Tanggung jawab yang besar lengkap dengan kekuasaan serta sederet fasilitas mewah kerap kali menjadi buah simalakama bagi pejabat. Namun begitu, tidak sedikit pula mereka yang menjabat dengan jujur, bahkan memilih hidup sederhana, hingga namanya menjadi teladan sampai hari ini.
Mohammad Hatta, wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, adalah sosok pemimpin berwatak jujur, disiplin, seorang Muslim yang saleh, negarawan yang demokrat, dan ekonom yang berideologi kerakyatan.
Kepribadian beliau dibentuk dari lingkungan serta pengalaman hidupnya sedari kecil serta dimatangkan oleh ilmu pengetahuan yang diperolehnya.
Selain sifat-sifat terpuji tersebut, ada hal lain yang sangat membanggakan dari sosok bung Hatta, yakni kesantunan, kejujuran, disiplin, serta sikap antikorupsi.
Jenderal Hoegeng dikenal sebagai tokoh Kepolisian yang teguh memegang prinsip-prinsip hidupnya. Sejak ditugaskan menjadi Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Provinsi Sumatra Utara pada 1956 dan sejumlah jabatan lainnya, Jenderal Hoegeng dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana, penuh integritas, dan menjadi teladan tak hanya bagi Insan Bhayangkara, melainkan juga bagi masyarakat pada umumnya.
Artidjo Alkostar ialah seorang mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI. Usai menjabat sebagai Hakim Agung, ia menjadi Dewan Pengawas KPK Periode 2019-2023. Mengakhiri perjuangannya pada usia 73 tahun, Artidjo merupakan sosok yang penuh integritas, jujur, dan tegas hingga wafatnya menjadi kehilangan terbesar bagi dunia hukum di Indonesia.
Kualitas seorang pemimpin terletak pada integritasnya.
Pemimpin yang berintegritas akan mampu menjadi teladan dan dihormati orang disekitarnya.
Kisah-kisah integritas para tokoh bangsa di atas diharapkan bisa ditularkan kepada para pejabat publik yang sedang mengurus negeri ini.
PENGARAH
Akhmad Munir, Gusti Nur Cahya Aryani, Saptono, Teguh Priyanto
PRODUSER EKSEKUTIF
Sapto HP
PRODUSER
Ida Nurcahyani
PENULIS
Ris Beyhi, Farika Nur Khatimah, Hana Dewi Kinarina Kaban
FOTOGRAFER
Andika Wahyu, Prasetyo Utomo, Yulius Satria Wijaya, Sunyoto, Agung Rajasa, Aditya Pradana Putra, Zabur Karuru, Akbar Nugroho Gumay, M Risyal Hidayat, Septianda Perdana
KURATOR FOTO
Prasetyo Utomo
SUMBER FOTO
Antara Foto
INFOGRAFIK
Chandra/Wasril
EDITOR INFOGRAFIK
Heppy Ratna Sari
VIDEO
Azhfar Muhammad Rabbani, Denno Ramdha Asmara, Amita Putri Caesaria, Yovita Amalia, Hilary Pasulu, Ahmad Muzdaffar Fauzan, Satrio Giri Marwanto, Ludmila Yusufin Diah Nastiti, Rio Feisal, Rizky Bagus Dhermawan, Putri Hanifa, Arif Prada, Farah Khadija, Ibnu Zaki, Try Vanny, Pradanna Putra Tampi, Nusantara Mulkan, Chairul Fajri, Siti Zulaikha, Helmut Timothy
MUSIK LATAR
Sliders – Assaf Ayalon
DATA DAN RISET
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan, Pusat Data dan Riset Antara
WEB DEVELOPER
Y Rinaldi
Masa-masa setelah Hatta tidak menjabat sebagai wakil presiden adalah periode yang berat dalam hal masalah ekonomi. Setelah mundur dari pemerintahan, Hatta mulai merasakan sulitnya hidup sebagai orang biasa. Banyak keterbatasan yang dialami keluarganya karena uang pensiun Hatta sangatlah kecil.
Dia tidak hanya keteter membayar tagihan listrik, gas, dan air minum, melainkan juga tidak mampu melunasi pajak mobil yang dibelinya dengan subsidi pemerintah. Hatta bahkan tidak sanggup mengangsur tagihan jaminan telepon untuk vilanya di Megamendung karena jumlahnya berkali lipat dari uang pensiunnya. Sebagai pensiunan, Hatta menerima “sumbangan lauk pauk” sebesar Rp 1.000 sebulan.
Namun, keluarga Hatta siap mental menghadapi masa-masa sulit tersebut, sebab pada saat Hatta menjabat pun, keluarganya tidak bergaya hidup yang berlebihan seperti umumnya pejabat tinggi negara. Anak pertamanya, Meutia Farida Hatta, sudah dibiasakan naik bus kota saat pergi kuliah. Hatta telah mendidik keluarganya tentang menjaga nama baik, dan menjaga sebuah prinsip di atas segalanya.
Dengan pengalaman dan pergaulannya yang luas, serta memiliki pemahaman yang mendalam di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, tentunya sangat mudah baginya untuk bergaya hidup mewah. Ia bisa saja menjadi orang kaya secara materi dan tidak perlu merasakan kesulitan dalam hidupnya. Namun, visi kenegarawannya mengatakan, ia harus menjaga simbol kenegaraan. Bukan untuk dirinya sendiri. Hingga akhir hayatnya, Hatta dikenal sebagai sosok yang tetap sederhana.
Kesederhanaan Hatta berkali-kali tampak jelas ia tunjukkan dengan baik. Sebagai contoh, semasa menjabat sebagai wakil presiden, ia tergiur untuk memiliki sepatu Bally. Merek sepatu itu terkenal bermutu tinggi dan tak murah pada 1950-an. Iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu disimpan olehnya. Ia berusaha menabung demi membeli sepatu idamannya. Namun, uang tabungannya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan.
Sepatu itu tidak pernah terbeli dan guntingan iklan sepatu tadi menjadi saksi hingga Hatta tutup usia. Pribadi yang sederhana ini tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pejabat tinggi negara. Sebenarnya sangatlah mudah bagi Hatta memiliki sepatu Bally, andai saja ia mau memanfaatkan posisinya saat itu, misalnya dengan meminta tolong para duta besar atau pengusaha yang menjadi kenalannya. Barangkali bukan hanya sepatu merek Bally yang mampu dibelinya. Bisa saja ia memiliki saham di pabrik sepatu dan berganti-ganti sepatu baru setiap hari. Tetapi, ia tidak melakukan semua itu. Ia hanya menyelipkan potongan iklan sepatu Bally yang tak mampu dibelinya hingga akhir hayatnya.
