Bukanlah tugas yang ringan untuk memulihkan jejak kerusakan yang telah terjadi pada lingkungan. Namun, dari sanalah muncul kebijaksanaan untuk mengasuh dan melindungi tempat dimana berbagai bentuk kehidupan makhluk Tuhan tumbuh dan berkembang.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Salah satu aset berharga adalah hutan hujan tropis yang luasnya terus dilestarikan, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Inisiatif penting yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor, atau yang akrab disapa Paman Birin, adalah program Revolusi Hijau. Program ini melahirkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2TI) di sekitar pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Abdi Praja Kota Banjarbaru.

TH2TI, yang diklaim sebagai satu-satunya di Indonesia, telah ditanami ratusan jenis tanaman endemik Kalimantan dan beragam tumbuhan dari berbagai wilayah Nusantara. Sebagai bagian dari upaya pelestarian alam, TH2TI juga mendukung usulan pegunungan Meratus sebagai UNESCO Global Geopark, yang merupakan salah satu situs Geopark Meratus.

Dalam upaya menjaga dan memulihkan lingkungan gambut atau lahan basah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membangun sejumlah sekat kanal. Ini bertujuan untuk mencegah air keluar lebih banyak dan menjaga keadaan gambut yang tergenang, yang esensial dalam mencegah kebakaran lahan gambut. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi restorasi gambut yang lebih luas.

Dinas Lingkungan Hidup juga berfokus pada pelestarian kawasan hutan bakau atau mangrove. Luas kawasan mangrove mencapai 40 ribu hektare, dan kawasan ini dimanfaatkan untuk menyerap karbon dioksida (CO2) dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Mangrove di pesisir laut dan sungai memiliki potensi besar dalam menyerap karbon dioksida, yang merupakan penyebab utama pemanasan global.

Selain itu, keberadaan jenis pohon rambai dalam kawasan mangrove menjadi tempat hidup bagi bekantan, maskot fauna Kalimantan Selatan yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan lingkungan juga melibatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya sungai sebagai urat nadi kehidupan. Program "Sungai Martapura Asri" adalah salah satu langkah dalam menjaga keberlangsungan sungai Martapura yang melintasi Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Program ini bertujuan untuk menjadikan sungai ini tetap aman, bersih, ramah, dan indah melalui kerja sama lintas sektoral dan lintas wilayah. Upaya bersih-bersih sungai secara rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan komunitas anak muda, pegiat lingkungan, dan masyarakat.

Menghargai lingkungan hidup bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga suatu bentuk penghargaan terhadap kehidupan kita sendiri. Pandangan ini terus dipegang teguh oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana, dalam semangatnya menjaga dan melestarikan lingkungan di Bumi Lambung Mangkurat.

Dia menyebut pentingnya kerja sama dan semangat gotong royong dalam merawat lingkungan hidup di Kalimantan Selatan menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Tanpa kolaborasi ini, upaya pelestarian lingkungan akan sulit dilakukan dan kerusakan lingkungan akan menjadi ancaman yang nyata.

Dengan langkah-langkah konkret seperti program pelestarian hutan, restorasi gambut, dan pendidikan masyarakat tentang sungai, Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang lestari dan sehat bagi generasi saat ini dan mendatang.

Provinsi Kalimantan Selatan adalah pintu gerbang Pulau Borneo nan mempesona. Sayangnya, di dalam pelukan alam yang memikat ini, tarian bencana alam kerap terjadi, mulai dari banjir, angin puting beliung, hingga kobaran kebakaran hutan dan lahan.

Kesiapsiagaan terhadap segala kemungkinan bencana terus menjadi tonggak penting dalam arus pergerakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diikuti oleh para kepala daerah dari 13 kabupaten/kota yang menjadi bagian dari jajaran provinsi ini.

