Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membangun Indonesia secara adil dan merata dari pinggiran, desa, pulau terdepan, dan perbatasan.

Konsep yang disebutnya sebagai pembangunan Indonesia-sentris itu tidak melulu terpusat di Pulau Jawa sehingga masyarakat di seluruh pelosok negeri bisa menikmati hasil pembangunan.

Jokowi bergerak cepat membangun infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia. Hingga periode kedua masa pemerintahannya, telah dibangun ribuan kilometer jalan tol dan jalan nasional, puluhan bendungan dan pelabuhan, ratusan ribu hektare jaringan irigasi, ratusan ribu proyek menara telekomunikasi, hingga mega proyek untuk pemindahan ibu kota yakni Ibu Kota Nusantara.

Infrastruktur menjadi aspek penting untuk membangun konektivitas Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Konektivitas transportasi antardaerah dan antarwilayah, baik di darat, laut, dan udara akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan konektivitas, kebutuhan logistik masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia akan semakin terpenuhi, sehingga bisa menekan kesenjangan harga di setiap daerah. Pun dengan laju perdagangan dan jasa yang terpacu akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Konektivitas transportasi juga akan memungkinkan wilayah-wilayah di seluruh penjuru Indonesia dapat dijangkau, mudah didatangi, mudah dikunjungi, sehingga membuka potensi pariwisata yang bisa menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi di masing-masing daerah.

Selama dua periode masa pemerintahan Jokowi, tercatat pembangunan jalan nasional mencapai 5.999 km untuk meningkatkan konektivitas nasional, membuka keterisolasian kawasan, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung sistem logistik nasional.

Pembangunan jalan tol pada 2015-2024 mencapai 2.432 kilometer, yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Dengan demikian, total ruas tol yang telah beroperasi pada 2024 mencapai 3.212 km.

Jalan layang/jalan terowongan (flyover/underpass) yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan juga telah dibangun dengan total mencapai 27.673 meter.

Selain infrastruktur konektivitas, Jokowi juga memenuhi tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum, dan akses terhadap air minum bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pada periode 2015-2024, pembangunan SPAM di Indonesia secara akumulasi telah menambah suplai air sebanyak 36.380 liter/detik, dan meningkatkan capaian akses air minum layak hingga tahun 2024 mencapai 93 persen.

Penyediaan permukiman layak juga tidak luput dari perhatian. Selama dua periode masa jabatan, Jokowi telah melakukan penanganan kawasan permukiman di luas lahan 94.321 hektare melalui program penanganan permukiman kumuh, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (PKSN) dan penataan kawasan cagar budaya.

Program lainnya yakni program sejuta rumah (PSR) juga berhasil menghadirkan 71.731 unit rumah susun, 40.347 rumah khusus serta 1,49 juta unit rumah swadaya/BSPS atau secara total sebanyak 10.207.340 unit.

Pemerintah juga melakukan pembangunan renovasi sarana dan prasarana pendidikan, olah raga, dan pasar dengan total 5.939 unit yang terdiri dari 5.725 unit sekolah/madrasah/PTN/PTKIN, pasar 88 unit serta stadion/venue sebanyak 126 unit.

Untuk mempercepat pengembangan infrastruktur strategis dan memiliki urgensi tinggi, pemerintah membuat mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai payung hukum yang mengaturnya melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN ini berisi proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi. Karenanya, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek untuk PSN agar dapat terealisasi lebih cepat.

Total, sebanyak 190 proyek strategis nasional (PSN) telah dibangun Jokowi dengan anggaran sebesar Rp1.656, 75 triliun. Anggaran tersebut secara terperinci berasal dari APBN/APBD sebesar 71,4 persen kemudian 9,9 persen dari swasta serta 18,7 persen berasal dari BUMN/BUMD.

PSN tersebut terdiri dari 48 proyek jalan, 56 proyek bendungan dan irigasi, 27 proyek kawasan, 13 proyek kereta, 17 proyek energi, 15 proyek pelabuhan, 9 proyek air bersih dan sanitasi, 7 proyek bandara, 6 proyek teknologi, dan proyek lainnya seperti perkebunan, pendidikan, tanggul dan perumahan.

Di samping proyek konektivitas, Jokowi juga mengakselerasi pembangunan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi pangan dan listrik. Hal itu ditunjukkan dengan masifnya pembangunan bendungan dan saluran irigasi.

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah membangun 53 bendungan dari target yang telah ditetapkan yakni 61 bendungan. Artinya, rata-rata sebanyak 6 bendungan dibangun setiap tahunnya.

Di Aceh, telah dibangun bendungan sebanyak empat unit, di Sumatera Utara satu unit, Lampung dua unit, Kepulauan Riau satu unit, Kalimantan Timur dua unit, Kalimantan Selatan satu unit, Banten dua unit, Jawa Barat tujuh unit, Jawa tengah lima unit, Jawa Timur enam unit, Bali tiga unit bendungan, NTB sebanyak enam unit, NTT empat unit, Sulawesi Tenggara dua unit, Sulawesi Selatan sebanyak tiga unit, Gorontalo satu unit, Sulawesi Utara dua unit.

Pembangunan bendungan ini secara akumulasi memiliki volume air sebesar 3,89 miliar meter kubik sehingga mampu mengairi lahan seluas 395.669 hektare serta menampung banjir sebanyak 13.596 meter kubik per detik juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik sebesar 225,15 megawatt.

Sementara pembangunan jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi pangan sebanyak 1.228.440 hektare, serta rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada seluas 4.647.547 hektare.

Hingga saat ini, terdapat lahan irigasi di Indonesia sebanyak 7,5 juta hektare dengan luas sawah yang didukung irigasi dari bendungan meningkat dari 11 persen pada 2014 menjadi 19 persen atau seluas 1,4 juta hektar pada 2024. Alhasil, indeks pertanaman meningkat 1,5 pada 2014 menjadi 2,5 pada 2024.

Gencarnya program infrastruktur air juga terlihat dengan pembangunan embung atau penampung air untuk penyediaan air baku (irigasi/air minum), pengendali banjir, cadangan air di musim kemarau, yang tercatat sebanyak 1.371 embung.

Di samping itu, infrastruktur pendukung berupa pengendali banjir dan sebagai pengaman pantai sepanjang 2.154 km juga dihadirkan untuk melindungi kota-kota pesisir yang mengalami abrasi dan erosi.

Jokowi juga memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggencarkan pembangunan di wilayah perbatasan dengan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Hal itu dilakukan, di antaranya, dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebanyak 15 PLBN selama 2015-2024. Selain menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru pada kawasan perbatasan yang berdaya saing, pembangunan PLBN juga untuk mempertegas dan memelihara batas wilayah NKRI di titik terluar dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Nusantara yang aman serta berdaulat.

Pos lintas batas itu antara lain PLBN Serasan di Natuna, PLBN Aruk di Sambas, PLBN Jagoi Babang di Natuna, PLBN Entikong di Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kapuas Hulu, PLBN Long Nawang di Maluku, PLBN Labang di Nunukan, PLBN Sei Pancang di Nunukan, PLBN Napan di Kupang, PLBN Motain di Belu, PLBN Motamasin di Malaka, PLBN Wini di Timor Tengah Utara, PLBN Sota di Merauke, PLBN Yetetkun di Boven Digoel dan PLBN Skow di Jayapura.

Pentingnya infrastruktur sosial

Pembangunan sejumlah infrastruktur dari berbagai sektor tersebut diakui telah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski demikian, persoalan lain yang masih menjadi “pekerjaan rumah” besar adalah dampak lingkungan dan sosial yang juga patut ditangani lebih lanjut.

Perencanaan pembangunan yang matang mulai dari penggunaan konsep pembangunan berkelanjutan, manfaat proyek, pembukaan lapangan kerja, hingga pengelolaan yang efisien sudah sepatutnya selalu diperhitungkan dalam setiap proyek infrastruktur.

Sejalan dengan kehadiran infrastruktur di berbagai wilayah, turut diperlukan pula kehadiran infrastruktur sosial dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan, kualitas hidup, serta produktivitas SDM yang merata di berbagai wilayah terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Pembangunan infrastruktur sosial patut dihadirkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat, juga agar mampu memberikan pengembangan kualitas diri sehingga tak hanya infrastruktur fisik yang maju, tetapi juga SDM yang unggul menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Lewat peningkatan kapasitas masyarakat secara luas, maka ke depan pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena didorong peningkatan kapabilitas masyarakat dalam sejumlah sektor perekonomian yang semakin mumpuni sehingga sejalan dengan gagasan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu mengenai Revolusi Mental.

Pembuktian gagasan Revolusi Mental dinanti di seluruh wilayah Indonesia agar pembangunan infrastruktur tak hanya melulu soal fisik. Pemerintahan mendatang memiliki “pekerjaan rumah” untuk memperhatikan dan memberikan solusi nyata yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai dampak pembangunan infrastruktur besar-besaran di Bumi Pertiwi.

Papua adalah tanah "kesayangan" Jokowi. Rasa cintanya pada Papua, kata Staf Khusus Presiden asal Papua Billy Mambrasar, seperti cintanya pada sang kekasih. Itu menjadi jawaban, mengapa Presiden sering sekali bolak-balik ke Papua. Sudah 18 kali Putra Solo itu berkunjung ke Papua selama periode menjadi kepala negara, menasbihkannya menjadi presiden dengan kunjungan kenegaraan terbanyak ke "Island of Gold" itu.