Jika dilihat pada kondisi sekarang, seharusnya masa lalu juga demikian, tentu hal ini merupakan sebuah tragedi. Seorang mantan wakil presiden, orang yang menandatangani proklamasi kemerdekaan, orang yang memimpin delegasi perundingan dengan Belanda, hingga Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia, ternyata tidak mampu hanya sekadar membeli sepasang sepatu bermerek terkenal.
Meski memiliki jasa besar bagi kemerdekaan negeri ini, Hatta sama sekali tidak ingin meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi dari orang lain maupun negara. Semua yang dilakukan Hatta sudah mencerminkan bahwa ia tidak hanya jujur, tetapi juga tidak terkorupsikan (uncorruptable).
Bagi banyak orang, korupsi selembar kertas barangkali hanya satu dosa kecil yang dianggap mudah saja dimaafkan dan dilupakan. Akan tetapi tidak bagi Bung Hatta, ia tak hanya serius memperhatikan urusan yang melibatkan uang negara dalam jumlah besar, tapi juga teguh memegang prinsip untuk banyak hal yang mungkin dinilai orang lain hanya masalah sepele.
Seperti saat putri kedua Sang Proklamator, Gemala Rabi'ah Hatta menempuh kuliah di School of Medical Record Administration, Australia. Uang saku yang terbatas dari beasiswa Colombo Plan membuat anak kedua Bung Hatta itu mengambil pekerjaan paruh waktu. Ia pun menyisihkan akhir pekannya untuk bekerja di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney sebagai tenaga juru ketik. Kebetulan Gemala mahir mengetik dengan 10 jari.
Suatu ketika, pada sekitar awal Maret 1975 saat Gemala hendak mengeposkan surat kepada Bung Hatta, ternyata amplop miliknya sudah habis. Tanpa pikir panjang ia memakai amplop milik Konsulat. Akhir bulan datang surat balasan dari Jakarta. Dalam penutup suratnya Bung Hatta memperingatkan dengan tegas kepada anaknya agar tidak memakai kertas Konsulat Jenderal RI sebab bukan surat dinas, melainkan surat pribadi.
Bagi Hatta, pemisahan urusan negara dengan urusan pribadi adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Dan korupsi yang besar, biasanya bermula dari pembiaran terhadap hal-hal yang kecil. Di situ Hatta menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa mereka harus memisahkan antara milik negara dengan milik pribadi, walaupun hanya selembar amplop.
Tidak hanya anaknya yang pernah kena marah karena persoalan serupa. Suatu ketika sekretaris pribadi Hatta berinisiatif meminjam tiga lembar kertas dari kantor Sekretariat Negara di Medan Merdeka Utara, untuk digunakan mengetik surat-surat balasan, sebab persediaan kertas di kantor wakil presiden di Medan Merdeka Selatan habis.
Bung Hatta yang tahu belakangan lantas menegur sekretarisnya. Hatta meminta jika surat yang bersifat pribadi harus menggunakan kertas sendiri. Akhirnya sekretaris pribadi Hatta membeli kertas baru dengan uang pribadi Bung Hatta dan mengganti surat yang sudah diketiknya.
Dalam bukunya yang berjudul Mengenang Bung Hatta, Iding Wangsa Wijaya yang selama puluhan tahun mendampingi proklamator menjadi pembantu dan sekretaris pribadi Hatta menuliskan pengalamannya. Wangsa Wijaya mengatakan bahwa Hatta selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggarannya.
Seperti peristiwa pada 1970. Hatta diundang berkunjung ke Irian Jaya (Papua), untuk sekaligus meninjau tempat ia pernah dibuang pada masa penjajahan Belanda. Di sana ia disodori amplop sebagai uang saku, tetapi ia menolaknya. Ketika amplop itu disodorkan kepadanya, Hatta dengan spontan bertanya, “Surat apa ini?”
Dijawab oleh Sumarno yang mengatur kunjungan Hatta, “Bukan surat, Bung. Uang…..uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini.”
“Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?”
Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Hatta bahwa Amplop berisi uang itu adalah uang dari pemerintah. Hatta dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat dan menurut kebiasaan diberikan anggaran perjalanan termasuk uang saku. Tidak mungkin dikembalikan lagi.
Setelah terdiam beberapa saat, Hatta berkata, “Maaf, saya tidak mau menerima uang itu.” Hatta menegaskan bahwa itu adalah uang rakyat, yang harus dikembalikan pada rakyat.
Ketika mengunjungi Tanah Merah tempat Hatta dulu diasingkan, ia memberikan wejangan kepada masyarakat. Kemudian ia memanggil Sumarno.
“Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih disimpan?” tanya Hatta.
“Masih Bung.”
Lalu, Hatta menyerahkan seluruh uang itu kepada pemuka masyarakat di Digul. “ Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat,”tegasnya.
Dari berbagai peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosok Bung Hatta layak menjadi inspirasi agar kita tidak putus harapan akan adanya pejabat yang bisa konsisten menjalankan sumpah jabatannya serta mandat yang dipercayakan rakyat di bahunya.
Kinerja pejabat publik hari ini yang jauh dari harapan masyarakat, utamanya dalam aspek kejujuran, sangat bertolak belakang dengan sosok Bung Hatta, yang dikenal sebagai pejabat publik yang jujur dan sederhana. Kejujuran yang dicontohkan Bung Hatta saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden RI seperti terputus di tengah masyarakat Indonesia.
Dalam pandangan putri bungsu wakil presiden pertama RI Mohammad Hatta, Halida Nuriah Hatta, hal itu disebabkan faktor perkembangan sejarah politik Indonesia modern. Sejarah pemerintahan Republik Indonesia yang tumbuh berkembang pada hari ini akhirnya adalah suatu orientasi kepada kekuasaan.
"Jadi yang penting adalah kekuasaan, akhirnya aku adalah negara, sehingga mereka menjadi pejabat pemerintah atau yang sebetulnya bertugas untuk mengayomi masyarakat dan membawa cita cita bangsa, menjadi lebih memprioritaskan kekuasaan untuk dirinya sendiri atau untuk rezimnya sendiri" ucap Halida Hatta, saat ditemui Antara di kediamannya di Jakarta, Senin (15/05).
Menurut hemat Halida, tidak usah menjadi anak Bung Hatta, masyarakat umum pun bisa menilai jika ada yang salah dengan kondisi bangsa kita hari ini. Sifat asli masyarakat Indonesia seperti gotong royong, jujur, baik, ramah-tamah, dan juga tenggang rasa itu sudah hilang, utamanya etika. Sifat tenggang rasa sendiri bisa tumbuh jika ada etika yang hidup dalam hati.
