Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:
Ikhtiar dokter gigi (drg) Romi Syofpa Ismail untuk memperjuangkan haknya sebagai abdi negara yang pupus berlanjut hingga ke Kementerian Dalam Negeri.
Didampingi anggota Komisi VIII, Rieke Diah Pitaloka, drg Romi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Kementerian Dalam Negeri memastikan hak-hak drg Romi Syofpa Ismail yang dianulir kelulusan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, akan dipenuhi kembali.
"Kami memahami ada yang terjadi dalam persoalan di sistem rekrutmen," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya di sini :
Bahkan, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan kasus yang menimpa drg Romi Syofpa Ismail menjadi pintu masuk penyempurnaan sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lebih baik.
"Ini mungkin hanya salah satu dari sekian persoalan yang terjadi," kata Akmal Malik.
Selengkapnya di sini :
Selain berita drg Romi, kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Munas Pimpinan Nasional V Kasgoro mengingatkan para politisi untuk tidak gonta-ganti partai karena alasan tidak puas.
Jusuf Kalla mengatakan, dirinya dua kali tidak didukung Partai Golkar tetapi bisa memenangkan pilpres sebagai wapres; namun ketika didukung partai beringin itu sebagai capres, justru kalah.
"Saya wapres pertama tanpa partai. Begitu ikut (pilpres) kedua kalinya untuk presiden, didukung Partai Golkar, kalah. Masuk lagi jadi wapres, tanpa partai lagi, menang lagi kan," kata saat menghadiri Muspimnas V Kosgoro di Jakarta.
Selengkapnya baca di sini :
Berita pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan juga masih menjadi perhatian publik, apakah ini rencana atau sekedar wacana.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bisa dilaksanakan pada tahun 2024.
"Targetnya tahun ini diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan mudah-mudahan tahun 2024 sudah mulai pemindahan," katanya di sela menghadiri kegiatan di Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu.
Selengkapnya di sini :
Berita berikutnya yang menarik disimak soal pembahasan BPJS Kesehatan oleh Komisi IX DPR-RI
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus melakukan langkah kreatif untuk memotivasi peserta membayar iuran tepat waktu supaya tidak terjadi lagi defisit akibat tunggakan iuran, ujar anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"BPJS perlu memikirkan reward buat mereka yang rajin bayar iuran tetapi tidak menggunakannya. Mungkin bisa dikasih check up gratis, tidak usah mahal. Artinya harus ada kreativitas untuk insentif masyarakat," ungkap Nova Riyanti Yusuf ketika ditemui dalam diskusi publik soal BPJS Kesehatan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.
Selengkapnya di sini:
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
