Pemerintah berupaya mempercepat pemerataan ekonomi melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur skema pendanaan serta pajak dan retribusi ke daerah.
Pemerataan ekonomi nasional melalui UU HKPD
- Senin, 14 Maret 2022 12:17 WIB
Komentar
Berita Terkait
Menkeu: Indonesia tekan ketimpangan fiskal lewat UU HKPD
- 24 September 2024
Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi
- 24 Januari 2024
Kemenkeu: Pemda boleh atur insentif fiskal soal pajak hiburan
- 16 Januari 2024
Kemenkeu: Tak semua pajak hiburan naik jadi 40-75 persen
- 16 Januari 2024
Menkeu: APBN-APBD perlu disinergikan guna maksimalkan peran keduanya
- 22 November 2023
Kemenkeu: Peran UU HKPD untuk kesejahteraan yang adil dan merata
- 17 Oktober 2023
