Jayapura (ANTARA News) - Empat kepala suku dari Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua menurut rencana pada Senin (14/4) menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla untuk menyampaikan gugatan atas hasil kerja Lingkaran Survei Indonesia (LSI). LSI atas permintaan DPP Partai Golkar melakukan survei aspirasi rakyat Jayawijaya tentang bakal calon kepala daerah dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah itu Agustus mendatang. "Menurut rencana, kami akan menemui Bapak HM Jusuf Kalla pada Senin (14/4) untuk menggugat hasil kerja LSI dan menolak keputusan DPD Partai Golkar Papua sekaligus menyampaikan aspirasi rakyat Lembah Baliem untuk mengusung putra asli Lembah Baliem atas nama Paskalis Kossay,S.Pd menjadi calon bupati Kabupaten Jayawijaya periode lima tahun mendatang," kata salah seorang kepala suku, Marius Marian melalui telepon selular di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan, tiga rekan kepala suku Lembah Baliem yang lain yaitu Salmon Walilo, Huber Marian dan Hendrik Himan sudah mendapat "lampu hijau" dari Istana Wapres bahwa pada Senin (14/4) pagi sekitar pukul 09.00 WIB mereka berkesempatan beraudiensi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Marius menjelaskan, pihaknya akan secara transparan menyampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar bahwa LSI yang dipercayakan Golkar untuk melakukan survei di Kabupaten Jayawijaya guna menjaring keinginan rakyat pada figur tertentu untuk memimpin Kabupaten Jayawijaya ternyata tidak bekerja maksimal dan optimal. Tim LSI itu sebelum berangkat ke Wamena untuk melakukan tugas mereka, terlebih dahulu mendapat arahan politik dari seorang oknum Pimpinan DPD Partai Golkar Papua. Dari cara kerja Tim LSI itulah, masyarakat Lembah Baliem mengetahui isi arahan oknum di DPD Golkar Papua. Tim LSI melakukan survei hanya beberapa hari saja yaitu pada 1 Februari hingga 4 Februari 2008 dan setelah itu mereka kembali ke Jakarta membuat kesimpulan bahwa rakyat menginginkan Budiman Kogoya dengan perolehan 32-34 persen aspirasi rakyat untuk menjadi bakal calon bupati Jayawijaya dari Partai Golkar. Patut diketahui bahwa Tim LSI tidak mendatangi semua distrik atau beberapa distrik sebagai sampel di Kabupaten Jayawijaya. Mereka hanya datang ke Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Setelah itu LSI membuat kesimpulan yang tentu saja sesuai arahan oknum di DPD Partai Golkar Papua dan oknum elit politik di Wamena. "Ada dugaan sangat kuat bahwa seorang pengurus DPD Partai Golkar Papua ikut merusak independensi LSI untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Laporan tertulis mengenai permainan seorang pengurus DPD Golkar Papua untuk meloloskan calon tertentu pada hasil LSI ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar," katanya. Menanggapi hal itu, wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Paskalis Kossay,S.Pd mengatakan, pihaknya secara tegas menolak hasil survei LSI tersebut karena sarat dengan 'permainan kotor' dan diboncengi kepentingan oknum tertentu di DPD Partai Golkar Papua. "Juklak DPP Partai Golkar Tahun 2005 antara lain menyebutkan bahwa sebelum Pilkada gubernur atau bupati, harus dilakukan survei," katanya. Hasil survei itu, dilaporkan kepada DPP Partai Golkar untuk ditetapkan nominasi dan selanjutnya DPP Partai Golkar merekomendasikan ke tingkat DPD provinsi dan kabupaten dan setelah itu digelar rapat pimpinan untuk membahas nama-nama tersebut yang nantinya akan muncul satu nama untuk bertarung dalam Pilkada. Untuk Kabupaten Jayawijaya, terdapat tiga nama yaitu Budiman Kogoya, Nicholaus Jigibalom dan Paskalis Kossay. "Seharusnya, DPD II Golkar Kabupaten Jayawijaya menggelar rapat pimpinan untuk membahas tiga nama ini namun hal itu tidak dilakukan dan DPD Golkar Papua langsung menetapkan nama Budiman Kogoya untuk bertarung pada Pilkada Jayawijaya dari Partai Golkar. Hal inilah yang membuat rakyat Lembah Baliem menolak hasil LSI dan menolak kebijakan serta keputusan DPD Partai Golkar Papua," katanya. Akibat dari cara dan hasil kerja LSI yang sangat diragukan dan penetapan DPD Partai Golkar Papua yang sarat dengan permainan kotor seperti itulah maka 11 komisaris Partai Golkar dari 11 distrik di Kabupaten Jayawijaya menyatakan secara tegas menolak hasil survei LSI dan menolak keputusan DPD Partai Golkar Papua. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008