Halida pun terkenang saat dirinya masih bersama ayah ibunya, hingga saat ibunya tutup usia di tahun 1999, dimana keadaan kala itu tidak seburuk seperti sekarang. Kondisi sekarang ini juga diperburuk oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. ketidaksiapan masyarakat maupun pemerintah, dalam hal ini pemerintah dari waktu ke waktu untuk mempersiapkan bangsa ini ke depannya mau sebagai apa. Padahal Indonesia sudah mempunyai perangkat yang dipersiapkan oleh para pendiri bangsa.
“Kalau kita camkan, pembukaan UUD 45, itu sudah mencakup lahir batin, dan juga mempersiapkan manusia Indonesia harus mempunyai etika moral yang bagaimana dan juga mempunyai tujuan hidup yang bagaimana”, kata Halida.
Menurut pendapat Halida, siapapun bisa menjadi pejabat publik dengan sepak terjang seperti bung Hatta jika ada tekad dan kemauan, karena pedomannya sudah ada, yakni UUD 45, dan juga cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia harus merdeka di atas kekuatan sendiri. Terlebih lagi jika ia adalah pemimpin yang mempunyai hak untuk membuat, mengambil keputusan dan kebijakan, serta memberikan arah.
Lebih jauh, Halida berharap masih ada pejabat publik yang terinspirasi dari kepemimpinan Bung Hatta, dan mau menerapkannya. Tidak hanya sekedar pada masa kampanye atau pada masa ketika rakyat dibutuhkan. Ketika tokoh inspirasi dibutuhkan kemudian nama Mohammad Hatta itu disebut.
“yang penting adalah mempunyai rasa cinta untuk tanah air dan ingin berkarya untuk tanah air dan bangsa ini. Menyudahi persoalan kemiskinan, untuk memberikan hak, dan juga mendidik masyarakat supaya mereka memang mempunyai kekuatan”demikian kata Halida Hatta.
Hoegeng dikenal sebagai sosok polisi yang tidak berulah macam-macam. Berbagai fasilitas dan hak-hak Hoegeng sebagai pejabat tinggi negara sebagian besar tidak digunakan Hoegeng. Bahkan, sebagian diberikan bagi anak buahnya meskipun dirinya hidup dalam kondisi pas-pasan.
Seperti saat menjabat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet. Sebenarnya Hoegeng akan mendapat jatah dua mobil. Satu mobil dinas sebagai Menteri dan satu mobil jenis Holden keluaran tahun 1965 yang ditawarkan bagi keluarganya. Namun Hoegeng menolaknya dengan alasan sudah punya dua mobil dinas. Satu mobil jeep Willis dari korpsnya di Kepolisian dan satu lagi mobil dinasnya sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet.
Karena harus diambil sesuai ketentuan Setneg, Hoegeng pun mengalah. Namun mobil itu dititipkan Hoegeng kepada sekretarisnya yang bernama Soedharto Martopoespito atau akrab dipanggil Dharto dengan alasan tidak punya garasi lagi. Mobil dinas yang dititipkan kepada Dharto pun diserahkan kembali kepada Sekretaris Kabinet (Sekab) yang baru setelah Hoegeng diberhentikan sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet. Jabatan Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet dibubarkan dan diganti dengan Sekretaris Kabinet. Hoegeng waktu itu ditunjuk menjadi Wakil Menteri Muda/Wakil Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi (Wamen/Wapangak) pada 3 Agustus 1966.
Dalam benak banyak orang, pensiunan orang pertama di Kepolisian Indonesia pastilah menyenangkan. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi pada Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Keteguhan prinsipnya untuk tidak menerima apa pun di luar gaji dari dinas kepolisiannya telah membuat kalang kabut keluarganya saat menerima keputusan harus pensiun. Mereka sempat bingung harus pindah dari rumah dinasnya karena belum punya rumah sendiri. Untungnya, Kapolri penggantinya cukup bijak. Polri menganugerahkan rumah kontrakannya di Jalan Mohammad Yamin Jakarta Pusat untuk ditempati sampai kapan pun.
Kondisi menyedihkan Hoegeng saat pensiun yang hanya memiliki rumah tumpangan dan uang pensiun itu pun membuat iba sejumlah Kapolda bekas anak buahnya. Mereka urunan membeli mobil Holden Kingswood dan diberikan kepada Hoegeng. Semula Hoegeng menolak hadiah itu karena tak ingin merepotkan bekas anak buahnya. Namun sesudah diyakinkan bahwa mobil itu hasil iuran para Kapolda, akhirnya Hoegeng pun mau menerimanya. Mobil itu menjadi mobil satu-satunya keluarga Hoegeng setelah pensiun. Tak lama kemudian Kapolri Jenderal Mohammad Hassan datang lagi dan menyerahkan rumah di Jalan Moh. Yamin kepada Hoegeng. Rumah itu dibeli Polri dan diserahkan kepada Hoegeng sebagai penghargaan dari Kepolisian.
Dalam kesederhanaannya, Hoegeng terus menjalani hidupnya sebagai pensiunan Polri yang kritis di Petisi 50. Bersama istri dan anak-cucunya, Hoegeng melalui hari-hari tuanya di rumah yang dibelinya sendiri di kawasan Perumahan Pesona Khayangan, Depok, Jawa Barat. Rumah itu dibeli Hoegeng setelah menjual rumahnya karena kesulitan mendapatkan uang di masa pensiunnya. Uang hasil penjualan rumahnya dibagi rata kepada anak-anaknya.
Hoegeng meninggal dalam usia 83 tahun. Penyakit stroke dan beberapa penyakit lain telah menggerogoti tubuh rentanya sekian lama. Namun, semangatnya untuk menegakkan hukum dan keadilan tak pernah padam. Semangat dan pengabdian Hoegeng itu patut diteladani oleh segenap anak bangsa.
Menjalani kehidupan dengan berpendirian pada kejujuran tentu tidaklah mudah. Selama menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Hoegeng Iman Santoso pernah menangani kasus pelik yang diduga melibatkan anak-anak pejabat dan putra salah seorang pahlawan revolusi.
Kasus itu adalah peristiwa Sum Kuning. Terjadi pada September 1970, seorang perempuan penjual telur ayam bernama Sumarijem mengadu ke polisi bahwa dirinya telah diperkosa empat pria gondrong di sebuah mobil. Hasil visum dokter mengungkapkan alat kelaminnya mengalami pendarahan, selaput daranya robek, paha kanan dan paha kirinya luka.
Sum dirawat di rumah sakit selama empat hari atas kejadian tragis itu. Alih-alih dibantu, perempuan malang berusia 17 tahun yang sehari-harinya menjajakan telur itu, justru disudutkan dan diperlakukan sebagai tersangka oleh polisi.
Saat disudutkan polisi, Sum sempat bercerita kepada wartawan bahwa dirinya telah ditahan polisi setelah pengaduan itu. Tak hanya itu, polisi juga mengancam akan menyetrum Sum, jika ia enggan bercerita dengan versi lain dari kisah yang sesungguhnya.
