Sanksi bagi ASN pelanggar netralitas pilkada, akademisi: Minimal ada
- 11 jam lalu
MK Putuskan Pansus Angket KPK Sah
- Kamis, 8 Februari 2018 20:17 WIB
MK Putuskan Pansus Angket KPK Sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) membacakan putusan disaksikan Hakim MK Anwar Usman (kiri) dan I Dewa Gede Palguna (kanan) saat sidang gugatan UU MD3 di Jakarta, Kamis (8/2/2018). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas mengenai Panitia Khusus Hak Angket DPR dan menyatakan bahwa Pansus tersebut sah secara konstitusi. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
MK Putuskan Pansus Angket KPK Sah
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) mengikuti sidang gugatan UU MD3 di Jakarta, Kamis (8/2/2018). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas mengenai Panitia Khusus Hak Angket DPR dan menyatakan bahwa Pansus tersebut sah secara konstitusi. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Komentar
Berita Terkait
Pakar: Putusan MK beri penegasan tentang kewajiban TNI/Polri netral
- 19 November 2024
Pakar: Putusan MK soal desain surat suara patut diapresiasi
- 18 November 2024
Kompolnas dukung putusan MK soal netralitas Polri di pilkada
- 18 November 2024
KPU: Pemerintah dukung pilkada ulang meski belum susun anggaran
- 18 November 2024
Pakar: Putusan MK soal surat suara bikin pemilih tahu konsekuensi
- 18 November 2024
Sepekan, putusan MK soal pilkada hingga pengguna judi "online" 2024
- 17 November 2024
Pakar: Putusan MK soal pilkada ulang satu tahun beri kepastian hukum
- 15 November 2024
Foto Terkait
Foto pilihan pekan keempat Agustus 2024
- 26 Agustus 2024
KPU tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK terkait Pilkada
- 23 Agustus 2024
Aksi kawal putusan MK di Bandung ricuh
- 22 Agustus 2024
KPU sikapi putusan MK
- 22 Agustus 2024
Aksi gabungan pengunjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi
- 22 Agustus 2024
KPU tanggapi hasil putusan MK soal Pilkada
- 20 Agustus 2024
