Pemerintah siap wujudkan komitmen untuk SDM Unggul Indonesia Maju

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berkomitmen mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di berbagai daerah Nusantara, sesuai tema perayaan 74 tahun Republik Indonesia, yaitu menciptakan "SDM Unggul Indonesia Maju".

Presiden Joko Widodo, sesuai dengan pidato arahannya yang disampaikannya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, 14 Juli 2019, membeberkan berbagai visi Indonesia, salah satunya adalah pembangunan SDM sebagai kunci Indonesia maju di masa depan.

"Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil. Kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita, ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan, ini yang harus dijaga betul, jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi yang meningkat, tugas besar kita ada di situ," ujar Presiden Jokowi.

Selain kesehatan SDM, Jokowi juga menyinggung soal kualitas pendidikan yang akan terus ia tingkatkan. Pada masa pimpinan periode keduanya ini ia memastikan akan membangun lembaga manajemen talenta, vokasional training, dan vokasional school.

Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta anak bangsa, karena akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia.

Kepala Negara juga menyatakan, akan menyiapkan lembaga-lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta-talenta yang hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan kemajuan industri 4.0 yang berjalan di Indonesia tidak cukup dengan pendanaan infrastruktur namun juga mesti didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia.

"Orang yang menguasai teknologi pasti memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Itulah mengapa pemerintah juga melakukan peningkatan SDM," ujar Wapres dalam diskusi yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Kamis (11/7).

Wapres setuju apabila pendidikan mutlak diperbaiki untuk menjalankan kemajuan teknologi, namun menurut dia, industri juga seharusnya melangkah untuk merangkul dunia pendidikan.

Tidak mungkin negara memaksa industri untuk bergerak sendiri. Namun ia menilai industri sebagai mitra dalam pembangunan SDM di Indonesia mencontoh dari apa yang dilakukan Eropa dan Asia.

Pemerintah akan terus menyesuaikan diri tahap demi tahap selama inovasi industri itu berjalan dengan membuat regulasi untuk mendorong pendidikan Indonesia seperti itu.
Baca juga: Lanjutkan pembangunan infrastruktur, fokus pembangunan SDM
Baca juga: Pakar yakin Jokowi fokus di infrastruktur dan SDM pada periode kedua

SDM berdaya saing

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung visi Indonesia Maju sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo antara lain dengan menciptakan SDM unggul sektor konstruksi yang lebih produktif dan berdaya saing ke depannya.

"HUT RI ke-74 mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju. Terkait itu, kami ingin ASN PUPR menjadi SDM yang unggul, meninggalkan zona nyaman dan terus meningkatkan kapasitas masing-masing serta selalu siap berkompetisi secara positif," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Basuki Hadimuljono mengingatkan pidato Presiden Joko Widodo di Sentul pada 14 Juli lalu telah mengemukakan mengenai visi Indonesia Maju, yang didalamnya juga menegaskan bahwa selain SDM unggul, pembangunan infrastruktur juga menjadi visi Indonesia ke depan yang lebih produktif dan berdaya saing.

Untuk regenerasi organisasi SDM, ASN Kementerian PUPR kelahiran tahun 1965 hingga 1975 saat ini telah diusulkan oleh para Pejabat Tinggi Madya untuk menjadi Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II.

Terkait pengembangan SDM, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan terus melanjutkan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat di sekolah-sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kemenhub, yaitu dengan memberikan diklat bagi masyarakat khususnya dari masyarakat kurang mampu.

"Pada tahun ini kami targetkan dapat mendiklatkan sebanyak 160 ribu orang dan kami berikan secara gratis. Melalui diklat tersebut diharapkan dapat mencetak SDM berkualitas yang memiliki keahlian dan concern akan keselamatan di bidang transportasi darat, laut dan udara," katanya.

Instansi lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga bertekad mengoptimalkan potensi SDM di sektor kelautan dan perikanan nasional terutama dalam menghadapi tantangan seperti pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN dan fenomena lainnya seperti perang dagang.

Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja menyebutkan pentingnya meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan nasional terutama juga karena saat ini Indonesia memasuki era pasar bebas di lingkup ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Era ini menghadirkan persaingan yang sengit dan kompetitif antar negara-negara di Asia Tenggara dalam segala bidang. Untuk memenangkan persaingan tersebut, Indonesia harus memaksimalkan potensi sumber daya manusianya," ucap Sjarief.

Selaras dengan program pemerintah, juga ditekankan pentingnya pembangunan SDM pada era industri 4.0 yang kerap didengungkan oleh pemerintah. Disampaikan bahwa riset yang ada bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peneliti, menciptakan inovasi serta meningkatkan daya saing.

Terkait dengan pengembangan SDM, Sjarief mendorong Pusriskan (Pusat Riset Perikanan) untuk dapat mencetak doktor dan profesor melalui beasiswa pendidikan, agar dapat menjawab tantangan dalam dunia riset dan inovasi.
Baca juga: CORE: Pemerintahan baru perlu tingkatkan SDM yang berdaya saing
Baca juga: Kementerian PUPR bertekad tingkatkan SDM selaras visi Indonesia Maju

Revitalisasi vokasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan adanya revitalisasi, yang menjadi fokus pemerintah hingga 2024, kepada tiga tingkatan lembaga vokasi untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Darmin mengatakan tiga tingkatan lembaga vokasi tersebut antara lain Politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja high level thinking dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memperkuat tenaga kerja level operator.

Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah, re-skilling bagi tenaga kerja terdampak krisis ekonomi atau otomatisasi, dan up-skilling agar angkatan kerja mampu beradaptasi dengan teknologi baru.

Menurut dia, fokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi harus dilakukan karena sebanyak 55 persen orang Indonesia yang bekerja hanya memiliki pendidikan tertinggi setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk itu, reformasi lembaga vokasi dapat diupayakan melalui penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, memperbanyak tenaga pengajar produktif melalui Training of Trainer (ToT), hingga memperbaiki sistem sertifikasi serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi.

Saat ini, pemerintah siap mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dari 721 ribu mahasiswa pada 2019 menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada 2024, seiring dengan upaya peningkatan jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi non politeknik menjadi 572 ribu orang.

Pemerintah juga akan meningkatkan daya tampung politeknik dari 365 ribu mahasiswa di 2019 menjadi 731 ribu mahasiswa di 2024 serta mendorong penambahan jumlah program studi sektor-sektor prioritas nasional dengan membangun 265 politeknik baru.

Terobosan lainnya adalah menyusun kurikulum berbasis industri dengan pola 3-2-1, yaitu tiga semester teori di kampus, kemudian dua semester praktik di industri, dan satu semester praktik yang dapat dilanjutkan di industri ataupun kampus.

Selain itu, terdapat peningkatan kapasitas dosen produktif melalui ToT, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk melibatkan dosen yang berasal dari industri (silver expert), termasuk adanya pembenahan sarana dan prasarana kampus agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp492,5 triliun pada APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendidikan.

Saat menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Ke-38 Universitas PGRI Semarang, Selasa (23/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dari sisi kebijakan APBN, 20 persen yang mencapai lebih dari Rp492,5 triliun tahun ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM.

Menkeu juga menilai perlu ada partisipasi dari dunia usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Untuk membantu meningkatkan akses para siswa yang kurang mampu ke layanan pendidikan dasar yang bermutu, lanjut Menkeu, pemerintah menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tahun ini, PIP diberikan kepada 20,1 juta siswa penerima bantuan atau lebih banyak dibanding penerima bantuan PIP 2018 yang mencapai 19,6 juta siswa, sedangkan di sisi lain, jumlah siswa penerima BOS meningkat tajam hingga mencapai hampir 60 juta siswa di 2018.

Menurut Menkeu, hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan siswa kurang mampu dalam tingkat pendidikan dasar.

Tiga tantangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan tiga tantangan utama yang dihadapi Pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri.

Bambang Brodjonegoro dalam acara Indonesia Development Forum 2019 di Jakarta, Senin (22/7) menjelaskan, tantangan pertama adalah daya saing SDM Indonesia saat ini masih tertinggal bila dibandingkan negara Asia lainnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, Bambang mengatakan SDM Indonesia masih berada pada peringkat 65 dari 130 negara. Di bawah Malaysia yang berada di peringkat 33, Thailand di peringkat 40, Filipina peringkat 50 maupun Vietnam di peringkat 64.

Tantangan kedua, adalah masih banyaknya pekerja Indonesia yang berada di sektor informal, dengan produktivitas yang rendah. Menurut Bambang, sektor manufaktur belum berhasil menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja.

Adapun tantangan ketiga adalah masih rendahnya akses kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas terhadap kesempatan kerja yang berkualitas.

Mayoritas dari kelompok rentan masih bekerja di sektor informal, lantaran masih sulit mengakses lapangan kerja formal dan lingkungan kerja yang inklusif.

Lebih lanjut Bambang mengatakan untuk merespon tantangan tersebut, pembangunan SDM di Indonesia selayaknya dilakukan secara holistik dan terintergrasi.

Selain itu, kesiapan SDM juga perlu diraih diiringi dengan upaya penguatan sektor produktif agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya pada masyarakat sehingga pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat diatasi.

"Untuk itu mendorong kesempatan kerja yang berkualitas melalui transformasi struktural, perbaikan iklim investasi, meningkatkan kewirausahaan dan daya saing UMKM dan usaha sosial juga turut menjadi fokus penting dalam pembangunan SDM," ujarnya.
Baca juga: Kemenaker: SDM unggul kunci hadapi Revolusi Industri 4.0
Baca juga: Menristekdikti minta PTN proaktif sempurnakan SDM unggul