Komnas HAM dukung Indonesia ke Dewan HAM PBB lewat diplomasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 melalui jalur diplomasi antarlembaga dalam pertemuan tingkat regional dan dunia.

Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah menyampaikan komitmen tersebut ke Kementerian Luar Negeri dan akan membantu menghimpun dukungan dari lembaga-lembaga asing yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia.

"Kami akan hadir ke pertemuan (skala internasional, red) dan meminta dukungan," kata Beka.

Walaupun demikian, Beka mengatakan ada tiga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia selama berkampanye mencalonkan diri jadi anggota Dewan HAM PBB.

Menurut dia, pertama, pemerintah sebaiknya berperan aktif memperbaiki situasi penegakan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Alasannya, Beka menjelaskan, penegakan HAM di Indonesia masih kurang kuat sehingga banyak laporan pelanggaran yang tak diselesaikan hingga tuntas.

Pekerjaan rumah kedua, Beka mengatakan, Indonesia harus konsisten memperjuangkan perdamaian dunia, mengingat misi itu juga telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Terakhir, ia mengatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya menggalakkan kembali komitmen internasional terkait penegakan HAM.

"Komitmen-komitmen internasional terkait hak asasi manusia harus digalakkan secara maksimal. Sejauh ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang meratifikasi lebih dari 10 konvensi internasional PBB. Namun, pelaksanaannya masih berjalan sangat pelan," jelas Beka.

Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali, yaitu pada periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.

Dalam pencalonannya untuk menjadi anggota pada periode 2020-2022, pemerintah Indonesia mengusung tema "A True Partner for Democracy, Development, and Social Justice" berarti "Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial" untuk menjaring dukungan dari negara-negara anggota saat pemilihan pada November 2019.

Selain Indonesia, negara lain yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022, di antaranya China, Jepang, Iran, Kepulauan Marshall, dan Korea Selatan.