Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyatakan akan fokus pada penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya mengurangi dampak kenaikan harga minyak dunia belakangan ini terhadap APBN. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai menutup rapat kerja sektor migas di Jakarta, Kamis, mengatakan, pemerintah sudah berkomitmen tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi setidaknya sampai 2009. "Karenanya, kami akan fokus pada penghematan melalui pengendalian pemakaian BBM bersubsidi," katanya. Purnomo mengakui, meski APBN Perubahan 2008 memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, namun pemerintah tidak akan mengambil opsi tersebut. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah upaya penghematan BBM bersubsidi. Pertama, program pengalihan minyak tanah ke elpiji. Kedua, pemberlakuan kartu kendali minyak tanah. Ketiga, pemberlakukan "smart card" buat mengendalikan premium dan solar bersubsidi. Program konversi dan kartu kendali, lanjutnya, sudah berjalan. Sedang, pemberlakuan "smart card" ditargetkan bisa dilakukan secara penuh pada bulan Juni-Juli 2008. "Pada hari (Kamis) ini, kami mengirimkan surat ke Pemda Batam dan Bali guna sosialisasi dan uji program `smart card` di wilayah tersebut," katanya. Purnomo juga menambahkan, pemerintah juga belum berencana memberlakukan pajak tambahan kepada perusahaan migas yang menikmati keuntungan akibat kenaikan harga minyak. "Sebab, dengan sistem kontrak bagi hasil, pemerintah sudah lebih diuntungkan dengan kenaikan harga minyak ketimbang perusahaan migasnya," katanya. Berdasarkan perhitungan Departemen Keuangan, pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari migas dan tambang lebih dari Rp300 triliun dengan harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP) 95 dolar per barel. Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso mengatakan, hingga harga ICP 125 dolar AS per barel, pemerintah pusat masih mendapat surplus penerimaan migas setelah dikurangi subsidi BBM dan bagi hasil ke daerah.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008