Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengakui masih adanya beberapa pihak yang mencoba menarik TNI ke kancah politik praktis hingga saat ini. "Ada. Tetapi kita tetap konsisten untuk netral dan TNI tidak takut akan tarik menarik itu," katanya kepada ANTARA News seusai menerima Direktur Utama dan jajaran direksi Perum LKBN ANTARA di kantornya di Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa. Ia menegaskan, TNI tetap mengacu pada keputusan politik pemerintah dan UU No 34/2004 tentang TNI yang mengamanatkan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis kembali seperti masa lalu. Karena itu, tambah Djoko, TNI akan terus berupaya menjaga dan mempertahankan netralitas tersebut sebagai bagian dari reformasi internal TNI dan bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan TNI, kata Djoko, dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh prajurit TNI serta penerbitan buku saku tentang netralitas TNI untuk panduan mereka. "Kami telah membuat buku saku bagi tentara sekitar 400 ribu buku karena saya yakin tidak ada prajurit yang buta huruf. Isinya bagaimana mengatur netralitas dan pedoman-pedomannya," ujarnya. "Saya tidak menjamin dengan buku panduan itu tidak ada prajurit TNI yang tidak memihak kepada salah satu peserta pilkada atau Pemilu. Tetapi sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keputusan politik dan reformasi internal TNI, maka berbagai upaya akan dilakukan TNI untuk tetap menjaga netralitasnya," ujarnya. Djoko mengakui, masih minimnya tingkat kesejahteraan prajurit mengakibatkan TNI rawan terhadap politik uang agar berpihak dalam pilkada dan Pemilu. Tentang bentuk tarik-menarik yang dimaksudnya, ia mengatakan, semisal dalam pembahasan UU Pemilu ada pihak yang masih menginginkan TNI terlibat. Bahkan ada juga yang mencoba mencantumkan TNI dalam salah satu pasal tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan TNI dalam pilkada dan Pemilu. "Padahal, sudah jelas TNI tidak akan berpolitik lagi. Untuk apa masih diatur dalam UU Pemilu tentang apa dan bagaimana TNI dalam pilkada dan Pemilu," ujarnya. Panglima TNI menegaskan, netralitas TNI terkait pula dengan soliditas TNI sebagai salah satu pilar tegaknya bangsa dan negara Indonesia. "Jika TNI sudah tidak solid, bagaimana bangsa ini dapat tegak berdiri? sedangkan saat ini saja kita dihadapkan pada krisis ekonomi, krisis identitas dan lain-lain," tuturnya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
