Semarang (ANTARA News) - Pemerintah didesak segera memberi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kalangan nelayan yang selama ini cukup tinggi, kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Fatria Rahmadi. Kebutuhan untuk BBM bisa melebihi 60 persen dari keseluruhan kebutuhan operasional nelayan. Pemerintah selama ini kurang memerhatikan kepentingan nelayan," katanya, di Semarang, Selasa. "Subsidi BBM untuk nelayan saat ini mendesak dilakukan, menyusul adanya kebijakan dari pemerintah melakukan penarikan jumlah pasokan minyak tanah (mitan) yang dikonversi ke LPG," katanya. Menyinggung kelangkaan minyak tanah di sejumlah daerah, seperti Tambaklorok, Kota Semarang, Humas PT Pertamina Unit Pemasaran IV Jateng-DIY Heppy Wulansari, sebelumnya pernah mengatakan, daerah itu mendapat perlakuan khusus, yakni dengan penarikan hanya sebesar 15 persen. Persentase itu lebih kecil ketimbang daerah lain yang mencapai 49 persen. Fatria mengatakan, sektor nelayan selama ini jarang tersentuh kebijakan subsdidi maupun kebijakan-kebijakan strategis lain. Bahkan, pemerintah terkesan kurang adil karena di satu sisi selalu meningkatkan target produktivitas hasil perikanan, tetapi tidak memberi subsidi pada "input" produksi, proteksi harga, dan pasar. Gubernur Jateng, H. Ali Mufiz, belum lama ini menyatakan, perikanan tangkap merupakan salah satu unggulan yang memberi kontribusi penting terhadap nilai ekspor Jateng. Untuk Volume ekspor produk perikanan tangkap hingga November 2007 sebesar 17,70 ton atau mengalami kenaikan jika dibanding 2006 yang hanya sebesar 17,06 ton. Sementara secara keseluruhan volume produksi perikanan tangkap sampai dengan November 2007 mencapai 111,28 ribu ton atau senilai Rp 503,28 miliar. "Untuk mendorong volume ekspor perikanan telah diupayakan peningkatan produksi perikanan tangkap di Pantai Selatan karena selama ini perikanan tangkap lebih banyak di pantura," katanya. Fatria mengatakan, ada skema alternatif yang paling sederhana, yakni memberi subsidi minyak tanah karena faktanya saat ini hampir 100 persen nelayan mengunakan minyak tanah atau kembali ke solar dengan asumsi harus ada subsidi dari pemerintah yang signifikan agar setara dengan harga minyak tanah.(*)
Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
