BKKBN masukkan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah

Magelang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan membuat sejumlah terobosan baru, antara lain memasukkan program pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah dari jenjang SD hingga SMA.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Magelang, Senin, rencananya program tersebut akan dimasukkan pada pendidikan jasmani atau lainnya.

Ia menyampaikan hal tersebut usai pembinaan program BKKBN bagi penyuluh keluarga berencana (KB) se-eks Karesidenan Kedu, di Pendopo Soepardi Setda Kabupaten Magelang.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan para deputi, saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri Pendidikan soal hal tersebut. Pada prinsipnya sudah oke. Harapan kami, Desember besok sudah bisa terlaksana," katanya.

Pendidikan kesehatan tersebut, katanya, tidak hanya membahas soal pendidikan seks saja, namun lebih umum lagi yakni mengenai soal kesehatan reproduksi.

"Paling tidak bulan Desember sudah siap materinya. Harapan kami anak-anak jadi mengetahui soal siklus kehidupan reproduksi perempuan dan laki-laki. Karena sangat naif apabila anak umur 12 tahun yang sudah menstruasi tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya," katanya.

Terkait terobosan BKKBN ini, Hasto mengatakan juga akan memperbarui soal lagu (mars) keluarga berencana.

"Kami akan mengevaluasi soal lagu atau mars KB karena sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Kami ingin agar lagu atau mars KB lebih mengena ke hati generasi muda. Selain itu mengenai logo juga akan kami lombakan. Intinya kami ingin menyesuaikan dengan selera kaum milenial," katanya.

Mengenai eksistensi para penyuluh KB, pihaknya akan melakukan riset. BKKBN akan mencari tahu tanggapan publik soal kinerja para tenaga penyuluh KB.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengungkapkan saat ini Kabupaten Magelang kekurangan sumber daya manusia (SDM) terutama tenaga penyuluh KB yang hanya berjumlah 47 orang.

"Tadi kita juga sudah sampaikan kepada Pak Kepala BKKBN mengenai kurangnya SDM kita ini. Jadi kalau kita lihat dengan jumlah wilayah yang ada di Kabupaten Magelang, 372 desa ini dengan kondisi SDM kita yang hanya 47 tentunya hanya sekitar 7 persen. Artinya satu penyuluh harus mengawal 7-8 Desa, tentunya ini akan sangat kurang," katanya.

Ia mengapresiasi Kepala BKKBN yang akan mengintervensi langsung di seluruh sektor, dengan berkomunikasi langsung pada Kementerian Pendidikan mengenai program terobosan terbarunya itu.

"Sehingga hal ini akan menjadi tanggung jawab bersama, gotong-royong bersama untuk menyiapkan generasi-generasi yang hebat," katanya.