Pengakuan Sum kepada wartawan pun menarik perhatian berbagai kalangan hingga polisi merasa terusik. Sum kemudian dilaporkan ke pengadilan dengan tuduhan telah memberi keterangan palsu. Akhirnya jaksa menuntut Sum hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun.
Tuntuan jaksa membuat kontroversi kian merebak di tengah masyarakat, sebab versi lain terlanjur lebih laku di tengah masyarakat, yakni versi dari seorang makelar mobil bernama Budidono yang mengaku ikut memerkosa Sumarijem. Dari mulut Budidono keluar pengakuan bahwa tiga pemerkosa lainnya adalah anak penggede. Pengakuan ini sempat bocor dan beredar di masyarakat.
Tuntutan jaksa berupa hukuman tiga bulan penjara untuk Sumarijem ternyata ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Dalam putusan yang dibacakan hakim, ketua Ny. Lamijah Moeljarto mengatakan bahwa Sum tak terbukti memberikan keterangan palsu, karena itu ia harus dibebaskan.
Sehari setelah putusan pengadilan, Hoegeng yang saat itu menjabat sebagai Kapolri meminta pertanggungjawaban polisi Yogya. Ia memanggil Dandin 096 Yogyakarta, Komandan Besar Indrajoto, dan Kepala Daerah Kepolisian IX Jawa Tengah KBP Suswono ke Jakarta.
Kemudian Hoegeng memerintahkan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Reserse Katik Suroso untuk menghubungi siapa saja yang memiliki fakta tentang Kasus Sum Kuning.
Awal Januari 1971, Hoegeng membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini dengan nama “Tim Pemeriksa Sum Kuning. Kapolri yang terkenal akan kejujurannya ini melaporkan kasus Sumarijem ke Presiden Soeharto. Kemudian, Soeharto menginstruksikan agar perkara ini ditangani Tim Pemeriksa Pusat.
Akan tetapi sejak ada campur tangan Soeharto, Hoegeng menyadari bahwa sebuah kekuatan besar ingin membuat kasus ini menjadi bias. Itu sebabnya pada suatu saat Hoegeng mengatakan kasus ini mungkin tak bisa diungkap pada masa jabatannya.
Pada 2 Oktober 1971 Hoegeng dipensiunkan dengan alasan untuk peremajaan. Penggantinya adalah Inspektur Jenderal Polisi M. Hasan. Usai dipensiunkan di umur 49, Hoegeng sempat ditawari menjadi duta besar Swedia dan Belgia. Namun tawaran itu ditolaknya karena bersikukuh mengabdikan dirinya di tanah air.
Karir Jenderal Hoegeng berakhir sebagai Kapolri. Hingga akhir hayatnya Hoegeng tetap setia memilih jalan kejujuran.
Hoegeng mempunyai peranan besar bagi pembangunan polisi Indonesia masa depan. Sebagai Angkatan pertama PTIK, Hoegeng terlibat langsung dalam proses pembentukan dan pemantapan Lembaga kepolisian. Hoegeng pula yang mendesain lambang PTIK karena kepandaiannya melukis. Hoegeng lulus PTIK pada sekitar November 1952.
Usai bertugas di Jawatan Kepolisian Provinsi Jatim, penugasan Hoegeng yang kedua sebagai kepala Reskrim di Medan, Sumatra Utara. Medan menjadi batu ujian bagi seorang Polisi karena daerah ini terkenal dengan penyelundupan. Hoegeng disambut secara unik, rumah pribadi dan mobil telah disediakan oleh beberapa cukong perjudian. Hoegeng menolak dan memilih tinggal di hotel sebelum dapat rumah dinas. Masih ngotot, rumah dinas Hoegeng kemudian juga dipenuhi perabot oleh tukang suap itu. Karena kesal, Hoegeng mengultimatum agar barang-barang itu diambil kembali oleh pemberi. Tidak digubris, akhirnya perabot itu dikeluarkan secara paksa dari rumahnya dan diletakkan di pinggir jalan. Sehingga, gegerlah kota Medan saat itu, karena ada seorang kepala polisi yang tidak bisa disogok.
Sukses bertugas di Medan, Hoegeng kembali ke Jakarta. Kemudian ia ditugaskan sebagai kepala Jawatan Imigrasi. Sehari sebelum diangkat, ia menutup usaha kembang yang dijalankan istrinya di jalan Cikini karena khawatir orang-orang yang berurusan dengan imigrasi sengaja memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu.
Selepas dari tugas ini, Hoegeng diangkat menjadi Menteri Iuran Negara dalam kabinet “seratus menteri” Juni 1965. Pada 1966 ia kembali ke kepolisian sebagai deputi operasi. Selanjutnya pada 15 Mei 1968, Hoegeng dilantik sebagai Panglima Angkatan Kepolisian (kini Kapolri), di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Inspektur Upacara Jenderal Soeharto.
Sesaat setelah menjabat Pangak (Kapolri), Hoegeng melakukan dua pembaruan, keduanya menyangkut istilah, tetapi sungguh bermakna. Pertama, istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI), diganti menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kedua, istilah Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian RI, diganti menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
Salah satu upaya Hoegeng memperbaiki citra Polri, adalah menjalin hubungan baik dengan kalangan pers. Sebisa mungkin Polri bersikap terbuka terhadap pers. Pemberitaan pers tentang kegiatan Polri dan aspirasi masyarakat terhadap Polri adalah buku harian terbuka Polri. Tak ada hal yang disembunyikan kepada pers, atau masyarakat.
Saat sudah menjadi Kapolri, Hoegeng teringat saat dinas di Medan dulu, yang selalu dikelilingi wartawan. Hoegeng merasa senang karena Polri mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat saat itu. Pers tidak takut mempermasalahkan sepak terjang kepolisian. Kritik sosial dari masyarakat yang disalurkan lewat pers, menjadi masukan penting, yang membuat Hoegeng terkadang tidak bisa tidur nyenyak.
Kebijakan lain dari periode Kapolri Hoegeng yang masih terlihat jejaknya hingga kini adalah, keharusan mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor. Aturan ini diumumkan pada 2 Agustus 1971, dua bulan sebelum diberhentikan sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto. Latar belakang aturan ini berdasar realita saat itu. Sepeda motor menjadi jenis kendaraan bermesin yang harganya terjangkau masyarakat, sehingga lalu lintas menjadi rawan kecelakaan. Terlebih masih banyak persimpangan jalan yang belum tersedia lampu merah.
Meskipun saat itu menjadi polemik, kini terasa bahwa kebijakan mengenakan helm saat berkendara memang bermanfaat.