Selama lima setengah dekade berada di pangkuan Pertiwi, ada paradoks besar di Tanah Papua. Papua adalah tanah yang kaya sumberdaya, namun sekaligus menjadi wilayah yang paling timpang dan terpinggirkan.

Oleh karena itu, sejak memegang mandat Presiden pada 2014, Jokowi selalu memberikan afirmasi pada Papua, sebagai bagian tak terpisahkan dari janjinya melalui Nawacita. Nawacita merupakan visi, misi, dan program aksi Jokowi-Jusuf Kalla saat berkampanye pada Pemilihan Umum Presiden 2014. Butir ketiga Nawacita menyebutkan,"Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Papua adalah salah satu yang dijanjikan menjadi prioritas pembangunan Jokowi.

Jokowi menggaungkan Indonesia-sentris sebagai antitesis dari pembangunan yang hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, atau biasa disebut dengan istilah Jawa-sentris. Jawa-sentris, kata Presiden, terbukti telah menciptakan ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), atau lebih tepatnya antara Jawa dan luar Jawa.

Ketimpangan itu tercermin dari distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang sangat jomplang. KBI menopang sekitar 82 persen PDB Nasional, bahkan khusus Jawa-Bali selama ini menyumbang lebih separuh PDB Nasional. Sementara 18 persen sisanya berasal dari KTI. Pada 2021, kondisi sedikit membaik di mana kontribusi KTI naik menjadi 19 persen, sedangkan KBI turun menjadi 81 persen. Ketimpangan kontribusi PDB itu, merefleksikan pembangunan pusat-pusat ekonomi selama ini hanya terkonsentrasi di bagian barat Indonesia, terutama Jawa.

Padahal, jika dilihat dari luas kawasan, KTI yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua, memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan KBI. Luas wilayah KTI secara keseluruhan sebesar 756.741 kilometer persegi, sementara KBI sebesar 616.051 km persegi.

Ketiadaan pusat-pusat ekonomi di Kawasan Timur Indonesia menjadikan wilayah ini menjadi tertinggal dan terisolasi. Pembangunan infrastruktur seret, ketersediaan prasarana dan sarana dasar sosial-ekonomi seperti jaringan telekomunikasi, transportasi, hingga energi listrik, minim. Karena itu, akhirnya banyak wilayah di KTI masuk kategori daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan), istilah yang sesungguhnya merujuk pada wilayah yang termarginalkan.

Efek domino dari ketimpangan itu adalah makin terseoknya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kawasan Timur Indonesia. Khusus Papua, yang notabene menjadi bagian paling timur KTI, ketertinggalan dan perbedaan sosial-budaya di wilayah itu memunculkan ancaman separatisme, terutama dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Papua memang unik sedari awal. Wilayah ini tidak otomatis menjadi bagian Indonesia, pasca-pengakuan kedaulatan Belanda, usai Konferensi Meja Bundar 1949. Atas alasan memiliki identitas yang berbeda dari kawasan lain, Belanda tidak menyerahkan Papua. Baru setelah melalui Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, Papua bergabung dengan Indonesia. Namun, sengkarut politik Papua tidak selesai sampai di situ, karena masih terdapat kelompok-kelompok di Papua yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dinamika konflik antara pemerintah Indonesia dan gerakan separatis terus berlanjut, dan bahkan meruncing terutama di era Orde Baru.

Sejumlah Presiden, termasuk Jokowi berupaya menyudahi konflik Papua, dengan pendekatan baru. Pascareformasi 1998, pemerintah pusat menanggapi seruan kelompok prokemerdekaan Papua dengan pendekatan baru, yakni memberlakukan kebijakan otonomi khusus (otsus) terhadap Papua melalui Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. UU Nomor 35 tahun 2008 yang mengubah UU Otsus Papua kemudian menegaskan pemberlakuan otsus juga diterapkan terhadap Provinsi Papua Barat.

Penerapan aturan tersebut dilakukan untuk memulihkan stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat, sehingga wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari NKRI. Dengan pendekatan baru ini diharapkan permasalahan Papua di bidang ekonomi, seperti kemandekan pembangunan, rendahnya taraf hidup dan PDB, hingga persoalan komoditas kebutuhan masyarakat, dapat teratasi.

Presiden Jokowi memang memberikan afirmasi lebih atas Papua. Selama 2014-2021, dana otsus yang digelontorkan ke Papua sebesar Rp42,89 triliun, atau lebih dari Rp5,36 triliun setiap tahunnya. Pada periode yang sama, dana otsus di Papua Barat juga naik signifikan mencapai Rp18,35 triliun, atau rata-rata sebesar Rp2,29 per tahun. Anggaran untuk kedua provinsi itu, belum termasuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta belanja kementerian atau Lembaga, yang jumlahnya juga mencapai triliunan.

Besarnya jumlah anggaran yang diberikan kepada Papua menunjukkan atensi spesial pemerintah terhadap Bumi Cendrawasih. Otsus masih menjadi langkah strategis untuk pembangunan di Papua karena membuka ruang bagi orang asli papua (OAP) berperan di pemerintah daerah, menjadi panduan dalam pembangunan SDM, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah Papua.

Perubahan struktural juga dilakukan pemerintah dengan pemekaran Papua pada tahun 2022 yang terkandung dalam UU 14/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU 15/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, UU 16/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan UU 29/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jika ditambahkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, berarti terdapat enam provinsi di seluruh wilayah Papua.

Adanya daerah otonomi baru itu diharapkan memudahkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menimbang kondisi geografis Papua yang sangat luas. Daerah otonomi baru juga akan membuat pembangunan lebih fokus, rentang kendali lebih dekat, eksistensi maupun peran wilayah adat dan budaya di setiap wilayah dapat diperkuat. Otonomi baru diharapkan juga menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta membuka lapangan kerja baru. Alhasil, kebijakan ini dapat mempercepat kesejahteraan OAP.

Pembangunan di Papua era Presiden Jokowi

Melalui sumber-sumber pendanaan yang ada, pemerintah Jokowi telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, air bersih, listrik, rumah sehat layak huni, kesehatan, pendidikan, pelabuhan laut, hingga pos lintas batas negara (PLBN).

Capaian besar pembangunan infrastruktur di Papua antara lain Jalan Trans Papua telah rampung 3.462 kilometer dan jalan di perbatasan antara Indonesia (Papua) dengan Papua Nugini 1.098 km per Maret 2023, Stadion Lukas Enembe, Pelabuhan Peti Kemas Depapre, Bandara Siboru dan Bandara Doue Aturere, perbaikan Bandara Wamena, dan 15 PLBN.

Seluruh infrastruktur tersebut dibangun untuk mempermudah alur barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi biaya, dan meningkatkan perputaran uang.

Salah satu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga ditetapkan pemerintah di Papua, tepatnya di Sorong. Berdasarkan perhitungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), KEK Sorong sudah menyerap 100 tenaga kerja dengan investasi Rp254 miliar pada triwulan III-2023. Walaupun terbilang kecil, keberadaan zona ekonomi khusus itu akan memberikan dampak terhadap sektor pengelolaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang, industri pengolahan, dan real estate.

Demi mempertahankan status sebagai KEK, direncanakan bakal dibangun smelter nikel dan pabrik pembuatan baja dengan menggunakan metode ekonomi hijau oleh investor asal China di Sorong dengan perkiraan nilai investasi Rp75 triliun dan kebutuhan tenaga kerja sekitar tiga ribu orang.

Tercatat, pengeluaran per kapita disesuaikan di Papua selama periode 2014-2023 sebesar Rp6,41 juta menjadi Rp7,56 juta per tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,44 persen per Agustus 2014 menjadi 5,81 persen per Februari 2024, tingkat kemiskinan 27,8 menjadi 26,03 persen, dan pertumbuhan ekonomi dari 3,25 persen menjadi 4,37 persen yoy per triwulan II-2024.

Di Papua Barat, pengeluaran per kapita naik signifikan dari Rp6,94 juta menjadi Rp8,4 juta per tahun, TPT 5,02 persen per Agustus 2014 menjadi 4,31 persen per Februari 2024 (pasca pemekaran), tingkat kemiskinan 26,26 menjadi 20,49 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,38 persen yoy menjadi 21,11 persen yoy per triwulan II-2024.

Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua, bisa dilihat setidaknya dari capaian pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Mengacu capaian indikator pembangunan di Papua pada tahun 2014 hingga 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 56,75 menjadi 62,25, Umur Harapan Hidup (UHH) 64,84 menjadi 66,44 tahun, Angka Melek Huruf/AMH (tahun 2013) dari 75,92 menjadi 78,89 persen (tahun 2021), lalu Harapan Lama Sekolah (HLS) 9,94 menjadi 11,15 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) 5,76 menjadi 7,15 tahun.

Adapun di Papua Barat, capaian indikator pembangunan pada periode yang sama yaitu IPM 61,28 menjadi 67,47, UHH 65,14 menjadi 66,79 tahun, AMH 94,14 (tahun 2013) menjadi 97,91 persen (tahun 2021), HLS 11,87 menjadi 13,34 tahun, dan RLS 6,96 menjadi 7,93 tahun.

