Ribuan warga Peru turun ke jalan protes pemakzulan Presiden Martin Vizcarra
Jumat, 13 November 2020 08:53 WIB
Ribuan demonstran melakukan aksi terkait pemakzulan Presiden Martin Vizcarra di Lima, Peru, Jumat (12/11/2020). Kongres Peru, Senin (9/11), memilih untuk melengserkan Presiden Martin Vizcarra dalam sidang pemakzulan atas tuduhan korupsi. Hasil sidang itu merupakan upaya kedua dalam beberapa bulan untuk menurunkan sang presiden dari kursi jabatannya atas tuduhan bahwa ia menerima suap sebagai gubernur dari perusahaan yang memenangkan kontrak pekerjaan umum.
ANTARA FOTO/REUTERS/Sebastian Castaneda/pras.
Ribuan demonstran melakukan aksi terkait pemakzulan Presiden Martin Vizcarra di Lima, Peru, Jumat (12/11/2020). Kongres Peru, Senin (9/11), memilih untuk melengserkan Presiden Martin Vizcarra dalam sidang pemakzulan atas tuduhan korupsi. Hasil sidang itu merupakan upaya kedua dalam beberapa bulan untuk menurunkan sang presiden dari kursi jabatannya atas tuduhan bahwa ia menerima suap sebagai gubernur dari perusahaan yang memenangkan kontrak pekerjaan umum.
ANTARA FOTO/REUTERS/Sebastian Castaneda/pras.
Demonstran melakukan aksi terkait pemakzulan Presiden Martin Vizcarra di Lima, Peru, Jumat (12/11/2020). Kongres Peru, Senin (9/11), memilih untuk melengserkan Presiden Martin Vizcarra dalam sidang pemakzulan atas tuduhan korupsi. Hasil sidang itu merupakan upaya kedua dalam beberapa bulan untuk menurunkan sang presiden dari kursi jabatannya atas tuduhan bahwa ia menerima suap sebagai gubernur dari perusahaan yang memenangkan kontrak pekerjaan umum.
ANTARA FOTO/REUTERS/Sebastian Castaneda/pras.
Demonstran melakukan aksi terkait pemakzulan Presiden Martin Vizcarra di Lima, Peru, Jumat (12/11/2020). Kongres Peru, Senin (9/11), memilih untuk melengserkan Presiden Martin Vizcarra dalam sidang pemakzulan atas tuduhan korupsi. Hasil sidang itu merupakan upaya kedua dalam beberapa bulan untuk menurunkan sang presiden dari kursi jabatannya atas tuduhan bahwa ia menerima suap sebagai gubernur dari perusahaan yang memenangkan kontrak pekerjaan umum. ANTARA FOTO/REUTERS/Sebastian Castaneda/pras.