Hampir semua orang yang mengenalnya sepakat bahwa Artidjo ialah sosok yang bersahaja dengan integritas yang tidak diragukan. Figur seperti Artidjo inilah yang sangat dibutuhkan oleh Mahkamah Agung untuk menjaga citranya di mata masyarakat pada saat itu.
Jalan panjang Artidjo menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung bermula saat Menteri Sekretaris Negara kala itu memintanya langsung tanpa basa-basi. Sebagaimana kebanyakan orang, Artidjo juga awalnya menolak permintaan tersebut. Dalam hemat pandangannya, membenahi sistem peradilan di Indonesia sangat sulit.
Sepanjang pengalamannya menjadi pengacara dan pegiat LBH, Artidjo kerap kali melihat langsung transaksi suap menyuap dalam dunia peradilan. Bahkan, dirinya selalu kalah memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil hanya karena tak pernah sudi menyuap jaksa dan hakim yang sedang menangani kasusnya.
Namun akhirnya, Artidjo mengiyakan dan menyetujui menjalani serangkaian tes. Ia pun berhasil masuk menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak Tahun 2000 hingga 2018. Selama kurun waktu tersebut, ia telah memutus lebih dari 19.600 perkara, atau kurang lebih memutus 1100 perkara per tahunnya.
Artido merupakan sosok yang memiliki ketekunan, keikhlasan serta berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Selama delapan belas tahun menjalani karir sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, ia belum pernah mengajukan permohonan cuti. Ia juga beberapa kali menolak untuk diajak pergi ke luar negeri. Alasannya sederhana, sebagai Ketua Muda sejak tahun 2007 atau Ketua kamar Pidana, Artidjo merasa bertanggungjawab terhadap penetapan tahanan dan penyelesaian perkara dari seluruh Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit dan perlu pengawasan dua puluh empat jam setiap harinya.
Artidjo juga pernah menulis di pintu kamar kerjanya, “Tidak menerima tamu yang berhubungan dengan perkara.” Saat itu, banyak reaksi yang tidak setuju dengan sikapnya tersebut. Namun begitu, tulisan tersebut justru menjadi sikap resmi di lingkungan Mahkamah Agung di kemudian hari.
Dalam buku yang berjudul “Artidjo Alkostar titian keikhlasan, berkhidmat untuk keadilan”, Artidjo mengungkapkan bahwa pekerjaannya sebagai Hakim Agung menjadi salah satu bentuk ibadah dirinya. Oleh karena itu, lahirlah sikap keikhlasan yang berkhidmat untuk keadilan. Itulah kontribusi yang mampu ia sumbangkan untuk Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sosok Hakim Agung Artidjo adalah musuh bagi para koruptor sekaligus penjaga citra Mahkamah Agung dan pengadilan secara umum. Artidjo punya peranan kuat dalam membangun persepsi positif Lembaga pengadilan dan Mahkamah Agung.
Bagi Artidjo, menjadi Hakim Agung adalah sebuah tantangan karena kasus yang terdapat di Mahkamah Agung tentunya kasus-kasus berat sehingga memerlukan keahlian, ketekunan, dan ketrampilan khusus, agar putusan-putusan yang diambil ialah putusan yang berkualitas.
Beruntungnya sebelum menjadi Hakim Agung, Artidjo telah memiliki dua modal yang sangat penting, yakni modal praktisi sebagai advokat profesional dengan jam terbang tinggi dan modal ilmu sebagai akademisi. Tidak banyak Hakim Agung yang memiliki pengalaman tersebut secara bersamaan. Kedua modal pengalaman tersebut menjadi pegangan Artidjo selama berkontribusi bersama Mahkamah Agung.
Di awal tugas menjadi Hakim Agung, Artidjo mendapat tugas menangani kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Tidak berhenti sampai di situ, Artidjo juga menangani kasus pembubaran Partai Golkar. Dalam menangani kasus korupsi Bank Bali dengan terdakwa Joko Tjandra, Artidjo melakukan Dissenting Opinion yang pertama sebelum ada undang-undangnya tahun 2004 dan sebelum perkara Akbar Tanjung.
Ada beberapa perbedaan prinsipil penilaian antara Artidjo dengan kedua Hakim Agung lainnya ketika menangani kasus Joko Tjandra. Saat itu, Artidjo berpendapat perbuatan Joko Tjandra telah ada unsur merugikan keuangan negara. Dengan alasan itulah, menurut Artidjo Joko Tjandra pantas diganjar dengan pidana 20 tahun penjara.
Banyak orang mengira, hukuman para pelaku pasti bertambah jika jika Artidjo yang menangani kasus tersebut. Namun begitu tidaklah demikian, alasan dibalik putusan tersebut ialah pasal yang diterapkan Artidjo berbeda dengan pasal yang diterapkan hakim-hakim lainnya. Putusan-putusan Hakim Artidjo itu bisa menjadi yurisprudensi dan terobosan hukum bagi para hakim dan para praktisi hukum.
Menurut hemat pandangan Artidjo, setiap kasus memiliki karakternya sendiri, sehingga wajib dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Artidjo percaya, integritas putusan Hakim berkorelasi dengan kualitas pertimbangan hukumnya.
Di dalam buku “Artidjo Alkostar titian keikhlasan, berkhidmat untuk keadilan”, Artidjo memberikan contoh, misalnya dalam perkara korupsi di Judex Facti diterapkan pasal 3 UU Tipikor, sedangkan di Judex Juris tingkat kasasi Mahkamah Agung di mana Artidjo sebagai Ketua Majelis diterapkan pasal 2 UU Tipikor. Maka dari itu, jika pasalnya berbeda, maka konsekuensi yuridisnya hukumannya tentu berbeda.
Artidjo berpendapat seorang Hakim Agung harus memiliki profesionalitas. Ada tiga komponen penting untuk terwujudnya sikap profesionalitas tersebut, yakni knowledge yaitu pengetahuan tentang hukum, skill legal technical capacity atau kapasitas ketrampilan teknis menerapkan undang-undang yang biasanya berkaitan dengan jam terbang yang tinggi dan moral integrity atau integritas moral yang berhubungan dengan tingkat kejujuran yang tinggi.
Sepak terjang Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam dunia penegakan hukum sudah tak diragukan lagi. Ia dikenal sebagai sosok hakim yang keras dalam menjatuhkan hukuman bagi para koruptor. Getokan palu Artidjo amat sangat menakutkan bagi terpidana koruptor karena vonis berat menanti jika kasasinya ditangani Artidjo.
Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi yang pernah ditangani Artidjo, diantaranya :
Pengacara Otto Cornelis Kaligis atau yang akrab dipanggil OC Kaligis.
Galaknya getokan palu Artidjo pernah dibuktikan kala Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan politisi Partai Nasdem ini dari tujuh tahun menjadi sepuluh tahun penjara setelah permohonan kasasinya ditolak. OC Kaligis adalah terpidana kasus dugaan suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara. Ia jadi tersangka bersama dua hakim lainnya yang bekerja sama mengamankan perkara kasus korupsi dana bansos Sumut hingga menyeret Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pudjo Nugroho.
Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq
Hakim Agung Artidjo memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Bahkan dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik.
Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh alias Angie
Angelina Sondakh alias Angie terlibat kasus korupsi Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mantan Puteri Indonesia itu divonis dua belas tahun penjara dan hukuman denda Rp 500 juta dari vonis sebelumnya empat tahun enam bulan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar
Hakim Agung Artidjo menolak kasasi Akil dan menguatkan putusan sebelumnya yang menghukum Akil dengan pidana seumur hidup. Persidangan kasus Akil diselenggarakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang itu, Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Bonaran Situmeang didakwa memberikan uang Rp 1,8 miliar kepada Akil Mochtar.
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah
Hakim Artidjo kali ini menolak pengajuan kasasi dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Hukuman terhadap Atut diperberat dari empat tahun menjadi tujuh tahun penjara. Ratu Atut merupakan terdakwa kasus dugaan suap terhadap hakim konstitusi terkait penanganan sengketa Pilkada di MK.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum
Hakim Artidjo kembali memperberat hukuman terhadap koruptor. Kali ini getokan palu Artidjo menyasar mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula diganjar tujuh tahun penjara kini harus mendekam di penjara selama 14 tahun.
Kasus-kasus diatas hanyalah beberapa dari banyaknya kasus kasus korupsi yang pernah Hakim Artidjo tangani. Tentunya masyarakat berharap akan lahir Artidjo-Artidjo muda sebagai penerus penegakan hukum di Indonesia di masa depan.
Setelah reformasi 1998, Indonesia telah memiliki banyak instrumen hukum untuk membatasi kekuasaan yang pada akhirnya berkaitan dengan perilaku antikorupsi. Sayangnya, sikap antikorupsi di Indonesia dinilai masih jauh dari harapan masyarakat karena belum diterapkan dengan baik oleh kalangan pejabat publik di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan oleh pegiat antikorupsi, Bivitri Susanti, saat ditemui ANTARA, di Jakarta, pada Jumat (9/6).
Kondisi itu diperparah lagi ketika di tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah dibajak dengan revisi undang-undang KPK. Padahal KPK menjadi contoh di negara-negara lain dalam hal pemberantasan korupsi. Penilaian tersebut disampaikan pegiat antikorupsi, Bivitri Susanti, saat ditemui Antara, di Jakarta, pada Jumat, 9 Juni 2023.
Menurut Bivitri, melihat tindak pidana korupsi tidak hanya melihat undang-undang Tipikornya saja, tetapi juga melihat aturan main yang mungkin membuka peluang untuk korupsi. Misalnya aturan main dalam partai politik yang longgar sekali. Tidak ada demokrasi internal parpol sehingga yang sebenarnya terjadi sekarang adalah kartel politik.
Banyak sekali calon Gubernur, calon Bupati, ataupun calon anggota DPRD dari partai politik tertentu yang berjanji pada orang-orang yang membayari dia untuk kampanye dan mencalonkan diri. Pada akhirnya dia harus membuat kebijakan dengan kapasitas dia ketika sudah terpilih. Dia harus mengembalikan uang itu dalam bentuk izin pertambangan, izin perkebunan sawit, dan sebagainya.
“Jadi kita tidak hanya bisa menyoroti UU Tipikor, UU KPK, tapi juga UU Parpol. Aturan main di DPR dan DPRD, dan juga soal dana kampanye dan dana parpol. Jadi memang banyak sekali yang harus kita rapihkan, karena korupsi itu tidak sekedar seperti mencuri, tapi dia jauh lebih rumit karena dia akan melibatkan kekuasaan. Jadi segala sesuatu yang kaitannya dengan kekuasaan juga harus kita rapihkan aturan mainnya” jelas Bivitri.
Bivitri melihat penegakan hukum terhadap pejabat yang terlibat korupsi pun masih sangat tebang pilih, tergantung kepada siapa yang sekarang sedang berkuasa. Karena korupsi akan selalu berkaitan dengan kekuasaan, sehingga indikasi-indikasi atau dugaan korupsi akhirnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik.
“Malah sangat mungkin penegak hukum pegang kartunya orang itu supaya dia gak bisa terlalu bebas melakukan manuver politik jadi alat saja sekarang akhirnya” ungkap Bivitri.
Menurut hemat Bivitri, meskipun tidak sedikit penegak hukum yang malah ikut menjadi pelaku ketika tengah mengusut kasus tindak pidana korupsi, namun masih sangat memungkinkan untuk menjadi penegak hukum yang punya integritas di Indonesia. Terbukti, Indonesia pernah memiliki sosok Hakim Agung Artidjo Alkostar yang dikenal jujur.
Ada banyak faktor yang bisa melahirkan sosok penegak hukum seperti Hakim Agung Artidjo Alkostar. Misalnya bagaimana pendidikan hukum itu diajarkan supaya orang-orang tidak hanya menghafal pasal saja. Pendidikan hukum di Indonesia harus mampu memberikan kemampuan melihat realita hukum bagi mahasiswanya, seperti yang dimiliki Artidjo.
"Menurut saya kalau kita bisa menciptakan pendidikan hukum yang bisa memberikan perspektif itu juga tidak perlu menunggu pengalaman kerja seperti yang pak Artidjo miliki, dari kampus sudah mulai diberikan hal-hal seperti itu sebenarnya bukan tidak mungkin akan tumbuh Artidj-Artidjo lainnya" demikian kata Bivitri.
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, pemerintah harus memperbaiki kinerja institusi penegak hukum dan fokus pada pelayanan publik. Pemerintah harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka betul-betul mengayomi dan transparan dalam melayani.
Tentunya kita harus senantiasa optimistis akan pemerintahan yang bebas korupsi. Kita percaya akan lebih banyak generasi mendatang yang memiliki kesadaran bekerja sama melakukan perubahan lebih nyata dalam konteks penegakan hukum dan antikorupsi.
Sutami adalah sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang amat disayang serta dikagumi. Presiden Soekarno sering mengundang Sutami sarapan di istana. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto kerap menjenguk Sutami saat sakit. Soeharto pula yang meminta Sutami untuk berobat ke luar negeri.
Sutami dikenal sebagai pribadi yang tidak suka mengumbar janji belaka. Sifat itulah yang menuai banyak pujian. Sebagai insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), ia sangat menyukai pekerjaan lapangan, hingga menerima julukan sebagai “menteri yang tak punya udel”. Panggilan itu disematkan para wartawan yang selalu diajak Sutami meninjau ke daerah-daerah terpencil. Kalau ada ojek, ia naik ojek. Bila tidak ada, maka Sutami akan rela jalan kaki puluhan kilometer selama berjam-jam hanya untuk langsung bertemu masyarakat kecil.
