Luhut nilai PLN seharusnya dipimpin kalangan paham teknologi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN seharusnya dipimpin oleh kalangan yang paham teknologi, bukan oleh kalangan keuangan.

"Tidak boleh PLN itu dipimpin oleh orang yang 'ngerti masalah 'finance' (keuangan) saja. Jadi harus balik kepada 'nature-nya' (asalnya) bahwa dia itu ada banyak masalah-masalah teknologi yang eloknya dipimpin, dikawal orang yang 'ngerti teknologi," katanya di Jakarta, Senin.

Terkait kejadian padamnya listrik di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8), menurut Luhut, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk segera dilakukan evaluasi.

"Saya pikir memang perlu ada evaluasi yang sangat mendasar. Saya pikir peran ahli-ahli dalam bidang ini harus dilakukan," tuturnya.

Luhut juga menyebut masalah listrik padam itu masih diinvestigasi secara menyeluruh oleh PLN. Ia berharap kondisi kelistrikan bisa segera pulih dan tidak terulang kembali.

Ia menambahkan akan meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk bisa ikut melakukan audit atas kejadian tersebut.

Mantan Menko Polhukam itu mengaku sangat menyayangkan kejadian "blackout" atau listrik padam total terjadi karena akan mempengaruhi kepercayaan investor. Meski, lanjut Luhut, tidak hanya Jakarta, New York dan Australia pun pernah mengalami hal serupa beberapa waktu lalu.

"Ya makanya kita sangat menyayangkan kejadian ini. Dan Presiden sangat kecewa dengan kejadian ini. Dan sekarang kita ternodai. 'Ndak boleh terjadi," katanya.

Sebagai informasi, Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN saat ini, Sripeni Inten Cahyani, sebelumnya pernah mengisi sejumlah jabatan strategis di anak perusahaan PLN, yakni PT Indonesia Power.

Ia pernah duduk sebagai Direktur Keuangan Indonesia Power, Eksekutif Utama Bidang Keuangan Indonesia Power yang ditugaskaryakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PLN, juga Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi Indonesia Power.

Ia juga pernah mendapat tugas sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Cogindo Daya Bersama dan aktif di Sekretariat Working Group 1 Generation & Renewable Energi HAPUA (Head of ASEAN Power Utilities, Authorities).

Posisi Plt Direktur Utama PLN sebelumnya ditempati oleh Djoko Rahardjo Abumanan yang memulai karir di perusahaan listrik itu sejak 1985.

Jabatan Plt Direktur Utama PLN juga sempat dipegang oleh Muhammad Ali setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka dalam kasus suap PLTU Riau 1 pada 23 April 2019.