JK: Proyek 35.000 MW harus selesai tepat waktu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MegaWatt harus selesai tepat waktu sehingga peristiwa pemadaman listrik massal seperti pada Minggu (6/8) tidak terjadi lagi.

"Sebenarnya inilah gunanya 35.000 MW itu segera direalisasikan, karena ini masalahnya tidak semua bisa selesai pada waktunya, ya terjadilah begini. Kita harus selesaikan 35.000 MW tepat waktu, sehingga beban-beban yang bertambah itu dapat diatasi dengan pembangkit yang baru," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa.

Kalla berkata, kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri. Oleh karena itu, setiap tahun harus dibuat pembangkit cadangan untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut.

"Tiap tahun mesti dibikin lagi, setidaknya 6.000 MW secara terus menerus. Jadi setiap pemerintahan baru itu mesti bangun 30.000 MW minimum. Semua butuh listrik, semakin tumbuh ekonomi semakin listrik itu dua kali lipat tumbuhnya," jelasnya.

Juga baca: JK: Transmisi bawah laut Sumatera-Jawa harus segera direalisasikan

Juga baca: PLN bakal potong gaji karyawan untuk bayar kompensasi listrik padam

Juga baca: PLN harus beri kompensasi pemadaman listrik sebesar Rp839 miliar

Salah satu penyebab pemadaman listrik serentak yang cukup lama di sejumlah bagian Pulau Jawa, Minggu, adalah kerusakan jaringan pembangkit listrik dari timur ke barat tidak segera diperbaiki.

Akibatnya, pembangkit cadangan menerima beban kapasitas yang lebih besar dari biasanya sehingga menyebabkan kerusakan juga.

Pada sisi lain, beban maksimal Pulau Jawa sekitar 27.000 MegaWatt.

"Kemarin itu masalahnya tidak cepat dipadamkan, mungkin masih bisa diperbaiki jadi tidak dipadamkan yang bagian di Jakarta, sehingga beban itu naik terus. Karena pikirnya hari Minggu beban tidak banyak," jelasnya.

Sementara itu, proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, yang awalnya ditargetkan selesai di 2019, harus mundur ke tahun 2028 karena ada kekeliruan penghitungan kebutuhan listrik.

Hingga pertengahan Juni 2019, proyek pembangunan pembangkit listrik itu baru sekitar 10 persen yang siap dioperasikan untuk keperluan komersial atau setara dengan 3.617 MW. Sementara berdasarkan data Kementerian ESDM, 57 persen atau setara 20.119 MW pembangkit listrik dari proyek tersebut masih dalam tahap pembangunan.