Prestasi lain di sektor kesehatan dapat terlihat pula dari penurunan angka prevalensi stunting di Papua dan Papua Barat masing-masing dari 40,1 persen dan 44,6 persen pada tahun 2013 menjadi 28,6 persen dan 16,35 persen pada tahun 2023. Kendati begitu, angka tersebut masih terbilang tinggi, apalagi jika memasukkan provinsi-provinsi pemekaran Papua seperti Papua Tengah 39,4 persen, Papua Pegunungan 37,3 persen, Papua Barat Daya 31 persen, dan Papua Selatan 25 persen.

Pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah membangun Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura untuk memberikan ruang bagi para pemuda papua mengembangkan inovasi, teknologi, kreativitas, maupun produk-produk lokal.

Jokowi juga merangkul talent muda Papua seperti Billy Mambrasar. Kepada Billy Jokowi pernah berpesan, "Billy, kamu harus kerja keras, terus belajar, dan pastikan fondasi pelayanan masyarakat kamu harus kuat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani, dan melayani itu harus pakai rasa.”

PYCH dimanfaatkan oleh organisasi Papua Muda Inspiratif (PMI), yakni ekosistem berbasis pemuda OAP untuk mendorong kegiatan ekonomi di berbagai bidang, seperti pendidikan, pertanian, perikanan, dan lainnya. PYCH juga dilengkapi dengan ruang pameran, co-working space, ruang teater untuk pengembangan seni dan budaya, ruang riset, studio foto, studio musik, kuliner space, hingga lapangan olahraga.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua secara keseluruhan yang mencapai 5,3-5,8 persen pada 2025 dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,1 persen. Pada 2025-2029, PDB Papua diharapkan mencapai 6,8-7,2 persen, dengan kontribusi 2,4 persen. Pertumbuhan tertinggi diharapkan diraih Papua pada 2030-2034 yakni mencapai 7,8-8,4 persen, dengan kontribusi 2,7 persen terhadap PDB Nasional. Sumbangsih PDB Papua diharapkan bisa mencapai 3 persen pada 2040-2045.

Aktivitas perekonomian wilayah Papua diharapkan masih akan terus terakselerasi dengan penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan, perkebunan, pangan lokal sagu dan padi, peningkatan infrastruktur konektivitas (pengembangan Bandara Domine Eduard Osok, Bandara Wamena, serta peningkatan Jalan Trans Papua). Highlight intervensi lainnya yaitu pengembangan KEK Sorong dan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah, percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Industri Fakfak, serta pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat.

Kado lain Jokowi untuk Papua adalah Program BBM Satu Harga, yang menjadi "breakthrough" untuk memangkas mahalnya biaya bahan bakar dan transportasi di Papua. Selama puluhan tahun masyarakat Papua harus menanggung biaya bahan bakar berlipat-lipat dibanding saudara-saudara mereka di Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Harga solar yang di Jawa hanya Rp6.450 per liter, harus ditebus penduduk Papua Rp60.000 per liter. Jika cuaca buruk bisa melambung hingga 100.000 per liter. Dengan program itu kini rakyat Papua telah menikmati BBM dengan harga sama dengan daerah lain.

Refleksi

Apakah yang telah dilakukan Presiden Jokowi selama satu dekade pemerintahannya cukup bagi Papua? Biar masyarakat Papua lah yang menjawabnya.

Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melansir beberapa catatan mengenai faktor penghambat pembangunan di wilayah tersebut. Pada bidang ekonomi, pengembangan ekonomi dinilai belum inklusif. Ini ditunjukkan dari nilai IPEI (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif) yang masih rendah, seperti pada pertumbuhan per kapita, persentase pekerja berpendidikan, dan rasio kemiskinan.

Selain itu Papua juga punya skor rendah pada nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan wilayah terintegrasi hulu-hilir hingga pengembangan pusat pertumbuhan seperti KEK. Pemberdayaan pelaku UMKM juga dinilai belum optimal dan belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi wilayah.

Begitu pula pada bidang sosial, sarana-prasarana, desentralisasi dan otonomi daerah, stabilitas pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya dan ekologi. Itu tercermin dari masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM, kualitas kesehatan masyarakat, aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah Papua. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital juga belum merata, potensi energi baru terbarukan belum dikembangkan secara optimal, pemanfaatan dana otsus belum maksimal, serta masih tingginya risiko korupsi pemerintah daerah.

Papua juga masih menghadapi problem rendahnya kemandirian fiskal dan kualitas belanja daerah, gangguan keamanan dan ketertiban umum, maraknya praktik penangkapan ikan ilegal di perairan wilayah Papua, rendahnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, pemajuan dan pelestarian kebudayaan belum optimal, ketimpangan gender, risiko bencana tinggi, masih sering terjadi kerusakan lingkungan pada lahan pasca tambang, hingga tingginya kerawanan pangan.

Beragam tantangan tersebut masih menjadi pekerjaan besar pemerintah setelah Presiden Jokowi lengser.

Jokowi telah bekerja untuk Indonesia dan Papua selama 10 tahun. Seperti yang dikatakannya, ia sangat mencintai Papua dan ingin melihat Papua dan orang Papua maju. Bahwa masih ada kelompok masyarakat Papua yang tetap menyangsikan ketulusan cinta itu, tugas pemimpin mendatang untuk terus meyakinkan bahwa Papua benar-benar anak kandung "tersayang" Indonesia.

Sudah 60 tahun sejak Presiden Soekarno menegaskan bahwa “Indonesia tidak akan ambruk -- Insya Allah, Indonesia tidak akan ambruk!” dalam pidato yang disampaikannya pada peringatan HUT Republik Indonesia 17 Agustus 1964.

Saat itu, Indonesia baru saja keluar dari masa paceklik panjang yang melanda Tanah Air pada 1962 dan 1963 -- dan kini, tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir semakin banyak saja.

Tidak hanya kemarau panjang akibat fenomena El Niño, tapi juga pandemi COVID-19, konflik geopolitik, resesi global, perang dagang Amerika Serikat dan China, hingga tingkat suku bunga yang tinggi yang semuanya memengaruhi perekonomian domestik.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama satu dekade terakhir cukup baik dibandingkan negara-negara sejawat (peer countries).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), rata-rata tumbuh sekitar 5 persen per tahun selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

Perekonomian nasional tumbuh 5,02 persen pada 2014; 4,88 persen pada 2015; 5,03 persen pada 2016; 5,07 persen pada 2017; 5,17 persen pada 2018; dan 5,02 persen pada 2019.

Sementara pada periode pemerintahan yang kedua, PDB Indonesia tidak tumbuh semulus periode sebelumnya karena resesi global dan pandemi COVID-19 yang bahkan membuat pertumbuhan terkontraksi.

Akibatnya, perekonomian nasional tumbuh -2,07 persen pada 2020. Meskipun demikian, pertumbuhan negatif tersebut tidak berlangsung lama karena pada 2021 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 3,69 persen berkat berbagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bahkan, pertumbuhan pada tahun berikutnya mencapai 5,31 persen, meskipun pencapaian tersebut kembali melambat menjadi 5,04 persen pada 2023.

Sementara pada 2024, pertumbuhan ekonomi relatif baik, yakni mencapai 5,11 persen pada triwulan I dan 3,79 persen pada triwulan II.

Gotong royong PEN

“Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Ini yang menggambarkan suatu negara diurus secara benar. Itu menceritakan banyak hal mengenai karakter bangsa kita,” adalah ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2017.

Berselang tiga tahun kemudian, pernyataan yang ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2017 tersebut terbukti benar adanya ketika pandemi COVID-19 merajalela.

Gotong royong, yang merupakan salah satu karakter bangsa Indonesia, terlihat dari upaya semua pihak, termasuk kementerian, lembaga, bahkan TNI dan Polri, dalam mencegah agar virus tersebut tidak semakin memakan banyak korban.

Salah satunya dilakukan melalui pemberian vaksinasi secara massal, pembagian masker gratis, hingga penyesuaian anggaran untuk sektor-sektor dan program-program yang dianggap penting.

Banyak anggaran yang dialihkan demi menyediakan vaksin, alat kesehatan, maupun bantuan sosial, agar tidak hanya kesehatan masyarakat yang terjaga, tapi juga perekonomian mereka melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggaran PEN pertama kali dialokasikan pada 2020 sebesar Rp405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp695,2 triliun dengan realisasi Rp575,9 triliun.

Pada 2021, alokasi PEN disiapkan senilai Rp403,9 triliun, namun ketika COVID-19 varian Delta masuk ke Indonesia dan menimbulkan banyak korban, maka anggaran tersebut ditambah menjadi Rp744,8 triliun dan akhirnya terealisasi sebesar Rp655,1 triliun.

Program PEN pun berakhir pada 2022 dengan total anggaran Rp1.645 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa anggaran yang berubah-ubah tersebut bukan karena kurang perencanaan, tapi pihaknya berupaya untuk mendesain APBN secara fleksibel sekaligus tepat sasaran sesuai kebutuhan dengan tata kelola yang baik.

Anggaran tersebut digunakan untuk belanja penanganan COVID-19, dukungan APBD untuk penanganan COVID-19 di daerah, insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan kesehatan, dukungan UMKM, insentif usaha/pajak, ketahanan pangan, program padat karya, dan perlindungan sosial (perlinsos).

