Indeks demokrasi Sulut di atas angka nasional

Peningkatan nilai indeks aspek lembaga demokrasi berkontribusi terhadap meningkatnya angka IDI Sulut

Manado (ANTARA) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara tahun 2018 berada di atas angka nasional, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Dr Ateng Hartono.

"IDI Sulut tahun 2018 mencapai 77,77 dalam skala indeks 0 sampai 100, berada di atas angka IDI Nasional yang hanya sebesar 72,39," kata Ateng di Manado, Jumat.

Dia mengatakan angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI 2017 yang capaiannya sebesar 75,76.

"Meskipun mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori sedang," jelasnya.

Walaupun demikian, katanya, capaian IDI Sulawesi Utara dari tahun ke tahun berfluktuasi. Fluktuasi angka IDI di Sulawesi Utara mencerminkan dinamika situasi demokrasi di Sulawesi Utara.

IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Angka IDI Sulawesi Utara 2018 merupakan indeks yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 88,90; aspek Hak-hak Politik yang bernilai 69,53; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 76,86.

Pada tahun 2018, nilai indeks aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan, sedangkan dua aspek lainnya, kebebasan sipil dan hak-hak politik sama-sama mengalami penurunan.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2018, indeks aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan sebesar 14,32 poin dibandingkan 2017.

Sementara, nilai indeks aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik masing-masing mengalami penurunan 1,97 poin dan 2,59 poin.

Peningkatan nilai indeks aspek lembaga demokrasi pada tahun 2018 berkontribusi terhadap meningkatnya angka IDI Sulawesi Utara.

Meskipun terjadi perubahan nilai indeks, kategori aspek lembaga demokrasi tetap dalam kategori “sedang”. Sedangkan dua aspek lainnya, aspek kebebasan sipil berada dalam kategori “baik” dan aspek hak-hak politik berada dalam kategori “sedang”.