Gubernur Sumbar: Variabel indeks demokrasi justru tidak demokratis

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat menilai variabel yang digunakan Badan Pusat Statistis (BPS) untuk menilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsi itu seperti larangan perayaan valentine, justru tidak demokratis karena tidak mengindahkan pendapat mayoritas masyarakat.

"Salah satu prinsip demokrasi itu adalah suara mayoritas. Di Sumbar mayoritas masyarakatnya mengedepankan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah atau adat bersendi agama. Kok itu dibilang tidak demokratis," ucapnya di Padang, Rabu.

Ia menilai kalau pemerintah daerah memaksa untuk mengizinkan perayaan valentine, sementara mayoritas masyarakat menolak. Itu baru tidak demokratis.
Baca juga: Papua Barat jadi provinsi dengan nilai IDI terrendah

Demikian juga untuk kewajiban penggunaan baju kurung sekali seminggu di Padang Panjang oleh Kemenag setempat. Hal itu jelas didukung oleh mayoritas masyarakat. Terbukti tidak ada yang protes.

Irwan menilai jika BPS hanya mengikuti caranya sendiri untuk menentukan IDI, Pemprov Sumbar tidak akan melarang dan hanya akan membiarkan saja. Karena ia meyakini nilai-nilai yang dianut dan dilaksanakan diprovinsi itu sudah sangat demokratis.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat IDI Sumbar pada 2018 mencapai 67,06 atau berkategori sedang, namun ada variabel yang penilaiannya anjlok yaitu aspek kebebasan sipil dari 100 pada tahun lalu menjadi 56,25 atau masuk kategori buruk.

Kepala BPS Sumbar Sukardi menyebut pemicu utama buruknya indeks kebebasan sipil di Sumbar karena rendahnya poin pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat.

"Ini dipicu adanya fakta pelarangan merayakan valentinedi Kabupaten Dharmasraya," kata dia.
Baca juga: BPS: Indeks demokrasi Indonesia di NTB menurun

Tidak hanya itu pada indikator pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama juga terjadi penurunan dipicu kewajiban penggunaan baju kurung sekali seminggu di Padang Panjang oleh Kemenag setempat.

Kemudian juga ada pernyataan dari Bupati Solok Selatan yang akan mencopot pejabat yang tidak ikut salat berjamaah.

Sukardi menyampaikan dari seluruh provinsi di Sumatera aspek kebebasan sipil Sumbar paling buruk karena berada di bawah angka 50.

Namun secara umum pada 2018 tiga variabel IDI mengalami peningkatan yaitu kebebasan berpendapat yang naik 16,68 poin, serta partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan pengawasan sebesar 3,52 poin.

Ia menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.
Baca juga: Indeks demokrasi Maluku tahun 2018 mengalami penurunan