Perlinsos menjadi salah satu penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi dengan pagu senilai Rp230,21 triliun pada 2020; Rp186,64 triliun pada 2021, dan Rp154,76 triliun pada 2022.

Bantuan yang diberikan termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), BLT Dana Desa, Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja, BLT Minyak Goreng, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Nelayan, serta bantuan penyandang disabilitas, yatim piatu, dan lansia.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memprediksi bahwa tanpa perlinsos, kemungkinan tingkat kemiskinan dapat mencapai 10,96 persen dari total penduduk Indonesia akibat tekanan ekonomi selama masa pembatasan aktivitas masyarakat akibat COVID-19.

Artinya, dampak pandemi tersebut dapat merusak laju positif pengurangan kemiskinan di Tanah Air yang diupayakan pemerintahan Jokowi mencapai 7,5 persen pada 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen dari total penduduk Indonesia), dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,9 persen. Jumlah tersebut kemudian naik menjadi 28,59 juta orang pada 2015.

Namun, angka kemiskinan terus turun hingga menjadi 25,14 juta orang (9,41 persen) pada 2019 dengan tingkat kemiskinan ekstrem 3,7 persen.

Meskipun angka kemiskinan kembali naik akibat COVID-19, setidaknya berkat perlinsos kenaikan tersebut tidak signifikan, bahkan tidak sampai 1 persen.

Jumlah penduduk miskin pada 2020 tercatat naik menjadi 26,42 juta orang (9,78 persen) dan meningkat lagi pada 2021 menjadi 27,54 juta orang (10,14 persen), sementara angka kemiskinan esktrem tercatat masing-masing sebesar 4,2 persen dan 3,7 persen.

Setelah periode tersebut, tingkat kemiskinan pun terus turun. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26,16 juta orang (9,54 persen) pada 2022; 25,9 juta orang (9,36 persen) pada 2023; dan 25,22 juta orang (9,03 persen) pada Maret 2024.

Tingkat kemiskinan ekstrem juga berkurang menjadi 1,7 persen pada 2022; 1,1 persen pada 2023, dan 0,8 persen per Maret 2024.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai bahwa program PEN cukup berhasil mengatasi kelesuan ekonomi saat pandemi dengan mendorong pertumbuhan jangka pendek.

Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya mendorong belanja APBN untuk menstimulasi konsumsi masyarakat serta belanja swasta, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat pulih kembali.

Tak sekadar bertumbuh

Meskipun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang baik di kisaran 5 persen dan inflasi yang terjaga pada rentang target 2-3 persen, tapi hal tersebut belum cukup untuk mengantarkan bangsa ini mencapai Indonesia Emas.

Pemerintah telah berupaya untuk membawa Indonesia keluar dari middle-income trap agar pendapatan nasional naik melalui berbagai upaya, seperti reformasi perpajakan, penciptaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, serta menarik investasi asing.

Namun tetap saja, Indonesia belum keluar dari “jebakan” tersebut. Ekonom LPEM UI Teuku Riefky berpendapat bahwa permasalahannya adalah sebagian besar pertumbuhan ekonomi nasional didorong oleh komoditas dan sektor yang cenderung bernilai tambah rendah.

Secara umum, pertumbuhan Indonesia belum didorong oleh sektor yang memiliki produktivitas tinggi dan penyerapan lapangan kerja yang optimal.

Selain itu, sektor perekonomian di Tanah Air masih bergantung pada konsumsi domestik dan komoditas mentah, sementara sektor manufaktur dan industri minim sentuhan kebijakan, sehingga tidak signifikan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Hal tersebut pula yang menyebabkan program PEN belum dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, walaupun sudah bisa memulihkan aktivitas perekonomian seusai pandemi.

Sejumlah kebijakan yang diciptakan pun, seperti UU Cipta Kerja dan reformasi pajak, belum dapat membuka lapangan kerja baru maupun berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekonom INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memang memberikan keuntungan kepada sejumlah pihak, tapi peraturan tersebut ternyata juga memberatkan pekerja dalam sejumlah aspek dan menimbulkan ketidakpastian usaha.

Sementara reformasi dan insentif pajak yang didorong dengan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terlihat belum banyak memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan nasional.

Jika memang peraturan tersebut berkontribusi besar, maka seharusnya penerimaan pajak pada semester I 2024 tidak terkontraksi hingga 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, hanya mencapai Rp1.028 triliun.

Selain itu, indikator rasio perpajakan (tax ratio) sebesar 10,2 persen pada 2023 menunjukkan adanya penurunan dari 10,39 persen pada 2022. Padahal angka tersebut sebelumnya naik double digit dari 9,11 persen pada 2021.

Rasio perpajakan tersebut pun juga turun jauh dari awal periode kepemimpinan Jokowi yang mencapai 13,7 persen pada 2014.

Direktur Kebijakan Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar berpendapat bahwa kondisi tersebut dimungkinkan karena pemerintah belum optimal dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan para miliuner yang selama ini menikmati kue ekonomi lebih besar.

Padahal, pengenaan pajak bagi orang-orang super kaya berpotensi mendongkrak penerimaan dan rasio pajak secara signifikan.

Selain itu, penerapan tax holiday belum optimal dalam menarik minat investor asing karena inkonsistensi peraturan pemerintah terkait tax holiday yang membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal.

Hal tersebut sungguh disayangkan karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Terlebih lagi, pemerintahan mendatang dihadapkan pada jatuh tempo pelunasan utang.

Bright Institute memproyeksi utang pemerintah per 31 Desember 2023 mencapai Rp8.800 triliun, atau 40 persen dari PDB, atau melonjak tajam dari Rp2.608,8 triliun pada 2014, atau 24,7 persen dari PDB saat itu.

Jangan sampai ambruk

Beban utang yang cukup besar, yang menurut INDEF pada tahun depan harus dibayar sebesar Rp800,33 triliun, terdiri atas Rp705,5 triliun untuk membayar Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun berupa pinjaman lainnya, dapat menggerus APBN.

Hal itulah mengapa pemerintah berupaya untuk keluar dari middle-income trap seraya meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional serta penerimaan pajak.

Untuk mempercepat upaya tersebut, Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini mengatakan bahwa diperlukan diversifikasi ekonomi dengan dipimpin oleh sektor industri, teknologi, dan ekonomi digital untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.

Agar semakin banyak teknologi yang masuk, maka berbagai regulasi dan infrastruktur perlu diperbaiki untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi sehingga menarik investor global.

Tidak hanya penyediaan teknologi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan faktor penting untuk memajukan perekonomian nasional karena berkaitan dengan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.

Belanja dari alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen pun harus dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif.

Selain itu, diperlukan pula stabilitas makroekonomi dengan memastikan inflasi, nilai tukar, dan defisit transaksi berjalan tetap stabil agar iklim usaha kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak hanya faktor-faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional juga membutuhkan dukungan sektor hukum agar regulasi yang diciptakan dapat berjalan dengan optimal, sehingga dibutuhkan perbaikan kualitas institusi dan penegakan hukum.

Semoga dengan berbagai upaya tersebut, beserta inovasi kebijakan positif lainnya, pemerintah dapat menjaga perekonomian nasional untuk tetap tumbuh dengan kuat.

Karena kini sudah menjadi tugas pemerintahan mendatang untuk menjaga kepercayaan Bung Karno bahwa Indonesia tidak akan pernah ambruk.

Di tengah masyarakat dunia yang semakin sadar akan urgensi perubahan iklim, Indonesia dalam satu dekade terakhir membangun komitmen untuk bertransisi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju era energi baru dan terbarukan.

Ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah perjalanan transformatif yang akan membentuk masa depan bangsa sekaligus menjadi warisan energi bersih bagi generasi mendatang. Presiden Joko Widodo, dengan penuh keyakinan, telah mengumumkan percepatan ambisi transisi energi Indonesia di panggung dunia. Matahari, angin, air, panas bumi, dan bahkan arus laut, semuanya akan diubah menjadi sumber energi yang menghidupi negeri.

Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memenuhi Perjanjian Paris, dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam konferensi iklim COP28 di Dubai pada Desember 2023, menyatakan bahwa Indonesia telah mempercepat ambisi transisi energi tersebut dengan antara lain memanfaatkan energi surya, angin, air, panas bumi, dan arus laut selain mempercepat pengembangan biodiesel, bioetanol, dan bioavtur.

Jokowi juga menyampaikan, Indonesia akan mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap, sambil mencari solusi untuk mengatasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat perubahan ini. Hal ini mengingat batu bara masih menjadi sumber energi utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyampaikan, negara berkembang seperti Indonesia memerlukan pendanaan besar untuk mempercepat transisi energi. Ia menyatakan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun dolar AS untuk mencapai net zero emission pada 2060.

“Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami memiliki platform pembiayaan inovatif yang kredibel, bursa karbon, mekanisme transisi hijau, sukuk, dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari result based payment,” ujar Presiden.

Kebijakan transisi energi

Sejak meratifikasi Perjanjian Paris pada 2015, Indonesia telah menjadikan transisi energi sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pencapaian target emisi nol bersih.

Sejalan dengan komitmen internasional dalam Perjanjian Paris, pemerintah telah secara aktif merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menetapkan target bauran energi primer nasional sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan EBT mencapai minimal 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050.

