CSIS: Wajar adanya wacana rebutan kursi pimpinan MPR

Jadi menurut saya, tidak apa-apa ada partai-partai yang mau berebut kursi pimpinan MPR, asalkan dilakukan secara transparan dan mengikuti fatsun politik yang telah disepakati

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philip J Vermonte menilai wacana rebutan kursi pimpinan MPR RI adalah hal wajar dalam politik nasional, asalkan dilakukan secara transparan dan mengikuti fatsun-fatsun politik yang sudah disepakati.

"Fatsun-fatsun politik itu, misalnya, partai pemenang pemilu, sudah sewajarnya memiliki ruang yang lebih besar, dari partai politik lainnya secara proporsional. Bisa juga partai koalisi pemenang pemilu memiliki porsi lebih besar daripada yang tidak memenangkan pemilu," kata Philip J Vermonte pada diskusi "Empat Pilar: MPR Rumah Kebangsaan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Philip, terkait pengisian kursi pimpinan MPR RI bahwa adanya kepentingan itu bukan untuk dikelola. "Selama ini yang kita fahami adalah jangan sampai ada kepentingan, sehingga akibatnya kita memiliki ekspektasi yang ideal tentang politik, baik partai, MPR, DPR, dan DPD. Padahal, kenyataannya ada ruang politik tertentu yang di dalamnya ada persoalan kepentingan yang tidak bisa dihindari dan tidak perlu dihindari," tuturnya.

Direktur Eksekutif CSIS ini menjelaskan, kalau pada diskusi ini memilih tema "MPR Rumah Kebangsaan", dalam kaitannya dengan pengisian kursi pimpinan MPR RI, DPR RI, adalah wajar jika ada proses-proses bargaining, proses-proses bagaimana menyepakati hal-hal di antara para aktor aktor politik dari partai A, B, dan lainnya.

"Proses bergaining itu adalah prinsip paling realistis dalam politik nasional hari ini. Karena itu, kalau ekspektasinya ideal, kita bisa frustasi semua melihat apa yang terjadi dalam politik nasional kita," ucapnya.

Menurut Philip, adanya frustuasi dan lainnya bisa diatasi dengan adanya pengelolaan kepentingan serta partai-partai politik melakukan manuvernya secara transparan dan berdasarkan fatsun politik yang telah disepakati.

"Jadi menurut saya, tidak apa-apa ada partai-partai yang mau berebut kursi pimpinan MPR, asalkan dilakukan secara transparan dan mengikuti fatsun politik yang telah disepakati," ujarnya.