Tiga ormas Golkar minta pembahasan RUU HIP tak dilanjutkan
- 18 Juni 2020
Pembahasan RUU Ormas
- Rabu, 18 Oktober 2017 17:11 WIB
Pembahasan RUU Ormas
Pakar hukum tata negara Refly Harun (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017). RDPU tersebut untuk meminta masukan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). (ANTARA /Wahyu Putro A)
Pembahasan RUU Ormas
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017). RDPU tersebut untuk meminta masukan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). (ANTARA/Wahyu Putro A)
Komentar
Berita Terkait
FPKS ajak ormas Islam kolaborasi bahas RUU
- 29 September 2022
Forum Temanggung Bersatu tolak RUU HIP
- 10 Juli 2020
Ormas Pemuda Pancasila tolak RUU HIP
- 25 Juni 2020
Pakar: Kearifan lokal harus diintegrasikan dalam sistem hukum
- 27 Oktober 2024
Pakar: Akademisi boleh berpihak tapi harus independen
- 25 Oktober 2024
Foto Terkait
Uji Materi UU Ormas
- 22 Februari 2018
Diskusi Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu Indonesia
- 5 Agustus 2019
Uji materi uu ormas
- 20 Maret 2018
Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap I
- 11 September 2018
Nonton Bareng Kampung BUMN
- 15 Juli 2018
Tasyukuran milad Partai Bulan Bintang
- 17 Juli 2023
Prabowo Subianto bertemu Yusril Ihza Mahendra
- 6 April 2023
Yusril jadi kuasa hukum Habil Marati
- 11 Juli 2019
Abu Bakar Baasyir bebas
- 18 Januari 2019
Sumpah Advokat Yusril Ihza Mahendra
- 21 September 2018
PBB Daftarkan Calon Legislatif
- 17 Juli 2018