Kedua, pemanfaatan minyak bumi harus kurang dari 25 persen pada 2025 dan 20 persen pada 2050. Ketiga, pemanfaatan batu bara minimal 30 persen pada 2025 dan minimal 25 persen pada 2050. Terakhir, pemanfaatan gas bumi minimal 22 persen pada 2025 dan 24 persen pada 2050.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Aturan tersebut mengatur percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dan larangan pengembangan PLTU batu bara baru, kecuali proyek-proyek yang telah tercantum dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030.

Untuk mencapai target emisi nol pada 2060, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menyusun peta jalan transisi energi.

Rencana transisi energi Indonesia mencakup berbagai strategi komprehensif, seperti pengembangan masif energi terbarukan, penghentian bertahap PLTU batu bara, penerapan teknologi bersih seperti CCS/CCUS, serta peningkatan penggunaan kendaraan listrik.

Pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan listrik pada 2060 akan dipenuhi oleh energi baru dan terbarukan (EBT), dengan tenaga surya menjadi kontributor utama mencapai kapasitas 421 GW dari total kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 708 GW.

Penutupan PLTU akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan masa kontrak, dan tidak ada rencana penambahan kapasitas baru setelah tahun 2030. PLTU terakhir diperkirakan akan berhenti beroperasi pada 2058.

Pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022.

Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik. Namun, pemerintah belum menentukan kapan dan PLTU mana saja yang akan dipensiundinikan.

Selain menutup PLTU, Indonesia juga mengadopsi teknologi co-firing di PLTU, yakni pencampuran bahan bakar batu bara dengan biomassa, yang berasal dari perkebunan sawit dan sumber lainnya. Skema ini telah diterapkan di 33 dari 48 PLTU yang sedang diuji coba.

Untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, Indonesia berencana membangun jaringan listrik super grid dan smart grid. Jaringan ini akan menghubungkan sistem kelistrikan antar pulau, sehingga energi bersih yang dihasilkan di satu daerah dapat didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah membuat langkah signifikan menuju transisi hijau. Pada November 2022, Indonesia meluncurkan dua inisiatif transisi energi yang ambisius, Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP), dalam pertemuan G20.

ETM diperkirakan akan mengalokasikan dana senilai 500 juta dolar AS dan memobilisasi lebih dari 4 miliar dolar AS, sementara JETP akan memobilisasi dana awal sebesar 20 miliar dolar AS untuk mendukung transisi dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Pemerintah mengatakan total potensi energi terbarukan Indonesia adalah sebesar 3.600 GW, dengan potensi terbesar berasal dari energi surya yang mencapai 3.286 GW. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya masih di bawah 1 persen.

Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN), bauran EBT nasional terus meningkat selama periode 2015-2022. Pada 2015, bauran EBT nasional hanya sekitar 4,40 persen, hingga akhirnya meningkat menjadi 12,3 persen pada 2022.

Walaupun pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, ketergantungan pada bahan bakar fosil masih sangat tinggi, mencapai 86 persen. Saat ini, hampir 60 persen atau sekitar 91 GW pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara.

Data DEN menunjukkan bahwa kontribusi batu bara dalam bauran energi primer nasional terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2015-2023, mencapai puncaknya pada 2023 dengan persentase mencapai 40,46 persen.

Persentase bauran energi tertinggi pada 2023 juga didominasi oleh minyak bumi (30,18 persen), gas bumi (16,28 persen), sedangkan EBT (13,09 persen).

Pengembangan bioetanol

Salah satu contoh nyata dari upaya transisi energi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir adalah pengembangan industri tebu untuk menghasilkan bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) untuk bahan bakar kendaraan.

Pemerintah meyakini hilirisasi bioetanol berbasis tebu membuka peluang menciptakan ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, sekaligus menciptakan bauran energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Regulasi tentang pengembangan tebu untuk bioetanol ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel).

Presiden Jokowi pada 4 November 2022 juga telah meluncurkan program Bioetanol Tebu Untuk Ketahanan Energi di pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero), Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Presiden berharap program bioetanol ini dapat berjalan secara bertahap, dimulai dari bioetanol 5 persen (E5), kemudian meningkat menjadi E10, E20, dan seterusnya.

Program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi diproyeksikan dapat menjadi solusi peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional dari 40 ribu kiloliter pada 2022 menjadi 1,2 juta kiloliter pada 2030.

Implementasi bioetanol sebagai campuran BBM telah dimulai oleh Pertamina melalui peluncuran produk Pertamax Green 95 pada 2023. Saat ini sudah ada sekitar 80 SPBU yang melayani produk campuran 95 persen bensin dan 5 persen bioetanol.

Inisiatif dan proyek EBT

Selain fokus pada pengembangan bioetanol dari tebu, pemerintah juga cukup gencar mendorong pembangunan proyek EBT dalam upaya meningkatkan bauran energi terbarukan dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dilakukan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana pemasangan PLTS off-grid berkapasitas 2.920 kWp atau 2,9 MW oleh PT PLN sejak 2019 telah memberikan akses listrik bagi ribuan rumah tangga dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi.

Tidak hanya di Labuan Bajo, pemanfaatan energi bersih juga memberikan dampak positif di wilayah Indonesia lainnya, seperti Desa Oelpuah, Kupang Tengah, NTT.

Pemasangan PLTS Kupang berkapasitas 5 MWp yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2015 itu memberikan kontribusi sekitar 4 persen dari total kebutuhan listrik Pulau Timor.

Demikian juga dengan pembangunan PLTS Terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat yang telah diresmikan pada November 2023. PLTS diklaim sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia.

Proyek PLTS Terapung Cirata tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di bidang energi terbarukan. Dengan melibatkan 1.400 pekerja lokal, proyek ini diyakini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk pengembangan proyek serupa di masa depan.

Dengan pengalaman yang diperoleh dari proyek Cirata, para pekerja lokal diharapkan siap untuk terlibat dalam proyek-proyek PLTS terapung lainnya yang direncanakan oleh PLN, termasuk PLTS Terapung Saguling di Waduk Saguling, Jawa Barat dan PLTS Singkarak di Danau Singkarak, Sumatera Barat.

Keberhasilan-keberhasilan ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus memperluas pemanfaatan energi bersih sehingga target penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Perjanjian Paris dapat tercapai.

Hadapi Tantangan

Kendati demikian, di tengah pencapaian-pencapaian tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mempercepat transisi energi. Salah satu tantangan tersebut adalah keberadaan kontrak jangka panjang antara PLN dan berbagai perusahaan pembangkit listrik berbasis batu bara dengan skema take or pay.

Pembatalan sepihak atas kontrak-kontrak tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi finansial yang sangat signifikan bagi PLN.

Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan juga memerlukan investasi tambahan untuk memperkuat jaringan listrik. Jaringan listrik yang ada saat ini belum sepenuhnya siap untuk menampung fluktuasi pasokan energi dari sumber terbarukan.

Produksi listrik dari PLTS Cirata, misalnya, sangat fluktuatif dan bergantung pada kondisi cuaca. Untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan, diperlukan sumber energi konvensional sebagai cadangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan listrik saat ini belum memadai untuk mengakomodasi energi terbarukan secara optimal. Peningkatan kapasitas dan modernisasi jaringan listrik menjadi suatu keharusan, namun tentunya akan membutuhkan investasi yang sangat besar.

Data pemerintah menunjukkan bahwa investasi di sektor EBT pada 2021, 2022, dan 2023 hanya berkisar antara 1,4 hingga 1,5 miliar dolar AS. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan investasi di sektor migas yang mencapai 15,9 miliar dolar AS pada 2021 dan 15,6 miliar dolar AS pada 2023.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, Indonesia tidak dapat menunda lagi peralihan ke energi bersih. Pemerintahan mendatang harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang telah tertunda sejak lama untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat bagi pengembangan sumber energi terbarukan dan mempercepat tercapainya target emisi nol bersih.

RUU EBET juga berperan krusial dalam menciptakan kerangka hukum yang solid untuk menarik investasi di sektor energi bersih, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau secara lebih luas.

Transisi energi merupakan proses yang kompleks dan menuntut komitmen jangka panjang. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan akses energi yang terjangkau dan andal bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, upaya transisi energi harus terus digalakkan untuk mencapai target keberlanjutan lingkungan.

Kebijakan yang memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja lokal baru harus menjadi bagian tak terpisahkan dari transisi agar tidak memperburuk kesejahteraan masyarakat yang paling terdampak.

Untuk itu, pemerintahan ke depan harus memiliki komitmen politik yang kuat untuk mempercepat transisi energi dan menjadikan isu iklim sebagai prioritas utama dalam semua kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hilirisasi merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua periode masa kepemimpinannya pada 2014-2019 dan 2019-2024.

Kebijakan ini baru secara resmi diluncurkan pada 2020, setelah sekian lama Indonesia hanya menjual bahan mentah. Meminjam istilah Jokowi, Indonesia sudah harus berhenti menjadi “tukang gali” dengan menyetop ekspor bahan mentah dan mulai menggencarkan hilirisasi.

Dengan kebijakan ini pelaku industri domestik dilarang menjual langsung bahan mentah ke pasar global dengan alasan, apabila bahan mentah tersebut diolah menjadi produk turunan, dapat memberikan nilai tambah tinggi bagi ekonomi (Economic Value Added/EVA).

