BNP2TKI dorong remitansi nontunai pekerja migran

Pekerja migran harus memiliki rekening. Uang yang dikumpulkan harus bisa dikelola dengan baik sehingga transaksi terlindungi

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mendorong para calon pekerja migran Indonesia untuk memanfaatkan layanan remitansi, yaitu transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya, secara nontunai.

"Hal itu merupakan bentuk tindakan nyata dalam upaya membantu memudahkan para pekerja migran dan keluarganya dalam mengelola keuangan secara baik," kata Deputi Perlindungan BNP2TKI Anjar Prihantoro BW melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Karena itu, BNP2TKI bekerja sama dengan Bank Indonesia dan PT Bank Central Asia mengadakan kegiatan edukasi dan monitoring perluasan implementasi remitansi dengan dana diterima di rekening yang diikuti 100 calon pekerja migran Indonesia di Balai Latihan Kerja Mitra Bersaudara Lampung Timur pada Kamis (1/8).

Anjar mengatakan peningkatan remitansi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya.

"Agar setelah kembali ke tanah air dapat mengelola pendapatan hasil bekerja di luar negeri untuk kegiatan yang bersifat produktif," tuturnya.

Menurut Anjar, faktor yang mempengarhi jumlah remitansi pekerja migran adalah penempatan, besaran gaji, dan perubahan pola konsumsi.

Anjar mengatakan masih ada pekerja migran yang mengirimkan uang melalui teman atau saudara sehingga tidak tercatat pada lalu lintas transaksi keuangan Bank Indonesia.

"Pekerja migran harus memiliki rekening. Uang yang dikumpulkan harus bisa dikelola dengan baik sehingga transaksi terlindungi dan yang diperoleh lebih aman," katanya.

Direktur Pemberdayaan BNP2TKI Gatot Hermawan mengatakan remitansi nontunai dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan nasional serta memberikan nilai tambah bagi pekerja migran dan keluarganya.

"Edukasi keuangan sangat diperlukan untuk memberikan informasi terkait produk remitansi dari lembaga keuangan yang diharapkan secara bertahap dapat mengurangi transaksi tunai dan mendukung program pemerintah dengan transaksi nontunai," katanya.