Staf Presiden: Transmigrasi harus dilakukan secara tematik

Paradigma transmigrasi baru tidak hanya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Luar Jawa, namun harus dengan tematik sesuai dengan kawasan yang akan dituj

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Usep Setiawan mengatakan transmigrasi harus dilakukan dengan tema tertentu (tematik) sesuai dengan kawasan yang akan dituju.

"Paradigma transmigrasi baru tidak hanya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Luar Jawa, namun harus dengan tematik sesuai dengan kawasan yang akan dituju," kata Usep Setiawan dalam Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis.

Pelaksanaan transmigrasi tematik, lanjut dia, penting untuk dikembangkan sehingga menjadi cara untuk memperoleh panduan yang Iebih jelas dan terarah baik bagi kementerian dan lembaga penyelenggara transmigrasi dan terutama bagi masyarakat transmigran sendiri.

"Transmigrasi tematik akan membawa pengetahuan dan ide-ide pembangunan sesuai dengan potensi alam daerah tujuan," ujarnya.

Ia menambahkan transmigrasi juga harus menjadi alternatif untuk pengembangan diri dan komunitas masyarakat yang ingin maju dan berkembang bersama.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, masyarakat yang akan mengikuti trasmigrasi tentu saja harus disiapkan secara khusus oleh kementerian dan lembaga terkait, mulai dari proses rekruitmen, pendidikan, dan pelatihan untuk membekali kecukupan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan wilayah kawasan transmigrasi.

Persiapan yang matang akan menentukan hasil dari kegiatan transmigrasi secara keseluruhan. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan harus menyertakan materi yang dapat melahirkan kesadaran sosial-budaya peserta untuk dapat bersosialisasi dan beradaptasi dengan kondisi sosial-budaya di wilayah yang dituju.

Dengan demikian, lanjut dia, proses peleburan budaya dapat berjalan dengan mulus, dengan mengutamakan toleransi dan kesadaran untuk hidup ber-Bhinneka Tungal Ika.

Secara teknis, lanjut Usep Setiawan, kawasan transmigrasi harus diutamakan menjadi kawasan produktif dengan komoditas tanaman pangan unggulan.

"Hal itu penting untuk menjadi perhatian kementerian dan lembaga terkait termasuk pemerintah daerah agar masuk dalam perencanaan pembanguan secara utuh," katanya.