Pengamat perkirakan "pajak orang kaya" akan tambah penerimaan negara
- 5 Oktober 2021
RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Jumat, 27 Juli 2018 14:33 WIB
RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (kanan) memberikan keterangan pers mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PNBP dikelompokan menjadi enam kategori di antaranya Pemanfaatan SDA, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN), Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. (ANTARA /Aprillio Akbar)
RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PNBP dikelompokan menjadi enam kategori di antaranya Pemanfaatan SDA, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN), Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. (ANTARA /Aprillio Akbar)
RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (kanan) memberikan keterangan pers mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PNBP dikelompokan menjadi enam kategori di antaranya Pemanfaatan SDA, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN), Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. (ANTARA /Aprillio Akbar)
Komentar
Berita Terkait
CORE: Kelanjutan RUU KUP kunci dorong penerimaan pajak 2022
- 27 Agustus 2021
Misbakhun: RUU KP tidak kurangi peran negara
- 11 September 2018
Prabowo beri perhatian menteri di London: Pakai mantel, nanti sakit
- 22 November 2024
Harta kekayaan Sri Mulyani Indrawati menurut LHKPN
- 11 November 2024
Sri Mulyani jelaskan alasan adanya perombakan struktur Kemenkeu
- 8 November 2024