Hilirisasi menekankan pelarangan ekspor bahan mentah di sektor yang memiliki cadangan dan potensi besar untuk dikembangkan. Berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Indonesia Tahun 2023 – 2035, ada 21 komoditas yang menjadi fokus utama dalam upaya hilirisasi, meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, baja, perak, aspal buton, minyak bumi, gas alam, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam.

Bukan tanpa alasan jika Jokowi bersikeras untuk menyetop ekspor bahan mentah dan menjual lebih banyak produk bernilai tambah. Kekayaan sumber daya alam Indonesia sungguh melimpah. Harta karun yang ada di perut Bumi Pertiwi seperti nikel, bauksit, batu bara, emas, tembaga, serta minyak bumi dan gas, menempatkan Indonesia dalam deretan produsen utama dunia.

Nikel misalnya, cadangan yang dimiliki Indonesia mencapai 72 juta ton atau 52 persen dari total cadangan nikel dunia. Bauksit, dengan total potensi eksplorasi sebanyak 1.200 juta ton, cadangan bauksit kita nomor 6 terbesar di dunia. Selanjutnya kandungan batubara sebesar 134,24 miliar ton yang mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 500 tahun ke depan, dengan asumsi penggunaan 250 juta ton per tahun.

Itu baru kekayaan yang ada di perut bumi. Masih ada kekayaan yang ada di permukaan bumi termasuk berbagai produk perkebunan dan kehutanan serta produk perikanan.

Untuk kelapa sawit, Indonesia bahkan mengukuhkan diri sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia dengan produksi mencapai 45-46 juta metrik ton.

Sebetulnya, hilirisasi sudah dicanangkan sejak awal pemerintahan Jokowi. Namun menyadari bahwa transisi penerapannya memerlukan waktu, secara resmi hilirisasi, khususnya di sektor mineral, baru menjadi sebuah beleid pada awal tahun 2020.

Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan Indonesia bisa mengakselerasi pemajuan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, penciptaan investasi yang merata, dan tumbuhnya lapangan pekerjaan. Selain itu, hilirisasi juga dinilai menjadi jalan pintas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, mengingat proyeksi dampak berkelanjutan (multiplier effect) dari kebijakan tersebut sangat besar.

Memacu ekonomi

Sebelum ditekennya aturan pelarangan ekspor bahan mentah, dan diwajibkannya hilirisasi, Indonesia berada dalam fase 'nyaman', karena perdagangan produk mentah sektor mineral, dan perkebunan banyak dibutuhkan oleh pasar global sebagai bahan baku, serta minim sengketa.

Jalan penerapan hilirisasi di Indonesia tak serta-merta mulus. Pada awal beleid larangan ekspor bahan mentah mineral diterapkan, Indonesia langsung bersengketa di Badan Perdagangan Dunia (WTO), karena mendapat gugatan dari Uni Eropa soal penutupan ekspor bijih nikel.

Gugatan itu tidak membuat langkah Pemerintah surut. Indonesia hingga saat ini tetap konsisten menjalankan program hilirisasi karena tidak mau kehilangan potensi keuntungan hingga berkali-kali lipat per tahun dari ekspor produk jadi atau setengah jadi.

Bayangkan saja, dalam setiap fase mineral yang diolah, harga jualnya bisa dinaikkan mulai dari 11 hingga 67 kali lipat lebih tinggi.

Pemerintah mencatat pada tahun 2013 nilai ekspor nikel Indonesia hanya sebesar 5,4 miliar dolar AS, namun setelah penerapan hilirisasi, dalam satu dekade kemudian pada tahun 2023, ekspor nikel melalui penjualan produk turunannya seperti nikel sulfat, prekursor, katoda, dan sel baterai kendaraan listrik, memberikan keuntungan bagi devisa sebesar 33,5 miliar dolar AS.

Artinya proses pengolahan bahan baku dari hulu menjadi produk hilir, memberikan keuntungan hingga 600 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Hal serupa juga terjadi di subsektor pengolahan mineral lainnya, seperti bauksit yang pada tahun 2014 memiliki nilai ekspor sebesar 47,74 juta dolar AS, namun setelah resmi menutup keran ekspor pada tahun 2023, Indonesia malah mendapat keuntungan lebih besar yakni sebesar 1,5 miliar dolar AS yang diperoleh melalui proses peleburan bahan mineral (smelting) di dalam negeri.

Hilirisasi sektor batu bara di masa pemerintahan Presiden Jokowi turut berhasil melakukan diversifikasi menjadi briket batu bara yang mengantongi investasi hingga 200 juta dolar AS. Selain itu, terciptanya proses peningkatan mutu batu bara (coal upgrading), serta gasifikasi batu bara yang diolah menjadi dimetil eter (DME), sehingga membantu substitusi impor LPG hingga Rp80 triliun.

Di sektor kelapa sawit, kebijakan ini berhasil meningkatkan proses pemurnian minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi produk hilir yang memiliki nilai tinggi (refinery). Disamping itu terdapat lonjakan jumlah diversifikasi produk olahan sawit yang sebelumnya hanya 54 jenis, menjadi 179 jenis hingga awal tahun 2024.

Pada 2015, komposisi ekspor minyak sawit meliputi 18 persen CPO dan 6 persen crude palm kernel oil (CPKO), keduanya merupakan bahan baku industri. Sekitar 61 persen sisanya merupakan produk refinery dan 15 persen lagi berupa produk lainnya.

Gencarnya kebijakan hilirisasi membuat komposisi ekspor ini berubah. Pada 2022, ekspor bahan baku turun menjadi 2 persen untuk CPO dan 4 persen CPKO. Sedangkan ekspor produk hilir mengalami peningkatan signifikan, yaitu 73 persen produk refinery dan 21 persen produk lain.

Dari sisi investasi, hadirnya kebijakan hilirisasi menciptakan ekosistem penanaman modal yang merata di seluruh Tanah Air.

Perbedaan cukup signifikan dapat dilihat dari jumlah fasilitas peleburan bijih mineral menjadi logam murni (smelter) yang meningkat pesat, dari hanya 31 unit pada tahun 2014 menjadi 116 unit pada 2023, termasuk yang hendak dibangun. Jumlah tersebut terdiri atas 96 fasilitas peleburan mineral dengan kadar pirometalurgi tinggi (saprolite), dan 16 proses hidrometalurgi kadar mineral rendah (limonite).

Awalnya fasilitas smelter hanya terfokus di Sulawesi dan Maluku saja, namun dengan kebijakan hilirisasi di sektor mineral, pembangunan fasilitas peleburan mineral meningkat hingga 274 persen dan meluas ke berbagai daerah seperti Kalimantan, Banten, dan Jawa.

Di sektor kelapa sawit, terdapat peningkatan luas perkebunan sebesar 56 persen selama satu dekade terakhir menjadi 16,8 juta hektare, dengan total ekspor minyak sawit sebesar 301,436 juta ton.

Hilirisasi petrokimia juga menjadi sasaran pemerintah melalui sejumlah pembangunan pabrik petrokimia skala besar, salah satunya pabrik Lotte Chemical di Cilegon, Banten yang menghasilkan 17 produk olahan kimia, seperti ethylene, polypropylene, dan benzene yang digunakan untuk substitusi impor dan peningkatan kapasitas ekspor sektor tersebut.

Seperti efek domino, berkah yang dibawa dari hilirisasi turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Tanah Air, dengan rata-rata lapangan pekerjaan yang muncul untuk 1.285 tenaga kerja dari setiap Rp1 triliun investasi yang masuk.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, apabila dihitung berdasarkan periode Januari-Juni 2024 (semester I), Indonesia mengantongi investasi hilirisasi sebesar Rp181,4 triliun, sehingga serapan tenaga kerja di periode tersebut mencapai 233,099 orang.

Proyeksi kelak

Hilirisasi tentunya bukan kebijakan yang hanya membawa manfaat pada satu dekade terakhir. Kebijakan ini bakal menjadi tulang punggung industrialisasi sektor pengolahan (manufaktur) dalam negeri yang digadang-gadang sebelum tahun 2045 bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi RI di atas 25 persen.

Dalam peta jalan (roadmap) hilirisasi yang telah dibuat pemerintah, program ini mendatangkan berkah multiplier effect hingga 2040 berupa realisasi investasi mencapai 618 miliar dolar AS, yang terdiri atas 498,4 miliar dolar AS investasi di sektor mineral, 68,3 miliar dolar AS di sektor migas, dan 51,3 miliar dolar AS di sektor perkebunan.

Selanjutnya dalam peta jalan tersebut juga, kontribusi ekspor dari 28 komoditas yang sudah ditetapkan untuk hilirisasi akan menyumbang sebesar 857,9 miliar dolar AS, dengan rasio terhadap PDB sebanyak 235,9 miliar dolar AS.

Sedangkan untuk serapan tenaga kerja, kebijakan hilirisasi bakal menggaet sebanyak 3.016.179 orang, sehingga apabila dihitung dengan rasio pengangguran pada awal 2024 yang mencapai 7,2 juta orang, kebijakan ini akan mengakomodasi hampir setengahnya.

Oleh karena itu untuk meningkatkan dan menjaga kontribusi warisan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Jokowi ini, pemerintahan selanjutnya diminta konsisten untuk mengimplementasikan program hilirisasi. Sehingga harapan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, pendapatan per kapita lebih dari 25.000 dolar AS, serta visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

Tidak salah jika dikatakan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mengubah potensi menjadi prestasi.

