Walikota - Bupati Tolak Pilkada oleh DPRD

Kamis, 11 September 2014 20:34 WIB

Walikota - Bupati Tolak Pilkada oleh DPRD

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor (kelima kanan) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut (keempat kiri) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar poster saat rapat koordinasi luar biasa membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). Apkasi dan Apeksi menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, serta mengimbau pemerintah agar mengambil kebijakan pikada langsung. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Walikota - Bupati Tolak Pilkada oleh DPRD

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor (tengah) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut (kelima kiri) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar poster saat rapat koordinasi luar biasa membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). Apkasi dan Apeksi menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, serta mengimbau pemerintah agar mengambil kebijakan pikada langsung. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Walikota - Bupati Tolak Pilkada oleh DPRD

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah saat rapat koordinasi luar biasa tentang polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). Apkasi dan Apeksi menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, serta mengimbau pemerintah agar mengambil kebijakan pikada langsung. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Walikota - Bupati Tolak Pilkada oleh DPRD

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor (keempat kiri) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut (keempat kanan) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar rapat koordinasi luar biasa membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). Apkasi dan Apeksi menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, serta mengimbau pemerintah agar mengambil kebijakan pikada langsung. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)