared Civilizational Values (Sekretariat R20) mengundang Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia yang berbasis di Makkah, Syaikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, untuk menjadi ketua bersama dalam acara R20," kata Ishaq.

Selain mengembangkan kerja sama dengan Liga Muslim Dunia, NU juga bekerja sama dengan gereja Katolik global dan salah satu jaringan Kristen terbesar di dunia, Aliansi Evangelis Protestan Dunia, yang mewakili 600 juta orang di 143 negara.

Sekretaris Jenderal Aliansi Evangelis Protestan Dunia, Thomas Schirrmacher, akan menghadiri R20 secara langsung. Aliansi Evangelis telah bekerja sama dengan NU sejak 2019.

India dan Brasil juga secara berturut-turut akan memegang presidensi G20 pada 2023 dan 2024. India memiliki penduduk Hindu terbesar di dunia sebanyak 1,1 miliar orang dan Brasil memiliki penduduk Kristen terbesar kedua di dunia sejumlah 194 juta orang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Tutup

Tutup