Menteri Sutami begitu sederhana hingga dijuluki sebagai “Menteri Termiskin” dalam sejarah Indonesia. Perangainya yang mengagumkan membuatnya dihormati banyak orang sehingga layak dijadikan teladan. Meski belasan tahun menjabat sebagai menteri, Sutami tetap memilih menjalani hidup sederhana.
Sang menteri ini sama sekali tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Bahkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dibeli dengan cara mencicil. Baru saat akan pensiun rumah itu lunas. Uniknya lagi adalah Menteri PU ini malah tidak merenovasi rumahnya sendiri. Diceritakan, tradisi saat lebaran tiba, rumah para pejabat biasanya selalu ramai dikunjungi tamu. Demikian pula rumah Sutami. Tak disangka, tamu yang berkunjung bukannya kagum, malah terkejut melihat kondisi rumah bapak menteri Sutami. Kondisi rumah Sutami amat berbeda dengan rumah menteri yang umumnya serba berkecukupan bahkan cenderung mewah. Ketika para tamu melihat ke atap ada banyak bekas bocor di langit-langit rumah. Rupanya sudah lama rumah Sutami bocor. Kondisi itu terungkap dari tulisan Hendropranoto Suselo, Staf Ahli Menteri PU, dalam Edisi Khusus 20 Tahun Majalah Prisma yang diterbitkan LP3ES (1991).
Kisah sederhananya hidup Menteri Sutami tak berhenti hanya pada atap rumahnya yang bocor. Layanan listrik di rumah kediaman pribadi Sutami yang ada di Kota Surakarta juga sempat dicabut sementara oleh PLN. Sutami ketika itu mengalami kekurangan uang, sehingga ia terlambat membayar tagihan listrik.
Kisah lainnya yang mencerminkan betapa sederhananya Sutami adalah ketika ia sakit. Sutami bahkan takut dirawat di rumah sakit, karena ia tidak punya cukup uang. Ia baru mau dirawat di rumah sakit ketika pemerintah turun tangan. Sutami diketahui mengidap penyakit lever yang diduga terjadi akibat Sutami sibuk bekerja tanpa memikirkan kesehatannya sendiri. Selama dirawat di rumah sakit, Presiden Soeharto kerap menjenguk Sutami.
Saat lengser tahun 1978, Sutami mengembalikan semua fasilitas negara. Kemudian pernah seorang pengusaha berniat memberinya mobil, sebab tahu bahwa mobil dinas Sutami ikut dikembalikan usai pensiun. Dengan halus Sutami menolak. Sutami hanya minta diberi sedikit diskon saja dari pengusaha itu. Tak heran, julukan sebagai "Menteri termiskin" disematkan kepada Sutami. Semua itu terjadi akibat Sutami yang tak pernah berlebihan memanfaatkan fasilitas negara.
Sutami mengabdi pada negara sebagai menteri di era Soekarno dan Soeharto. Bentuk kasih dan sayang Presiden, menunjukkan bahwa Sutami bekerja bukan hanya untuk golongan tertentu serta tidak untuk satu rezim atau satu presiden saja. Melainkan demi bangsa dan rakyat Indonesia.
Meski hidup dalam kondisi sederhana selama menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik sejak 1965 hingga 1978, Ir. Sutami telah menorehkan banyak karya gemilang. Salah satunya, ia berhasil membangun Jembatan Semanggi yang hingga kini menjadi salah satu ikon Jakarta.
Sutami memperkenalkan teknik konstruksi yang begitu mengagumkan saat pembangunan Jembatan Semanggi yang diberi nama dengan istilah prestressed-concrete atau konstruksi beton pratekan. Ia menemukan teknik konstruksi itu di usia 33 tahun. Pembangunan jembatan yang diklaim sebagai cloverlef bridge terbesar di Asia Tenggara ini bertujuan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung pada saat itu.
Salah satu rintisan pembangunan proyek-proyek besar yang diilhami pikiran Sutami lainnya adalah bendungan dan PLTA Karangkates. Sebuah kehormatan disematkan pada mendiang Sutami oleh Presiden Soeharto pada 16 Desember 1981, saat meresmikan bendungan Karangkates. Presiden Soeharto memberi nama bendungan Karangkates sebagai “Bendungan Sutami”.
Penyematan nama Sutami merupakan bentuk rasa terima kasih bangsa Indonesia kepada salah satu putranya yang berjasa dalam pembangunan. Bendungan ini dibangun untuk menahan aliran Sungai Brantas, yang kemudian airnya digunakan untuk kepentingan irigasi di wilayah sungai.
Di masa kepemimpinannya, beragam proyek besar juga diawasinya. Diantaranya adalah renovasi Gedung DPR, pembuatan Waduk Jatiluhur, hingga pembangunan Bandara Ngurah Rai di Bali, dan lain-lain. Sutami juga turut membidani lahirnya Fakultas Teknik Universitas Indonesia, serta muncul dan beroperasinya jalan tol yang sekarang dikenal sebagai tol Jagorawi.
Meski memegang banyak proyek dengan skala besar, Sutami tidak pernah meminta upah kepada pemborong atau perusahaan yang mengerjakannya demi kepentingan pribadinya.
Selain itu, Sutami dikenal memiliki keahlian arsitektur yang mumpuni. Ia merupakan pelopor dalam penggunaan teori ultimate strength design di Indonesia. Salah satu hasil pikirannya adalah Kubah Gedung MPR/DPR berwarna hijau yang hingga kini masih dipertahankan.
Sebelumnya, atap gedung legislatif itu berbentuk kubah murni. Namun, Sutami mengingatkan bahwa hal itu akan memunculkan masalah serius. Alasannya, menyangkut pemerataan penyaluran beban gaya vertikal ke tiang-tiang penopang kubah. Ia pun membuat sketsa dan perhitungan hingga jadilah kubah Gedung MPR/DPR yang bisa kita lihat sekarang.
Pembangunan gedung MPR/DPR sendiri memakan waktu sekitar delapan tahun. Kini bangunan itu menjadi salah satu bangunan megah dan bersejarah di Jakarta.
Kepeloporan Sutami di bidang teknik lainnya antara lain mendorong penggunaan electronic data processing (Komputer) dalam perhitungan-perhitungan teknik di Indonesia, memelopori pengikutsertaan pihak perguruan tinggi untuk membantu memecahkan masalah teknik dalam pembangunan prasarana.
Sutami memang berbeda. Semua orang yang bekerja dengannya selalu bisa menangkap kesan pendiam dan sederhana darinya. Meski telah tiada, namun nama Ir Sutami diabadikan untuk menamai banyak hal di Indonesia, mulai dari Jalan Ir. Sutami di Surakarta, hingga nama bendungan.
