SKK Migas koordinasikan tenaga kerja lokal dengan pemerintah daerah

Masalah tenaga kerja lokal telah dibicarakan lebih jauh dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Bupati KKT, Petrus Fatlolon saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ambon (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Inpex Corporation sebagai kontraktor pengembang Ladang Gas Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, akan mengkoordinasikan pemanfaatan tenaga kerja lokal untuk diperkerjakan di megaproyek tersebut.

"Kami akan tetap berkoordinasi dengan Pemprov Maluku maupun Pemkab KKT terkait rekrutmen tenaga kerja lokal untuk menunjang operasional dan pekerjaan proyek Ladang Gas Abadi Blok Masela," kata Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi di Ambon, Rabu.

Menurutnya, masalah tenaga kerja lokal telah dibicarakan lebih jauh dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Bupati KKT, Petrus Fatlolon saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, skema tenaga kerja yang akan dibutuhkan yakni bersifat temporer atau sementara waktu selama proyek fasilitas proyek strategis nasional itu dikerjakan, dan permanen saat memasuki kegiatan operasi.

"Untuk temporer akan disesuaikan dengan jadwal proyek. Tahap awalnya yakni pembukaan lahan (land clearing) berarti tenaga kerja yang direkrut sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Tentang jumlah yang dibutuhkan, dia mengaku saat ini belum bisa dikalkulasikan secara terperinci karena harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Saat tahapan konstruksi sejumlah pekerjaan akan ditangani oleh beberapa kontraktor secara terpisah, seperti mengurus kendaraan, makanan maupun konstruksi sejumlah fasilitas.

"Tahap konstruksi ini akan menyerap tenaga kerja sangat besar. Pasti sebagiaan besar warga di Maluku akan terserap sebagai tenaga kerja untuk jangka waktu hingga lima tahun.

Tahapan konstruksi pengembangan Ladang gas Abadi Blok Masela akan dimulai pada 2022 dan diharapkan rampung pada 2027.

"Jadi berbagai hal menyangkut penyerapan tenaga kerja ini masih terus kami bahas dan diharapkan Pemprov Maluku dan Pemkab Kepulauan Tanimbar. Sebanyak mungkin kami akan gunakan tenaga kerja lokal," tegasnya.

Dia juga meminta Pemprov Maluku dan Pemkab Kepulauan Tanimbar untuk membantu penyiapan tenaga kerja lokal yang siap berkompetisi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan saat megaproyek ini dimulai.

Sebelumnya Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, proyek tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja baik saat konstruksi maupun produksi "onstream".

"Saat pembangunan fasilitas Blok Masela dapat menyerap 30.000 tenaga kerja langsung maupun pendukung, dan saat beroperasi akan menyerap tenaga kerja antara 4.000 sampai 7.000 orang termasuk pembangunan industri petrokimia," ujarnya.

Pengembangan Blok Masela menelan total biaya pengembangan lapangan mencapai 18,5 miliar hingga 19,8 miliar dolar AS.

Pengembangan Ladang Abadi Blok Masela merupakan investasi asing terbesar sejak 1968 dan simbol pembangunan di Indonesia Timur yang berskala global setelah Freeport Indonesia.

Jumlah output gas alam di Lapangan Abadi sebesar 10,5 juta ton per tahun, mencakup sekitar 9,5 juta ton gas alam cair/LNG per tahun, dan memasok penyediaan gas untuk lokal melalui jalur pipa.

Untuk kondensatnya, mencapai sekitar 35.000 barel kondensat per hari. SKK sendiri menargetkan blok Masela akan mulai produksi pada 2027.

Inpex saat ini terlibat di kira-kira 70 proyek migas di lebih dari 20 negara termasuk Indonesia, Australia, Kazakhstan dan Uni Emirat Arab. Di Indonesia, Inpex telah hadir sejak 1966 melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Pemerintah Indonesia dibawah supervisi SKK SKK Migas.

Saat ini, Inpex berpartisipasi dalam 5 blok Migas yang mencakup kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi, termasuk menjadi operator di Blok Masela yang terletak di lepas pantai, yaitu Laut Arafura arah barat daya Kota Saumlaki, KKT.