Namun, "kesiapsiagaan" yang dimaksud tidak sekedar mencakup ketersediaan peralatan tanggap bencana, melainkan juga kekayaan manusia dalam tanggap menghadapi situasi genting. Maka, tak hanya pilar-pilar lembaga penanggulangan bencana daerah (BPBD), TNI-POLRI, dan institusi lain, tetapi juga inklusi aktivitas warga menjadi landasan utama.

Menyikapi musim kemarau melanda saat ini karena fenomena El Nino, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin menggelar apel mitigasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan di depan Halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru (09/09).

Paman Birin berkomitmen untuk memelopori semangat gotong royong dalam menghadapi ancaman bencana karhutla.

"Dalam situasi seperti ini kita harus bersatu dalam semangat gotong royong dan peduli sesama, saya mengajak Pasukan Elang Darat Karhutla, bersama seluruh SKPD dan ASN di lingkungan Pemprov Kalsel untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi ini," katanya.

Gubernur Kalsel telah membentuk Pasukan Elang Darat Karhutla yang terdiri dari 40 anggota, merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat Banua. Mereka bertugas untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama bergerak aktif mencegah terjadinya Karhutla, karena mengakibatkan musibah kabut asap yang mengganggu kesehatan.

Bahkan sejak 3 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Nasional, Paman Birin memimpin sendiri apel kesiapsiagaan di lapangan Pondok Pesantren Cindai Alus Putra, Martapura, Kabupaten Banjar. Seluruh lapisan masyarakat, bahkan para santri, bergabung dalam apel tersebut.

Namun, tak hanya dalam bentuk apel, Pemprov Kalsel juga telah menerapkan pendekatan inovatif untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana hingga tingkat desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, program pengembangan teknologi tepat guna (TTG) berbasis mitigasi bencana telah diterapkan sejak tahun 2022.

Di samping itu, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Raden Suria Fadliansyah menyampaikan bahwa kesiapsiagaan untuk tanggap penanganan bencana Karhutla saat ini juga terus ditingkatkan.

Ia pun tidak henti-hentinya mengajak seluruh warga untuk bersama-sama melawan ancaman Karhutla. Api mulai mengintai, dan dalam menjaga keseimbangan alam, masyarakat berperan sentral, terutama dalam unit pemadam kebakaran yang berasal dari masyarakat sendiri.

Ratusan unit pemadam kebakaran swadaya masyarakat telah bersiap siaga, menjalin kerjasama erat dengan BPBD Kalsel dalam upaya meredam laju Karhutla. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel Ahmad Zaky Maulana di Banjarmasin, Sabtu (22/7) mengatakan bahwa program ini tak hanya menunjukkan pemanfaatan dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, tetapi juga menggambarkan tekad Gubernur Sahbirin Noor dalam membentuk lingkungan yang tahan bencana.

Bukan hanya menanggulangi Karhutla, Kalimantan Selatan juga harus mengatasi serangkaian bencana lainnya. Di tahun 2021, banjir besar melanda beberapa kabupaten/kota, menggoreskan luka sebagai bencana terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Angin puting beliung juga tak pernah gentar dalam melancarkan aksinya, salah satu yang terparah menghantam pada 28 Februari 2022, menghancurkan lebih dari seratus rumah di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru.

Namun dalam balutan perjuangan melawan bencana ini, semangat gotong royong dan kesiapsiagaan telah menjadi tonggak utama. Masyarakat, pemerintah, dan semua pihak memikul tanggung jawab bersama, menyatukan langkah dalam menjaga dan melindungi Kalimantan Selatan, warisan yang tak hanya bagi generasi kini, tetapi juga masa mendatang.

Sebuah kisah tentang pemulihan bumi dan perlindungan pangan tumbuh di Kalimantan Selatan.

Wilayahnya yang terletak di tengah-tengah antara Kalimantan Timur yang menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Kalimantan Tengah yang menjadi sentra pangan (food estate), mengukir peranan yang tak ternilai dalam mengukuhkan eksistensi Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai tokoh sentral dalam panggung ini, peran strategisnya membuka pintu menuju IKN dan menjalin hubungan erat dengan Kalimantan Tengah sebagai mitra dalam pertanian, menambahkan warna-warni dalam cerita yang dimainkan oleh Kalimantan Selatan.

