Walikota Tidore Kepulauan minta masyarakat sadar administrasi penduduk

Disiapkan pilot project di sejumlah kelurahan/ desa

Tidore Kepulauan (ANTARA) - Walikota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut), Ali Ibrahim meminta masyarakat desa dan kelurahan di wilayahnya untuk sadar administrasi kependudukan di tahun 2019 ini.

"Pencanangan dan penandatanganan prasasti pilot project desa/ kelurahan sadar administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam mendukung terpenuhinya hak setiap warga negara dalam memiliki dokumen administrasi kependudukan yang digunakan dalam setiap kepentingan dan pengurusan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Wali Kota Tikep, Ali Ibrahim di Tidore Kepulauan usai pencanangan dan penandatanganan prasasti pilot project, Rabu.

Untuk itu, dia harapkan agar delapan Kelurahan/Desa di Kota Tidore yang menjadi percontohan sadar administrasi kependudukan dapat dijadikan contoh bagi semua Desa/Kelurahan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki administrasi kependudukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan Sunaryah Saripan ketika dikonfirmasi menyatakan, administrasi kependudukan merupakan bukti otentik atas keberadaan serta pengakuan seseorang sebagai anggota masyarakat terlebih lagi menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki dalam setiap pengurusan dan kepentingan serta dengan tujuan menjadikan pilot project di delapan Desa/Kelurahan sebagai pilar terdepan menuju terciptanya kesadaran administrasi kependudukan masyarakat Kota Tidore dalam mendukung GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi) .

Dia mengatakan, desa dan kelurahan yang memperoleh capaian sadar administrasi kependudukan tertinggi tahun 2019 dan dicanangkan sebagai pilot project kelurahan/desa percontohan sadar administrasi kependudukan di masing-masing kecamatan di Kota Tidore yakni Desa Maitara, Kelurahan Tomalou, Kelurahan Indonesiana, Kelurahan Jiko Cobo, Kelurahan Sofifi, Desa Lifofa, Desa Talagamori dan Kelurahan Akelamo.

"Untuk seluruh kepengurusan dan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya," ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan dokumen kependudukan kepada masyarakat Desa Maitara diantaranya akta kematian, kartu keluarga, KTP Elektronik, akta kelahiran, dan kartu identitas anak.