Surabaya (ANTARA) - Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) mulai menerima 1.000 praja baru selama 2007/2008 pasca-pembekuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan kini membuka pendaftaran melalui pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia. "Kami akan menerima mahasiswa atau praja baru untuk tahun akademik 2008/2009 melalui pendaftaran lewat pemda setempat pada Mei-Juni mendatang, dan perkuliahan mulai September," kata Pembantu Rektor I IIP, Prof Dr Tjahja S. SU, di Surabaya, Senin. Ia mengemukakan hal itu saat menghadiri ujian terbuka doktor untuk staf Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IIP, Dr Dyah Poespita Ernawati, di Pasca-Sarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang meraih predikat "cumlaude" (memuaskan). Menurut Prof Tjahja, sebanyak 1.000 praja baru itu tidak akan dididik pada 20 IPDN se-Indonesia seperti dulu, namun Mendagri sudah menunjuk lima IIP, yakni di Jatinangor (Jawa Barat), Nusa Tenggara Barat (NTB), Makassar, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. "Praja baru juga tidak langsung akan mendapatkan ikatan dinas begitu diterima masuk IIP, yakni tugas belajar. Itu dulu, sedang sekarang mereka akan menerima ikatan dinas setelah lulus selama 3 hingga 4 tahun," katanya. Ia menjamin, IIP akan mengalami perubahan mendasar dibanding IPDN, karena IIP akan memfokuskan diri pada keilmuan, sehingga sistem SKS secara paket yang dulu diterapkan akan diganti dengan Sistem Kredit Semester (SKS) murni. "Kalau mereka pintar, maka mereka akan dapat menyelesaikan dalam waktu tiga tahun," katanya. Menanggapi pembinaan praja yang dulu berorientasi fisik, ia mengatakan, hal itu sudah tidak ada lagi, karena pembinaan juga akan bersifat praktik dari keilmuan yang dipelajari. "Karena itu, praja nantinya akan menjalani magang dengan menjadi Sekdes (sekretaris desa) selama 40 hari, dengan pembinaan langsung dari Sekdes yang digantikan perannya," katanya menambahkan. (*)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008