Pada laman resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tampak jelas bahwa panjang jalan nasional di wilayah ini mencapai 1.204,3 kilometer, dengan tingkat kelaikan sebesar 93,66 persen pada tahun 2020. Di sana, terdapat Jalan Lintas Selatan, lintas penghubung, dan cabang bukan lintas, yang membingkai pemandangan jaringan jalan tersebut.

Namun, pencapaian ini belum mencapai puncak paripurna. Tantangan ini memanggil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk merumuskan perannya sebagai pintu gerbang IKN dengan lebih sungguh-sungguh. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, atau yang akrab disapa Paman Birin, menggarisbawahi betapa pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menjawab panggilan ini.

"Kita semua dihadapkan pada tantangan, dan kita berkomitmen untuk bersinergi, menggandeng pemerintah pusat dan daerah, karena di sinilah kekuatan kita," kata Paman Birin, sambil menutup sebuah latihan karate di depan kantor Sekdaprov Kalsel beberapa waktu lalu.

Salah satu perjalanan menuju tujuan tersebut adalah proyek Banjarbaru-Batulicin, yang masih terus diperjuangkan oleh Pemprov Kalsel. Jalan dengan panjang 100 kilometer ini dimulai pada tahun 2019, dan diperkirakan selesai pada tahun 2024.

Pekerjaan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat, karena klasifikasi jalan ini sebagai jalan provinsi.

Diharapkan, hadirnya jalan tol Banjarbaru-Batulicin akan menyapu jauh perjalanan yang ditempuh, mengubah durasi perjalanan dari tujuh jam menjadi hanya sekitar satu jam. Dalam cahaya infrastruktur yang menjulang, Kalsel membuka jendela peluang ekonomi yang luas, terutama dalam mengundang investasi asing ke Tanah Lambung Mangkurat.

Pemprov Kalsel telah membentuk lingkungan investasi yang membumi, yang mendorong pertumbuhan peluang kerja dan ekonomi lokal. Tahun 2022 arus investasi dari berbagai negara, terutama Singapura, Australia, Hongkong, Malaysia, India, Thailand, dan Kepulauan Virgin Inggris mengalir.

Namun, komitmen Pemprov Kalsel tak terhenti hanya dalam catatan investasi. Keberpihakan terhadap lingkungan pun terasa nyata, tercermin dalam lahirnya dua badan usaha bahan bakar nabati di wilayah ini.

Semua langkah ini dijalankan dengan tekad untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang IKN dan mitra setia, dengan tetap menjunjung tinggi aspek lingkungan. Sebuah komitmen yang ditebar dalam upaya menjaga kelestarian alam dan memaksimalkan sumber dayanya, menjadikannya pilar kuat dalam konstruksi IKN.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyatakan siap menjadi daerah penyangga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional yaitu melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian.

Hal itu disampaikan Staf ahli bidang kemasyarakatan & SDM Kalsel, Husnul Khotimah, usai menghadiri latihan karate bersama Gubernur Kalimantan Selatan, di depan kantor Sekdaprov Kalsel, pada Jumat pagi (16/6).

“Untuk SDM di bidang pertanian itu tentunya adalah dari Dinas Pertanian memberikan pelatihan dan tentunya bukan hanya pelatihan saja tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk peralatan karena kalau hanya SDM tidak didukung dengan sarana dan prasarana mungkin tidak akan maksimal juga,” kata Husnul.

Selain pengembangan SDM bidang pertanian, Kalsel juga bertekad meningkatkan produktivitas pangan di daerahnya guna menjadi daerah penyangga pangan IKN. Kesiapan Kalsel itu cukup beralasan karena ada beberapa Kabupaten di Kalsel yang cukup potensial untuk memproduksi pangan dan besar kemungkinan masih bisa dikembangkan lagi.

Daerah-daerah yang dijadikan Lumbung pangan di Kalsel terutama di daerah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan daerah Hulu Sungai.

Daerah tersebut menjadi sentra produksi tanaman pangan terutama komoditas padi. Adapun program pertanian yang sedang berjalan seperti pengembangan budidaya padi lokal, padi inbrida, dan jagung hibrida. Pengembangan budidaya padi bersifat dari hulu ke hilir. Mulai dari bantuan untuk penangkaran benih, kegiatan budidaya serta bantuan alat dan mesin pasca panen dan pengolahannya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Subarkah, melalui pesan kepada ANTARA, Rabu (21/6), menyampaikan produksi gabah di Kalsel fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi ini disebabkan adanya gangguan bencana alam dan dampak perubahan iklim.

Guna mengantisipasi adanya bencana alam dan dampak perubahan iklim, di tahun 2023 ini, Pemprov Kalsel tengah menyiapkan alternatif metode budidaya padi, yaitu sistem budidaya padi apung. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Lebih lanjut, Imam mengungkapkan pada tahun 2022 produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Provinsi Kalsel sebanyak 819.419 ton GKG dan jika dikonversi ke beras menjadi 484.832 ton beras. Untuk tahun 2023 sampai dengan bulan Mei, berdasarkan perkiraan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah sudah mencapai 255.029 ton GKG dan jika dikonversi ke beras menjadi 167.988 ton beras.

Sedangkan untuk kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kalsel tahun 2022 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah sebesar 385.873,11 ton sehingga jika dibandingkan dengan produksi masih terdapat surplus sebesar 98.958,89 ton beras. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022 produksi beras nasional mencapai 32,07 juta ton, sehingga Provinsi Kalsel menyumbang 1,51% terhadap produksi nasional.

Sementara kebutuhan untuk konsumsi beras nasional pada tahun 2022 mencapai 30,2 juta ton beras sehingga masih terdapat surplus sebesar 2,5 juta ton beras. Imam juga memaparkan bahwa Sebagai provinsi penyangga pangan untuk IKN, Kalimantan Selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan tanaman pangan lain seperti produk hasil pertanian hortikultura, baik sayuran maupun buah-buahan. Saat ini sedang dikembangkan produksi bawang merah di Kalsel. Sedangkan untuk sayuran sudah berjalan dengan baik dan setiap saat petani setempat memproduksinya. Di Provinsi Kalsel terutama di Kabupaten Barito Kuala menjadi sentra produksi jeruk sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kalsel, bahkan di jual ke luar daerah sampai ke Jawa.

Selain itu, terdapat juga budidaya porang sebagai alternatif pangan pokok lainnya yang saat ini sedang dikembangkan di Kalsel. Pengembangan porang dimulai dari budidaya serta pengolahannya. Kalsel pun telah memiliki Unit Pengelola Hasil (UPH) Porang di Kabupaten Balangan. UPH tersebut merupakan rumah pengolahan porang dari umbi menjadi keripik. Tahun 2021 Kalsel berhasil mengekspor porang ke Jepang sebanyak 10 ton.

Selain porang, Kalsel juga mengembangkan tanaman umbi-umbian dan kacang-kacangan seperti umbi kayu, ubi jalar yang dikembangkan secara swakelola oleh masyarakat. Sedangkan yang difasilitasi oleh pemerintah yaitu kacang tanah dan kedelai. Pangan lokal berbasis kekayaan lokal pengembangannya juga ada yang dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui bidang Ketahanan Pangan. Dari uraian di atas, tidak heran jika Kalimantan Selatan dengan potensi pertaniannya bisa menjadi salah satu provinsi penyangga pangan bagi IKN, sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional. Potensi pertanian tersebut tentunya berdampak positif bagi pemerintah serta tingkat kesejahteraan para petani di Kalimantan Selatan.