Integritas Sutami demi memastikan meratanya proyek pembangunan hingga ke pelosok negeri patut diacungi jempol. ANTARA mengunjungi kediaman putri kedua Sutami, yakni Dewi Susilowati untuk merangkai kembali kepingan-kepingan kisah penuh integritas Sutami dalam membangun untuk rakyat tanpa kompromi.
Dewi Susilowati menyampaikan kepada ANTARA, di Jakarta, pada Kamis (22/6) perihal pentingnya meneladani integritas sang ayah agar kelak hadir generasi baru yang memiliki misi membangun untuk masyarakat luas di kemudian hari.
Sutami lahir di Surakarta pada 19 Oktober 1928. Ia diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Menko Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dalam Kabinet Dwikora di era Presiden Soekarno pada Juni 1965. Jabatan sebagai menteri melekat pada Sutami hingga tahun 1978. Selama itu, Sutami begitu dipercaya oleh Soekarno dan Soeharto.
Semasa menjabat sebagai Menko PUTL, Sutami rela menghabiskan hari-harinya jauh dari keluarga, melewatkan banyak momen istimewa dengan istri dan kelima anaknya hanya untuk mengawasi langsung jalannya proyek.
Hal ini pun diamini oleh Dewi Susilowati. Di mata Dewi, ayahnya memang bertangan besi bila menyoal proyek-proyek pembangunan negara, dari yang berskala besar hingga jauh dari pusat kota dan minim pemberitaan. Kepada anak dan istrinya, Sutami menegaskan tugas utamanya ialah mengurus rakyat, sehingga mengurus keluarga sepenuhnya menjadi peran Sri Haryati, sang istri.
“Bapak sudah pesan ke ibu, kamu urus anak-anak di rumah, saya urus rakyat, benar-benar urus rakyat karena harus ke daerah. Jadi, bapak itu lebih mementingkan rakyat sebenarnya. Semisal, ada wilayah yang tidak punya fasilitas jalan, segera datang dibuatkan jalannya, belum ada listrik, kemudian langsung dianggarkan pengadaannya,” kata Dewi sembari menahan tangis mengenang sang ayah.
Insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Bandung tersebut begitu menyukai pekerjaan lapangan, hingga menerima julukan sebagai “menteri yang tak punya udel”. Bila tidak ada kendaraan, Sutami rela jalan kaki puluhan kilometer selama berjam-jam hanya untuk bertemu langsung dengan masyarakat kecil.
Di lain kesempatan, Dewi turut menyaksikan langsung sepak terjang Sutami yang tidak sungkan menggulung lengan kemejanya ketika turun memeriksa salah satu proyek jembatan yang tengah dikerjakan di daerah Cipularang.
“Saya ingat salah satu proyek jembatan, mungkin di daerah Cipularang. Waktu itu, kita berencana menyusul keluarga ke Bandung. Kebetulan saya hanya berdua dengan bapak. Lalu, bapak minta saya tunggu sebentar di mobil karena mau cek jembatannya dulu. Dari dalam mobil itu, saya lihat langsung, bapak ya ikut mengecek hingga ke kolong jembatan. Jadi, benar-benar bapak itu begitu detail memperhatikan, benar-benar turun ke lapangan, tidak percaya begitu saja,” tutur Dewi yang juga seorang insinyur sipil.
Pada saat yang sama, Sutami juga dikenal tegas mengawasi perihal penyusunan dan penggunaan anggaran proyek. Berasal dari keluarga yang sederhana bahkan tergolong miskin, ia telah terlatih membelanjakan uang secara efisien.
Adapun yang lebih penting, Sutami sadar betul besarnya tanggung jawab moral dalam membelanjakan uang negara, sehingga tidak ada istilah ‘titipan’ ataupun mark-up dalam setiap anggaran proyek yang ditanganinya. Ia tidak pernah meminta upah kepada pemborong atau perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek berskala besar.
“Bapak pengawasannya kuat, selalu mengontrol langsung, jadi orang-orang yang terlibat di dalam proyek juga segan, tidak terlalu berani melakukan penyimpangan seperti sekarang. Lagipula, bapak juga orangnya tegas kalau soal anggaran, sebisa mungkin bapak cari yang tidak hanya efisien pengerjaan, namun juga cost, gak ada itu titip-titipan sama bapak,” imbuh Dewi lagi.
Ketegasan sang menteri dalam mengelola anggaran proyek tercermin lewat gaya hidupnya yang tidak pernah bermewah-mewahan. Sutami yang juga mendapat sebutan sebagai “Menteri Termiskin” dalam sejarah Indonesia ini memiliki rumah dengan kondisi yang memprihatinkan saat itu.
Kondisi rumah Sutami amat berbeda dengan rumah menteri kebanyakan yang serba berkecukupan, bahkan cenderung mewah. Dewi mengakui langit-langit rumah ayahnya dahulu memang banyak bocor di sana-sini dan lama baru ia perbaiki, sehingga kerap kali mengundang tanya para tamu-tamu penting yang datang berkunjung ke rumah mereka.
Sementara itu, rumah pribadi Sutami yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat juga dibelinya dengan cara mencicil dan baru lunas ketika ia akan pensiun. Belasan tahun menjabat sebagai menteri tetap membuat Sutami menjalani hidup dengan sederhana.
Usai lengser dari jabatannya sebagai menteri, Sutami pun masih sering menerima kunjungan di rumah pribadinya, baik dari kalangan akademisi maupun para pimpinan proyek yang hendak meminta saran dan ilmu. Ia tidak lepas tangan begitu saja, bahkan beberapa kali masih bersedia menjadi konsultan untuk beberapa proyek pembangunan infrastruktur negara sebelum akhirnya benar-benar istirahat karena sakit yang ia derita.
Sebagaimana diketahui, Sutami memperkenalkan teknik konstruksi yang begitu mengagumkan lewat pembangunan Jembatan Semanggi dan diberi nama dengan istilah prestressed-concrete atau konstruksi beton pratekan. Pembangunan jembatan yang diklaim sebagai cloverlef bridge terbesar di Asia Tenggara ini bertujuan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games 1962.
Oleh karena itu, Dewi berharap akan hadir insiyur-insiyur seperti Sutami di kemudian hari, yang tidak hanya memiliki ilmu, namun juga integritas dan budi pekerti baik dalam memimpin proyek, utamanya yang berkenaan dengan infrastruktur negara.
“Pembangunan dari kita yang insinyur ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan sekelompok atau pribadi. Saya berharap di kemudian harinya ada sosok-sosok yang misinya itu benar-benar membangun untuk masyarakat luas dan jangka panjang, benar-benar dipikirkan,” ujar Dewi menutup nostalgianya.