Pemantau berpeluang jadi pemohon sengketa hasil pilkada calon tunggal
- 8 November 2024
Sidang Pidana Penggelembungan Suara
- Selasa, 6 Mei 2014 15:55 WIB
Sidang Pidana Penggelembungan Suara
Tiga majelis hakim PN Serang yang diketuai Naisyah Kadir (kedua kiri) bersama jaksa Andri Saputra (kanan) serta saksi Sutrisno dari KPUD Serang (kiri) memeriksa barang bukti kasus pidana penggelembungan suara pada pemilu legislatif lalu dengan terdakwa mantan Ketua PPK Pamarayan, Kabupaten Serang, M. Nasir di PN Serang, Banten, Selasa (6/5). Nasir terancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda Rp. 50 juta karena didakwa melanggar Undang-undang Pemilu dengan menggelembungan suara caleg diantaranya Aeng Haerudin (Demokrat), Yandri Susanto (PAN) dan Ei Nurul Khotimah (PKS) di 12 TPS di Kecamatan Pamarayan. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Sidang Pidana Penggelembungan Suara
Tiga majelis hakim PN Serang yang diketuai Naisyah Kadir (kedua kiri) bersama jaksa Andri Saputra (tengah) memeriksa barang bukti kasus pidana penggelembungan suara pemilu legislatif lalu dengan terdakwa mantan Ketua PPK Pamarayan, Kabupaten Serang, M. Nasir (kanan) di PN Serang, Banten, Selasa (6/5). Nasir terancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda Rp. 50 juta karena didakwa melanggar Undang-undang Pemilu dengan menggelembungan suara caleg diantaranya Aeng Haerudin (Demokrat), Yandri Susanto (PAN) dan Ei Nurul Khotimah (PKS) di 12 TPS di Kecamatan Pamarayan. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Komentar
Berita Terkait
Foto Terkait
Sidang pembuktian sengketa Pileg 2024 di MK
- 16 Agustus 2024
MK tolak permohonan Capres-Cawapres 1 dan 3
- 22 April 2024