Inovasi teknologi membuat pemerintah mau tak mau harus bertransformasi. Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, namun kebutuhan untuk memastikan agar Indonesia bisa bersaing di era globalisasi.

Dalam satu dasawarsa terakhir di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, transformasi digital dipercepat dan telah membawa perubahan signifikan pada banyak aspek kehidupan masyarakat, diantaranya layanan birokrasi, layanan publik, serta layanan sektor jasa keuangan.

Dengan digitalisasi, layanan publik dan sektor jasa keuangan semakin cepat, handal dan mudah diakses oleh masyarakat, serta meningkatkan transparansi.

Di sisi lain, transformasi digital juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi, seperti software developer, data analyst, dan data engineer. Selain itu, ekonomi gig, seperti pengemudi ojek online, pengantar makanan, dan freelancer, juga berkembang pesat, menyediakan pekerjaan untuk jutaan orang.

Pemerintah telah merumuskan Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024 yang terdiri atas empat pilar utama yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Fokusnya adalah pada pemerataan jaringan broadband, peningkatan penetrasi jaringan 5G, dan pengembangan ekosistem teknologi konektivitas generasi berikutnya.

Tentu, dari sekian ratus juta warga Indonesia, ada saja yang marginal dalam hal teknologi. Ada juga yang mempunyai akses terhadap teknologi namun tidak memiliki literasi digital yang memadai untuk dapat memanfaatkannya.

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet, Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah juga mendorong adopsi teknologi, meningkatkan talenta digital dan menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital.

Dengan jangkauan internet yang lebih luas, maka dunia usaha di daerah dapat semakin berkembang karena memanfaatkan transaksi dalam jaringan.

Hingga Desember 2023, sebanyak 4.988 Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) telah dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Capaian itu mewakili sebanyak 96 persen dari total target pembangunan 5.618 BTS selama 2021-2024.

Berdasarkan data Kemkominfo, dari total 83.218 desa di seluruh Indonesia, sebanyak 84,9 persen desa telah terhubung dengan internet.

Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur internet di 12.548 desa yang belum terjangkau akses internet, melalui pembangunan kabel serat optik (fiber optic) di darat dan di laut secara masif. Hal itu dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses internet secara merata.

Digitalisasi perbankan

Seiring berkembangnya digitalisasi, lanskap sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya sektor perbankan dan industri pembiayaan turut berkembang dengan kehadiran beragam inovasi produk dan layanan keuangan digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sistem layanan sektor jasa keuangan juga semakin terdigitalisasi.

Bank-bank umum yang sebelumnya memusatkan layanan secara luar jaringan mulai berinovasi meningkatkan layanan yang bersifat mandiri dengan memanfaatkan media dalam jaringan sehingga melahirkan layanan perbankan digital.

Melalui layanan perbankan digital, proses administrasi dapat dilakukan dalam jaringan (online) tanpa perlu mengantre di kantor cabang bank, cepat dan praktis, dapat diakses kapan dan di mana saja selama 24 jam dalam sehari asalkan terhubung dengan jaringan internet. Kemudahan dalam bertransaksi dan otorisasi transaksi menjadikan layanan perbankan digital semakin diminati masyarakat terutama generasi yang sudah melek digital.

Transformasi digital juga menyebabkan fintech, terutama dalam pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P), dan dompet digital, berkembang pesat. Fintech telah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, di mana masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan kini dapat melakukan transaksi keuangan melalui platform digital.

Pembiayaan yang disalurkan melalui layanan fintech peer-to-peer lending menembus Rp69,39 triliun pada Juli 2024, meningkat menjadi 23,97 persen secara year on year (yoy).

Pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan fintech dan e-commerce. Bank Indonesia dan OJK berkolaborasi dalam mengeluarkan regulasi untuk memastikan sektor ini berkembang dengan sehat dan terkendali, termasuk melalui regulasi sistem pembayaran digital dan perlindungan data pengguna.

Meski demikian, di tengah kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan layanan ini, terdapat sejumlah tantangan atau potensi risiko yang perlu dimitigasi. Ancaman dan risiko siber di sektor digital muncul dengan ragam macamnya, seperti peretasan, keamanan data, insiden fraud dan pinjaman online ilegal. Masyarakat rentan terjerumus pada berbagai investasi atau kegiatan keuangan ilegal.

Berdasarkan data OJK, terdapat 10.890 entitas keuangan ilegal yang ditemukan dan diblokir pada periode 2017 sampai dengan 31 Juli 2024. Entitas keuangan ilegal tersebut terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas pinjaman online ilegal/pinjaman pribadi, dan 251 entitas gadai ilegal.

Selain jaringan internet yang masih harus terus diperluas, terdapat risiko siber seperti pencurian data pribadi dan pembobolan rekening. Dengan demikian, sistem perlindungan dan keamanan pada perbankan harus semakin diperkuat. Bank-bank harus berinvestasi pada optimalisasi penguatan dan pengembangan inovasi dan teknologi digital.

Di sisi lain, jika tanpa perhitungan yang bijak dan menakar kemampuan membayar, konsumen bisa semakin “terlena” dan tak terkendali mengakses layanan pinjaman di perbankan dan berbagai platform digital. Hal ini berpotensi menyebabkan tunggakan pembayaran utang atau kredit macet pada lembaga jasa keuangan.

Oleh karena itu, literasi keuangan harus semakin gencar dilakukan dan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar. Upaya tersebut bertujuan untuk mengarahkan masyarakat semakin bijak dalam mengelola keuangan dan mengakses pembiayaan dengan prioritas kebutuhan yang bukan sekadar konsumtif tapi produktif dan bertanggung jawab untuk mampu melunasi pembayaran pinjaman.

Dalam hal ini, seluruh pihak bahu membahu mempercepat literasi dan inklusi keuangan ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lain.

Sebanyak 1.732 kegiatan edukasi keuangan telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan dalam periode 1 Januari hingga 31 Juli 2024, dengan menjangkau lebih dari 3 juta peserta.

Di sisi lain, perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya perlu semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan pada masyarakat untuk dapat memitigasi kredit macet.

UMKM go-digital

Pemanfaatan platform digital, mempermudah UMKM dalam transaksi jual beli, mengurangi biaya, memasarkan produk dan memperluas akses pasar ke berbagai konsumen tanpa terbatas ruang dan waktu hingga akhirnya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih tinggi, lebih produktif dan inovatif karena digitalisasi.

Indonesia saat ini memiliki 64,19 juta UMKM, di mana mayoritas merupakan usaha mikro dan kecil yakni sebanyak 64,13 juta atau sekitar 99,92 persen dari keseluruhan sektor usaha.

Sebelum pandemi COVID-19, sekitar 9 juta UMKM go digital dari total 64 juta UMKM saat itu. Pada 2023, jumlah UMKM yang go digital bertambah menjadi 27 juta UMKM seiring dengan percepatan transformasi berbasis digital untuk penguatan kapasitas UMKM yang dilakukan oleh pemerintah.

Berbagai macam program, aplikasi, insentif dan dukungan diberikan pemerintah agar lebih banyak UMKM yang go digital, di antaranya aplikasi Pasar Digital UMKM atau disebut PaDi UMKM yang diciptakan Kementerian BUMN sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan.

Selain modal, bantuan go digital melalui Strategi Nasional Ekonomi Digital diberikan pemerintah. Dalam Laporan Capaian Kinerja Presiden 2020, pemerintah mengalokasikan Rp4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital.

Pemerintah juga memberikan layanan perizinan elektronik Online Single Submission (OSS) bagi UMKM. Pada 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 7.146.105 Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.

Selanjutnya, melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), lebih banyak UMKM onboarding di platform digital. Dalam periode Mei 2020 hingga Agustus 2021, gerakan itu menambah 15 juta atau lebih 22 persen UMKM melalui digital e-commerce.

Program digitalisasi UMKM yang diinisiasi oleh Bank Indonesia meliputi e-Farming, e-Commerce, Pendukung e-Financing, dan e-Payment.

E-farming dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital pada pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya. E-Commerce meliputi penguatan kapasitas dalam pemasaran digital dan pemasaran UMKM ke pasar global melalui platform digital.

Pendukung e-Financing dalam bentuk aplikasi digital bagi UMKM, seperti Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Sedangkan e-Payment berupa sarana pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM, yakni QRIS.

Penerapan QRIS di merchant-merchant UMKM telah memudahkan transaksi pembayaran dengan cara men-scan barcode. Cara yang cepat, aman dan handal dalam melakukan pembayaran ini pun semakin diminati oleh masyarakat.

Merujuk pada data Bank Indonesia, transaksi uang elektronik pada Juli 2024 meningkat 22,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1.272,35 juta transaksi. Sementara transaksi perbankan digital tercatat sebanyak 1.845,27 juta transaksi atau mengalami peningkatan 30,50 persen yoy pada Juli 2024.

Transaksi QRIS juga meningkat pesat 207,55 persen yoy dengan jumlah pengguna tercatat sebanyak 51,43 juta dan jumlah merchant 33,21 juta.

Digitalisasi layanan publik

Pada periode 2019-2024, reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas kerja Presiden RI Joko Widodo, yang menitikberatkan pada kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman, serta layanan birokrasi yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.

