Politik kemarin, rencana pertemuan Jokowi dan SBY hingga kongres PDIP

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita politik yang terjadi awal bulan Agustus, Jumat (3/8) kemarin, menjadi perhatian publik dan masih menarik untuk dibaca ulang, mulai dari rencana pertemuan Jokowi dengan SBY, PAN menyatakan lebih terhormat jadi oposisi, hingga persiapan kongres PDIP

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Kepastian pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih belum bisa dikonfirmasi dan dapat terjadi kapan saja pada bulan Agustus, kata Ketua DPP Partai Demokrat.

"Pastinya kita tunggu saja tanggal bertemunya. Kalau kami bicara bulan Agustus, ada juga tanggal 17 Agustus saat mantan-mantan presiden datang ke Istana, kalau memang Pak SBY datang. Kalau kata Pak Syarief 'kan pada bulan Agustus," ungkap Jensen Sitindaon ketika ditemui dalam acara diskusi publik yang diadakan Vox Point Indonesia di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat.

Selengkapnya di sini:

Rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dan SBY mendapat banyak tanggapan salah satunya pakar komunikasi Politik Lely Arrianie.

Menurut dia, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bukan berarti akan terjadi koalisi politik antara dua pihak yang berbeda kubu dalam Pemilihan Umum 2019.

"Rekonsiliasi sudah terjadi. Akan tetapi, komunikasi politik itu perlu tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Yang jelas rekonsiliasi bukan berarti berkoalisi, itu kata kuncinya," kata Lely Arrianie ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini:

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyampaikan surat yang berisikan sikap politiknya kepada para kader partai tersebut, salah satunya menegaskan posisi PAN sebagai partai oposisi karena dianggap lebih bermartabat.

"Sikap oposisi lebih bermartabat, terhormat, dan sesuai dengan aspirasi mayoritas anggota dan para pemilih PAN," kata senior instruktur PAN Icu Zukafril saat membacakan surat dari Amien yang dibacakan dalam acara FGD "Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat" di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini:

Sikap oposisi juga ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohammad Sohibul Iman memastikan PKS menjadi oposisi pada pemerintahan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin mendatang guna menjaga demokrasi di Indonesia.

"Insyaallah, PKS menjadi oposisi saat yang lain tidak mau di oposisi meskipun keputusan akhir dari sikap kami nanti menunggu Majelis Syuro," katanya usai menghadiri Bimbingan Teknis dan Pembekalan Anggota Legislatif PKS Terpilih Periode 2019 s.d. 2024 di Hotel Grasia, Kota Semarang, Jumat.

Selengkapnya di sini:

Sementara itu, Gerindra memperlihatkan ambisi untuk mengisi kursi Ketua MPR RI.

Partai Gerindra yang merupakan partai pemenang kedua Pemilu 2019 berkeinginan untuk merebut jabatan ketua MPR.

"Kami tidak mau munafik. Sebagai pemenang pemilu kedua, kami juga punya harapan mendapatkan jabatan itu. Kader kami siap menduduki jabatan tersebut," kata anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi bertema "Rekonsiliasi Bagi-Bagi Jatah" yang digelar lembaga Vox Point Indonesia, di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini:

Rencana Kongres PDIP yang akan menjadi agenda isu politik pekan ini.

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengungkapkan dua anak Megawati Soekarnoputri, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo, disiapkan untuk mengambil pucuk kepemimpinan PDI Perjuangan.

"Di level pusat seperti sudah disampaikan, Mas Prananda dan Mbak Puan (disiapkan). Tinggal mana yang nanti diberikan tugas oleh Ibu Mega," kata Aria Bima dalam diskusi bertajuk Membaca Kongres PDIP: Who Will Be The Next? yang diselenggarakan PARA Syndicate di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini: