Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat penerapan keadilan restoratif berupa penghentian penuntutan perkara pidana ringan terus bertambah dari tahun ke tahun, dan pada 2023 mencapai jumlah tertinggi, yakni lebih dari dua ribu perkara.
Penerapan keadilan restoratif hingga 2023
- Rabu, 3 Januari 2024 13:00 WIB
Komentar
Berita Terkait
Menakar urgensi pengesahan segera revisi UU Narkotika
- Kemarin 16:12
Jalan keluar mengatasi kepadatan lapas dan rutan
- 17 November 2024
Jampidum setujui penghentian penuntutan dua perkara di Kalsel
- 15 November 2024
Kejaksaan Jembrana pantau penerima program restoratif justice
- 14 November 2024
BPHN: Kades-lurah alumni PJA dapat kurangi beban kasus di pengadilan
- 12 November 2024
MK konsisten dorong penguatan keadilan restoratif
- 25 Oktober 2024
Keadilan restoratif, terobosan hukum yang lebih humanis
- 14 Oktober 2024
Dirjen HAM: Revisi UU SPPA perlu untuk perjelas aturan bagi ABH
- 15 September 2024
Polisi lakukan keadilan restoratif untuk 178 tersangka kasus narkoba
- 9 September 2024
