Wakil Ketua DPR: PLN perlu berkoordinasi dengan lembaga kebencanaan

Kalau black out terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom, berbahaya sekali. Seharusnya pada titik bencana tertentu dia tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan bahwa PT PLN (Persero) sebaiknya berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait fenomena kebencanaan seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Apabila memang (pemadaman listrik massal) itu hubungannya dengan bencana alam, berarti ada unsur yang memang tidak bisa direncanakan," kata Fahri Hamzah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada mekanisme yang bisa memprediksi secara pasti kapan dan di mana persisnya suatu bencana alam akan terjadi.

Wakil Ketua DPR juga berpendapat bahwa bila memang itu alasannya, PLN dinilai juga harus menjelaskan antisipasi kerusakan pembangkit di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana ke depan sehingga padamnya listrik tidak lagi merugikan banyak orang.

Setelah penjelasan tersebut, lanjutnya, baru bisa dirancang sistem listrik distribusi ke depan yang sifatnya lebih otonom atau mandiri.

"Kalau black out terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom, berbahaya sekali. Seharusnya pada titik bencana tertentu dia tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh," ujarnya.

Fahri juga menginginkan PLN menjelaskan sejujurrnya mengenai pemadaman listrik yang telah dilakukan, termasuk menghitung besar kerugian konsumen agar ada ketenangan bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemadaman listrik secara massal di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten yang terjadi pada Minggu (4/8) itu tak bisa dianggap masalah kecil.

"Saya kira ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil sehingga harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya Direksi PLN atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawaban," kata Fadli.

Politisi Gerindra itu juga mengingatkan bahwa pemadaman listrik secara massal ini juga telah menjadi perhatian dunia sehingga bisa berdampak pada kredibilitas pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN seharusnya dipimpin oleh kalangan yang paham teknologi, bukan oleh kalangan keuangan.

"Tidak boleh PLN itu dipimpin oleh orang yang mengerti masalah finance (keuangan) saja. Jadi harus balik kepada nature-nya (asalnya) bahwa dia itu ada banyak masalah-masalah teknologi yang eloknya dipimpin, dikawal orang yang mengerti teknologi," katanya di Jakarta, Senin (5/8).

Terkait padamnya listrik di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8), menurut Luhut, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk segera dilakukan evaluasi. "Saya pikir memang perlu ada evaluasi yang sangat mendasar. Saya pikir peran ahli-ahli dalam bidang ini harus dilakukan," tuturnya.

Luhut juga menyebut masalah listrik padam itu masih diinvestigasi secara menyeluruh oleh PLN. Ia berharap kondisi kelistrikan bisa segera pulih dan tidak terulang kembali.

Menko Kemaritiman menambahkan akan meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk ikut melakukan audit atas kejadian tersebut.
Baca juga: Polri: Tidak ada sabotase dalam padam listrik massal