Jambi (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Drs Suryadharma Ali, tidak bersedia memberikan komentar seputar masalah penonaktifan Ketua DPW PPP Jambi dan anggota DPR, Al Amin Nur Nasution, yang tersandung dugaan kasus suap.Usai membuka pertemuan dan rapat koordinasi pengurus pusat dengan DPW PPP Provinsi Jambi di Hotel Abadi, Senin, Suryadharma yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Menkop UKM) tetap bungkam saat wartawan menanyakan tentang Amin Nasution yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka tersebut.Para pengawal pribadi dan petugas keamanan begitu ketat menjaga dan mengawal Suryadharma Ali untuk meninggalkan ruang pertemuan, sehingga terjadi saring dorong di antara pengawal dengan jurnalis. Suasana menjadi agak "dingin" setelah salah seorang Ketua DPP PPP Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera, H. Nasir Ja`far, memberikan komentar dan keterangan kepada wartawan. Nasir mengatakan, dalam rapat tersebut pengurus DPP dan DPW PPP Provinsi Jambi memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus wilayah dan cabang di Jambi, agar tetap solid dalam mengurusi partai berlambang Ka`bah. Seluruh kader dan pengurus PPP di tanah air, termasuk Jambi, diminta untuk melihat kasus Amin Nasution dengan kaca mata yang bijaksana. Rapat DPW yang dipimpin langsung pengurus DPP itu juga memutuskan menonaktifkan Al Amin Nur Nasution dari jabatan Ketua Umum DPW PPP Provinsi Jambi, dan memilih H. Nusmirwan menggantikan posisi Amin. Di luar hotel tempat pertemuan pengurus DPP dan DPW PPP Jambi, delapan PAC PPP Kota Jambi melakukan orasi dan menuntut Ketua Umum Suryadharma Ali untuk menyelesaikan konflik di tubuh PAC Kota Jambi antara kubu Abastari, ketua yang jabatannya dibekukan, dengan Plt PAC, Nini. Namun, tuntutan dan aspirasi dari Ketua PAC se Kota Jambi itu tidak ditanggapi oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang dikawal ketat penjaga pribadi dan keamanan setempat. Ketua PAC Jambi Timur, Titi Sumanti, yang berniat bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP PPP, namun tidak diterima, menyesalkan sikap pimpinan mereka yang tidak bersedia menampung aspirasi bawahannya. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
