Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan Golkar akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah Undang-Undang (UU) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) "Dalam waktu yang tidak terlalu lama masalah UU Keistimewaan DIY diharapkan selesai," kata Kalla pada acara silaturahmi dengan keluarga besar Partai Golkar DIY di Gedung Pamungkas Yogyakarta, Minggu malam. Kalla yang juga Wakil Presiden (Wapres) RI mengatakan, dirinya tidak mau hanya sekedar bicara (soal keistimewaan DIY - red.), tetapi mencari solusi demi kebaikan bersama dalam kerangka NKRI. Unsur keistimewaan memang perlu dipertahankan dan diterapkan dalam UU, tetapi untuk merumuskan UU sesuai dengan aspirasi rakyat dan sesuai dengan dasar negara, memang tidak mudah. Ia mengatakan, ada empat daerah istimewa dan otonomi khusus di Indonesia, yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, DKI dan DIY. NAD dan Papua istimewa karena di satu sisi daerah tersebut memberikan sumbangan besar dari sumber daya alam terhadap perekonomian, namun di sisi lain tidak ada keadilan. "Karena itu daerah tersebut diberi bagian lebih besar dalam pendapatan yang terkait dengan sumber daya alam. Artinya, daerah-daerah itu diberi lebih tinggi dibanding daerah lain," katanya. Sedangkan DKI istimewa karena merupakan ibukota negara, dan dalam sistem pemerintahan pun berbeda dengan daerah lain. Gubernur dapat memilih walikota, dan DPRD hanya satu. "Untuk DIY istimewanya dilihat peran sejarah dan budaya yang besar. Keistimewaan inilah yang perlu diformulasikan, dalam arti bagaimana kepemimpinan di DIY sesuai dengan aspirasi rakyat tetapi tetap ada unsur demokrasinya," kata Kalla. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
