Kepala BPHN Benny Riyanto membuka langsung lomba kadarkum ini dengan semangat karena dapat bertemu langsung dengan organisasi yang mewakili masyarakat Indonesia yang sadar serta cerdas hukum.
"Harapan sebenarnya dengan adanya lomba kadarkum ini, yang pertama menciptakan masyarakat yang cerdas hukum. Kedua menjadi pioneer dalam membentuk desa sadar hukum," kata Benny dalam siaran persnya, Rabu.
Benny menjelaskan hal ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih massive lagi diseluruh Indonesia, karena Pemerintah akan berdosa jika banyak rakyatnya yang melanggar hukum akibat ketidaktahuan mereka akan hukum itu sendiri.
"Diseminasi dan pembudayaan hukum itu harus dilakukan dari mulai komunitas yang paling kecil yaitu Keluarga,” kata Benny.
Baca juga: BPHN akan resmikan ratusan Desa Sadar Hukum
Baca juga: Menkumham resmikan 14 desa/kelurahan sadar hukum
Baca juga: Kota Ambon sosialisasi Keluarga Sadar Hukum
Lomba yang dilaksanakan di Ruangan Moedjono BPHN selama tiga hari ini, menjadi sarana informasi dan pembinaan hukum yang dikemas dalam bentuk lomba dengan menggandeng ormas-ormas yang sebagian besar adalah anggota KOWANI Indonesia.
“Kami KOWANI Indonesia mendukung Lomba Kadarkum yang dilaksanakan oleh BPHN. Ditambah lagi sebagian besar peserta kadarkum ini adalah anggota KOWANI. Peran Wanita ini sangat penting karena wanita sebagai Ibu Bangsa, meskipun tidak terlibat langsung dalam penegakan hukum, namun cerdasnya generasi ini ditentukan dari peran wanita, peran seorang ibu dalam memberikan pemahaman hukum baik dalam organisasi maupun keluarga.” ujar Sekretaris KOWANI Indonesia.
Lomba kadarkum merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, diselenggarakan setiap empat tahun sekali.
Tahun pertama Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat kecamatan, tahun kedua lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota.
Tahun ketiga lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat provinsi, dan tahun keempat lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat nasional.
Adapun materi lomba yang akan disajikan kepada peserta lomba baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Lomba KADARKUM Tingkat Pusat Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi semangat untuk meningkatkan kinerja dan prestasi dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan hukum nasional khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat demi terwujudnya budaya hukum masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang cerdas hukum.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
