BKKBN: kasus perceraian jadi tantangan pembangunan keluarga

Magelang (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo mengatakan kasus perceraian masih menjadi tantangan bagi BKKBN dalam menjalankan program pembangunan keluarga.

Hasto dalam kegiatan pertemuan dengan penyuluh KB di Kabupaten Magelang, Senin, mengatakan perceraian masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia dan membuat keluarga menjadi tidak berkualitas serta berdampak pada sumber daya manusia yang dihasilkan ikut menurun.

Hasto yang menjabat sebagai Bupati Kulon Progo selama tujuh tahun sejak 2013 tersebut memaparkan tingginya angka perceraian di kabupaten dalam Provinsi DI Yogyakarta itu.

Dia menyebut dari sekitar 2000 pernikahan dalam satu tahun, angka perceraiannya mencapai sekitar 800 kasus.

Hasto juga memaparkan angka perceraian di Kota Padang saat melakukan perjalanan dinas ke kota tersebut, yakni dari sekitar 3 ribu hingga 4 ribu pernikahan kasus perceraian mencapai 1600.

"Dan yang menarik, 70 persennya, kejadian di Kulon Progo dan di Padang, yang menggugat cerai adalah istri. Artinya para suami kurang menyamankan istri," kata Hasto.

Dari kasus perceraian itu, dia melanjutkan, banyak janda yang memilih untuk tidak menikah lagi sehingga memiliki kesulitan dalam ekonomi dan menjadi keluarga yang tidak berkualitas.

Oleh karena itu Hasto menekankan pentingnya menekan angka perceraian tersebut dengan penyuluhan soal membangun keluarga yang berkualitas.

Ia berharap pada penyuluh keluarga berencana agar bisa lebih efektif dan mengena di hati masyarakat dalam menjalankan tugas kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Baca juga: Kepala BKKBN minta pegawai tetap bekerja meski anggaran program minim

Baca juga: BKKBN masukkan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah