DPMD : Luas laut Maluku picu kemiskinan

Ambon (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Maluku menyatakan, luas wilayah Maluku 712.480 KM2 dengan 92,4 persen merupakan laut menjadi pemicu tingkat kemiskinan tinggi.

"Kondisi ini yang dialami Maluku sehingga tercatat menempati posisi empat termiskin di Indonesia dengan penduduk 1,8 juta jiwa," kata Kepala DPMD Maluku, Rusdy Ambon, di Ambon, Rabu.

Apalagi, rendahnya Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus(DAK), baik fisik maupun non fisik yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah.

Maluku pada 2019 hanya dialokasikan DAU sebesar Rp1,69 triliun serta DAK fisik Rp234 miliar dan DAK non fisik Rp649 miliar.

"Jadi bisa dibayangkan bagaimana mau mendorong percepatan penanganan kemiskinan masyarakat Maluku dengan penduduknya tersebar di 1.340 buah pulau," ujarnya.

Rusdy yang didampingi Sekretaris DPMD Maluku, Sri Zainah Holle itu mengemukakan, Pemprov Maluku bekerjasama dengan Bank Indonesia pada 2018 telah melakukan seminar untuk mengkaji tingginya kemiskinan di daerah ini dengan kesimpulannya luas laut dan rendahnya alokasi DAU maupun DAK yang menjadi penyebab menempati posisi empat termiskin di Indonesia.

"Memang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Maret 2019 menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Maluku sebanyak 317,69 ribu jiwa, atau berkurang 0,15 ribu jiwa jika dibandingkan pada bulan September 2018 sebanyak 317,84 ribu jiwa," katanya .

Rusdy mengakui, kemiskinan ini juga mempengaruhi kategori desa di Maluku yang hingga Juli 2019 tercatat baru empat dari 1.198 berstatus mandiri.

Sedangkan, kategori maju baru 56 desa, berkembang 229 desa, tertinggal 579 desa dan sangat tertinggal 333 desa.

Karena itu, DPMD Maluku merealisasikan visi dan misi Gubernur, MuradIsmail dan Wagub, Barnabas Orno memprogramkan pengembangan desa percontohan sejahtera mandiri di 11 kabupaten/kota yang penetapannya berdasarkan masing - masing Bupati atau Wali Kota.

"Kami menargetkan setiap tahun satu persen dari masing - masing kabupaten/kota merealisasikan desa sejahtera mandiri sehingga di era kepemimpinan Gubernur Murad dan Wagub Barnabas pada 2019 - 2024 minimal 4 persen dari masing - masing di 11 kabupaten/kota terealisasi," tandas Rusdy.