Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera merancang "investment fund" atau dana investasi yang berasal dari pemerintah terkait rencana "right issue" (hak memesan efek terlebih dahulu) PT Adhi Karya (Persero) Tbk."Saat ini sedang dirancang `investment fund` dari pemerintah terkait persoalan itu," kata Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Muh. Said Didu, di Jakarta, Kamis.Ia mengatakan, dari situlah nanti akan ada analisis lebih lanjut tentang apakah pemerintah akan menggunakan haknya dalam membeli saham "right issue" Adhi Karya atau tidak.Analisis, kata Said, tentu akan dilakukan mencakup berbagai hal termasuk terutama dari segi prospek bisnisnya. "Jadi, kita akan bisa melihat dari pemerintah dari segi riil apa menguntungkan atau tidak. Apabila memang menguntungkan boleh dong beli," katanya. Oleh karena itu, Said menekankan, masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum memutuskan langkah-langkah ke depan terkait rencana "right issue" Adhi. Sebelumnya, pemerintah sempat mengisyaratkan untuk tidak turut serta dalam "right issue" Adhi Karya sehingga dimungkinkan saham pemerintah yang sebelumnya 51 persen akan terdilusi. Jika hal itu terjadi, maka pemerintah bukan lagi sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan jasa konstruksi tersebut. Padahal ada ketentuan yang mengatur bahwa saham pemerintah harus mayoritas di perusahaan karya termasuk Adhi. Namun, sampai saat ini soal right issue tersebut masih dibahas di DPR RI. Saham pemerintah di perusahaan jasa konstruksi tersebut sebesar 51 persen. Manajemen Adhi Karya memperkirakan perolehan dana dari right issue sebesar Rp600 miliar. Selain itu, agar saham pemerintah tetap mayoritas setelah aksi korporasi "right issue", maka harus ada suntikan dana sekitar Rp306 miliar yang akan menaikkan jumlah kepemilikan saham pemerintah, diperkirakan sebesar 67 persen, serta akan kembali 51 persen setelah "right issue". Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk Kurnadi Gularso mengatakan, manajemen tidak mempermasalahkan bila pemerintah memang berniat untuk tidak mempergunakan haknya dalam membeli saham "right issue" salah satu BUMN karya tersebut. "Itu sepenuhnya wewenang pemerintah, dan manajemen sendiri tidak mempermasalahkan hal itu," katanya. Menurut dia, kinerja Adhi Karya tidak akan terganggu meskipun seandainya pemerintah tidak turut serta membeli saham right issue Adhi Karya. Pihaknya tetap menargetkan pelaksanaan "right issue" paling lambat pada semester dua tahun ini. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