Reformasi birokrasi diwujudkan melalui birokrasi digital guna memangkas jalur yang berliku-liku akibat prosedur berbelit dan maraknya praktik pungutan liar (pungli).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikembangkan dan telah dibangun di berbagai daerah, yang juga menjadi salah satu upaya dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Implementasi SPBE diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik.

Proses perizinan satu pintu, terintegrasi dan terpadu dapat membenahi tata kelola pemerintahan yang cepat, produktif, efisien dan akuntabel sekaligus mendukung pencegahan korupsi.

Di masa pandemi COVID-19, pemerintah mengembangkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Kartu Prakerja menjadi layanan publik pertama yang dijalankan secara digital dari hulu hingga hilir. Program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah dengan platform digital (market place) dan lembaga pelatihan. Ada 17,5 juta orang yang menjadi penerima prakerja dalam periode 2020 hingga 2023.

Investasi di sektor inovasi dan teknologi digital dibutuhkan terus menerus untuk mampu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi terkini yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan kemaslahatan masyarakat.

Pemerintahan ke depan juga harus mampu memperkuat regulasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menguasai dan mengembangkan inovasi dan teknologi digital yang bermanfaat di berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari pemanfaatan digitalisasi dengan tujuan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045 maka Indonesia harus memiliki minimal dua magnet episentrum. Satu episentrum yang selama ini ada tidak cukup untuk mewujudkan pemerataan.

Setidaknya, itulah yang mendasari pembangunan ibu kota baru. Ibu kota baru dirancang sebagai episentrum baru. Dengan mendirikan ibu kota baru berarti ada pembangunan dan pengembangan wilayah baru melalui perubahan struktur ruang wilayah nasional. Yang kemudian mengerucut pada dibangunnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Kenapa harus pindah ke IKN?

Ada benang merah yang bisa disimak dari perjalanan rencana pemindahan ibu kota sebelumnya yang dimulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi.

Itu semua dimulai dengan masalah kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, sampai dengan peningkatan kompetensi SDM dan simbol identitas nasional. Itu semua bermuara pada persoalan utama; tidak meratanya pembangunan ekonomi nasional karena bertumpu pada Jakarta dan Pulau Jawa sebagai magnet episentrum pertumbuhan ekonomi tunggal.

Jakarta sebagai magnet episentrum ekonomi tunggal terasa semakin sulit untuk dioptimalkan. Kota itu bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, namun juga menjadi pusat segala rupa; pusat bisnis, pusat olahraga, pusat perdagangan, hingga pusat pendidikan dengan fasilitas terbaik.

Karena segala macam kegiatan berpusat di Jakarta, kota itu jadi sangat padat penduduk. Beban daya dukung itu kemudian jatuh ke wilayah sekitar Jakarta, yakni Bogor, Tangerang, sampai Bekasi. Wilayah-wilayah tersebut kemudian juga menerima ledakan pertumbuhan penduduk hingga menjadikan aglomerasi Jabodetabek menjadi yang terpadat kedua setelah Tokyo-Yokohama.

Penduduk Botabek yang sangat banyak itu mayoritas mencari nafkah di Jakarta. Mereka pergi-pulang Botabek-Jakarta setiap hari. Mobilitas yang masif ini tentunya tidak bisa ditopang oleh rasio infrastruktur jalan di wilayah Jakarta yang hanya 5,42 persen, sehingga kemacetan parah pun menjadi pemandangan sehari-hari mengingat kecepatan rata-rata di Jakarta sekitar 10-20 km per jam pada jam-jam sibuk.

Pertumbuhan penduduk dan mobilitas yang masif itu juga membuat ketersediaan infrastruktur air perpipaan di Jakarta dan sekitarnya tidak memadai sehingga memaksa masyarakat untuk memanfaatkan air tanah. Hal ini tentunya berakibat pada penurunan tanah di Jakarta dan sekitarnya yang rata-rata 7-10 cm per tahun. Akibatnya, banjir di kala musim hujan dan rob kerap terjadi di kawasan Jabotabek.

Kepadatan penduduk di wilayah Jabotabek kemudian juga menimbulkan problema mengenai ketersediaan perumahan. Dari data Kementerian PUPR diketahui bahwa tercatat backlog kepemilikan rumah sebanyak 9 juta unit yang harus dikejar pembangunannya oleh pemerintah.

Pemerataan ekonomi mulai bergerak

Pembangunan IKN tahap pertama yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sudah dimulai, namun apakah pemerataan ekonomi yang diharapkan sudah mulai terjadi?

Pembangunan IKN telah mulai menciptakan pertumbuhan ekonominya sendiri di Kawasan Nusantara dan sekitarnya yang pada tahun 2023 tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata ekonomi di Indonesia sebesar 5,05 persen (year-on-year), yakni Balikpapan 6,5 persen, Samarinda 8,6 persen, Kutai Kartanegara 5,1 persen dan Penajam Paser Utara 29,8 persen.

Untuk Balikpapan didominasi oleh sektor industri pengolahan (47,3 persen), Samarinda sektor konstruksi (23,1 persen), Kutai Kartanegara sektor pertambangan dan penggalian (62,5 persen) dan Penajam Paser Utara (40,3 persen).

Roda ekonomi di sektor properti untuk wilayah-wilayah sekitar IKN juga mulai bergerak dengan permintaan tertinggi berdasarkan tipe properti rumah tapak didominasi oleh dua kota yakni Balikpapan (69,1 persen) dan Samarinda (48,1 persen). Sedangkan untuk properti tanah didominasi Kabupaten Kutai Kartanegara (76,5 persen) dan Penajam Paser Utara (86,2 persen).

Data di atas menunjukkan pembangunan IKN mulai menarik minat investor yang bergerak dalam penyediaan lahan bagi proyek-proyek pembangunan IKN yang konsentrasi aktivitasnya di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Adapun permintaan properti di area-area sekitar IKN cenderung diminati oleh para pekerja proyek IKN yang mencari rumah tinggal di kota-kota terdekat dari IKN.

Bukan hanya roda perekonomian di Kalimantan Timur yang bergeliat karena pembangunan IKN, geliat roda ekonomi juga dirasakan oleh daerah-daerah di Indonesia Timur seperti Jawa Timur dan Sulawesi.

Di Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) terjadi peningkatan arus peti kemas yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan Nusantara. Arus peti kemas di KKT tumbuh sekitar 21 persen dari 96 ribu teus di semester 1 tahun 2023 meningkat menjadi 117 ribu teus di semester 1 tahun 2024.

Kemudian kunjungan kapal peti kemas, kapal roro, serta meningkatnya kegiatan kapal curah kering yang melakukan pemuatan batu pecah untuk pembangunan IKN di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, membuat kinerja layanan kapal tumbuh sekitar sekitar 6,01 persen yaitu dari 39,398 call kapal menjadi 41,766 call kapal.

Lalu adanya tambahan kapal tol laut untuk kegiatan bongkar komoditas rokok di Pelabuhan Nunukan. Meningkatnya permintaan kebutuhan barang proyek IKN serta barang consumer goods, seperti pakaian, makanan, dan elektronik di Samarinda. Hal serupa juga terjadi pada pengiriman pasir dari Sulawesi Barat dan pengiriman 70 bus pariwisata dari Jawa Timur ke Pelabuhan Balikpapan.

Pelayaran dan pengiriman dari sejumlah wilayah Indonesia Timur dalam rangka memenuhi kebutuhan material konstruksi dan bahan konsumsi untuk pembangunan IKN membuktikan bahwa pemerataan ekonomi di Indonesia Timur sudah mulai bergeliat dan berhasil meningkatkan kinerja tol laut sebagai landasan utama Indonesia menjadi negara maritim.

Pembangunan IKN juga berhasil menciptakan dampak positif bagi iklim investasi di Kalimantan Timur dengan mencatat pertumbuhan investasi asing 7,30 persen secara tahunan (year on year). Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri tercatat tumbuh positif 4,99 persen secara tahunan.

Terdongkraknya investasi di Kalimantan Timur tersebut tidak terlepas dari kegiatan peletakan batu pertama sebanyak tujuh kali dengan total investasi Rp56,8 triliun dan keterlibatan 31 investor.

Strategi besar ekonomi

Pada 17 Agustus 2024, untuk pertama kalinya perayaan HUT Kemerdekaan RI digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Rasa antusias, kagum, dan terpukau terpancar dari raut wajah mereka yang yang mengikuti perayaan HUT RI di IKN. Ada rasa bangga bahwa bangsa Indonesia bisa dan mampu membangun ibu kotanya sendiri.

Perayaan HUT RI di IKN menjadi bukti pencapaian untuk visi IKN sebagai simbol identitas nasional sebagaimana diinginkan oleh Presiden pertama RI Soekarno.

Pembangunan IKN merupakan program jangka panjang yang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pembenahan sosialisasi dan komunikasi terkait pembangunan IKN mesti dilakukan dengan mengedepankan strategi pentahelix antara agensi public relations swasta, humas-humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sampai dengan media massa.

Pembangunan IKN merupakan strategi besar bangsa Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi. Keberlanjutan pembangunan IKN yang menjadi komitmen presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Presiden RI Jokowi menjadi bab pertama perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan maju seperti dicita-citakan selama ini.