Bengkulu (ANTARA News) - Kalangan pengurus dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu merasa tercoreng dengan tindakan Al Amin Nur Nasution, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima uang suap. "Al Amin kan anggota DPR asal pemilihan Provinsi Bengkulu, dan adanya kasus penangkapan itu, kita jadi kecipratan (jeleknya)," kata Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari PPP Ahmad Rizal di Bengkulu, Kamis. Rizal yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Kepahiang itu menyayangkan tindakakan yang dilakukan Al Amin, yang tidak menghargai PPP yang selama ini dikenal sebagai partai agamis. Mengenai sikap PPP Bengkulu, menurut dia, sejak kejadian penangkapan terus melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, dan dan meminta agar DPP mengambil sikap tegas. "Secara lisan kita sudah sampaikan pada DPP akan memberikan tindakan tegas pada Al Amin, namun dalam bentuk apa tindakan itu, sepenuhnya diserahkan pada DPP," katanya. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu itu mengaku telah mendengar informasi bahwa DPP menonaktifkan Al Amin dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jambi. Namun, statusnya sebagai anggota DPR masih menunggu proses peradilan, karena DPP masih memegang asas praduga tak bersalah. "Kami sih ikut saja apa yang digariskan oleh DPP," katanya. Mengenai pengaruh penangkapan Al Amin pada perkembangan partai, menurut dia, secara langsung tidak terlalu, karena selama ini juga banyak masyarakat dan simpatisan yang tidak mengenalnya, walaupun berasal dari pemilihan Bengkulu. Rizal juga menjelaskan, saat penentuan calon legislatif ketika menjelang Pemilu 2004, pihak DPW PPP Provinsi Bengkulu hanya menerima nama Al Amin sebagai calon, tanpa dimintai pendapat. "Awalnya kita mengajukan Wasik Salik untuk menjadi Caleg DPR dari Bengkulu, namun kemudian Wasik mengundurkan diri," katanya. Terkait dengan pengunduran dari Wasik Salik itu, DPP kemudian memberikan daftar nama Caleg yakni Al Amin pada urutan nomor satu dan Nasirwan Thoha, yang kini menjadi Wakil Bupati Lebong di urutan dua. "Karena telah ditetapkan oleh DPP, kita terima saja, namun saat kampanye, kita tidak membawa nama Al Amin, tapi membawa partai, namun karena dia memang urutan satu, akhirnya `jadi` juga," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
