Makassar (ANTARA News) - Mendagri Mardiyanto menegaskan pihaknya ingin mencari kejelasan nasib hasil pemilu kepala daerah (Pilkada) di Maluku Utara yang telah dilaksanakan awal November 2007 sebelum memutuskan pemenangnya, demikian disampaikan Juru bicara Depdagri, Saut Sitomorang, Jumat. "Kita ingin memperjelas hasilnya. Pemilunya kan sudah lima bulan lalu," kata Saut kepada wartawan ANTARA yang menyertai rombongan Mendagri ke Maluku Utara saat transit di Makassar. Dalam kunjungan kerja sehari itu, rombongan yang terdiri atas Menko Polhukam Widodo AS, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto akan bertemu dengan Muspida setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, unsur pimpinan DPRD dan para ketua fraksi, KPUD serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Daerah Provinsi Maluku Utara. Rombongan direncanakan kembali ke Jakarta pada Jumat petang. Pilkada Maluku Utara diikuti empat pasangan, yaitu Anthony Charles Sunaryo - Mohammad Amin Drakel (PDIP), pasangan Dr Abdul Gafur-Abdurrahmin Fabanyo (Partai Golkar, PAN serta Partai Demokrasi Kebangsaan). Kemudian pasangan Mayjen TNI (Purn) Irvan Eddyson-Atti Ahmad (Partai Damai Sejahtera/PDS), dan pasangan incumbent, Thaib Armayn-Gani Kasuba (Partai Demokrat, PKS dan PBB). Namun KPUD Maluku menghasilkan dua keputusan yang berbeda, yakni yang diambil ketua nonaktif yang menunjuk Thaib Armayn-Kasuba serta pelaksana tugas yang merekomendasikan Gafur-Fabanyo. Akhirnya sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini meminta DPRD Maluku Utara agar merekomendasikan satu pasang saja. Pada Rabu lalu (16/4), 20 dari 35 anggota DPRD Maluku Utara mengadakan rapat paripurna di Ternate yang menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk melantik pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo. Namun, pada hari yang sama yakni Rabu sore, 15 anggota DPRD lainnya mengadakan rapat terpisah dan merekomendasikan pasangan Thaib Armayn-Gani Kasuba sebagai gubernur dan wagub terpilih. Karena itulah, kemudian Menko Polhukam, Mendagri, Panglima TNI serta Kapolri datang langsung ke Ternate untuk mencari masukan dari berbagai tokoh di ibu kota Provinsi Maluku Utara tersebut. (*)

Copyright © ANTARA 2008